Kamis, 03 Mei 2018
Kala RKUHP Belum Lindungi Kelompok Rentan
Mulai kaum perempuan, penyandang disabilitas, tenaga kesehatan, hingga disorientasi seksual yang berpotensi dikriminalisasi.
Rofiq Hidayat
0
Kala RKUHP Belum Lindungi Kelompok Rentan
Para narasumber seminar nasional bertema “Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana” di Jakarta, Kamis (3/5). Foto: RFQ

Materi muatan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat sorotan. Meski pembahasan pasal per pasal lebih dari 90 persen rampung, namun masih saja ada celah yang mengandung persoalan dan perlu dipertimbangkan sebagai masukan. Salah satunya, substansi RKUHP dinilai belum memberikan perlindungan optimal terhadap kelompok masyarakat yang rentan dipidanakan (kriminalisasi).     

 

Dosen Kriminologi Universitas Indonesia Ni Made Martini Putri menuturkan rumusan pasal-pasal dalam RKUHP ada beberapa kelompok rentan yang potensial dipidanakan yakni perempuan, orang yang mengungsi, penyandang disabilitas, dan petugas kesehatan.

 

“Karena yang bisa masuk penjara kelompok-kelompok ini,” ujar Ni Made Martini Putri saat berbicara dalam seminar nasional bertema “Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana” di Jakarta, Kamis (3/5/2018). Baca Juga: Dilema Ketika Pengesahan RKUHP Jadi UU Hukum Pidana Nasional

 

Putri merujuk Pasal  437 RKUHP yang menyebutkan, “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”

 

Dia menilai rumusan pasal tersebut dapat menjebloskan kelompok rentan dalam penjara. Misalnya, kelahiran seorang anak yang belum dilaporkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil dan belum mengurus akta kelahiran, boleh jadi orang tuanya bakal dipidana. Padahal, faktanya, banyak anak yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kependudukan yang memadai dari negara.

 

“Orang tuanya terkendala akses mengurus akta kelahiran karena bisa saja orang tua belum mendapat e-KTP. Ini akibat perangkat pelayanan administrasi kependudukan yang tidak maksimal,” kata dia.  

 

Begitu pula ketika ada pasangan suami-istri yang bercerai, tetapi tidak melaporkan bakal berujung pidana. Sebab, terhadap pasangan yang bercerai mesti mengantongi akta cerai. Persoalannya, mengurus proses perceraian membutuhkan biaya. Sedangkan setiap pasangan yang bercerai belum tentu memiliki kemampuan untuk membiayai perceraian. Lagi-lagi, pihak perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi korban.

 

“Kenapa pasal ini mengkrimalisasi kelompok rentan. Dia sebenarnya bukan lalai, tapi tidak punya akses. Harusnya pemerintah buat layanan pencatatan keliling. Harusnya pemerintah memberi layanan cepat agar warganya punya identitas (e-KTP). Hak warga negara untuk mendapatkan identitas,” ujarnya.

 

Selain itu, pasal yang mengatur tentang aborsi. Menurutnya sepanjang aborsi dilakukan demi keselamatan sang ibu, maka seharusnya tidak boleh dipidana. Lagi-lagi, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dipidana selain petugas kesehatan. “Padahal menekan angka kelahiran sebagai tujuan dari pembangunan nasinonal,” lanjutnya.

 

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Eko Riyadi menilai RKUHP juga masih mendiskriminasi kelompok disabilitas. Terlebih, aparat penegak hukum belum memahami hak-hak kelompok disabilitas. Akibatnya, penanganan kasus yang dialami penyandang disabilitas menjadi tidak maksimal. Ironisnya, belum tersedianya mekanisme pemulihan bagi korban penyandang disabilitas.

 

“Dalam proses persidangan, biasanya hakim memperhatikan hak-hak pelaku, misalnya mewajibkan pelaku didampingi penasihat hukum. Sementara korban khususnya penyandang disabilitas tidak,” ujarnya.

 

Terdapat dua pasal yang mengatur kelompok penyandang disabilitas. Misalnya, Pasal 42 RKUHP yang menyebutkan, Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

 

Menurut Eko, kata “menderita” dalam pasal tersebut keliru. “Penyandang disabilitas bukan menderita. Tetapi mereka kelompok berbeda yang harus mendapat perlakuan khusus. Jadi tidak boleh ada kata ‘menderita’. Frasa menderita itu seperti orang yang sakit,” ujarnya.

 

Padahal, tak selamanya penyandang disabilitas mental dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Faktanya, psikopat adalah penyandang disabilitas mental yang secara klinis mampu bertanggung jawab.

 

Hal lain, usia penyandang disabilitas. Ketika penyandang disabilitas menjadi pelaku dan/atau korban, bakal diperdebatkan usia kalender dan usia mental. Sebab, boleh jadi usia seara kalender sudah dewasa, sementara secara mental perlakuannya masih seperti anak-anak. “Persoalannya, hingga saat ini hukum masih menggunakan usia kalender,” kata dia.

 

Kemudian, Pasal 43 RKUHP menyebutkan, Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dimintai pertanggungjawaban karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa,retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dapat diku­rangipidananya dan dikenai tindakan.”

 

Eko mempersoalkan frasa “kurang dapat dimintai pertanggungjawaban”. Menurutnya, pengertian kurang dapat dimintai pertanggungjawaban tidaklah jelas. Karena itu, ia mendesak agar keberadaan Pasal 43 RKUHP dihapus.

 

Begitu pula dengan perlakuan terhadap kelompok transgender. Sebab, selain di lingkungan sosial tersisihkan, melalui aturan RKUHP pun semakin terpinggirkan. Baca Juga: Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP

 

Ketua Arus Pelangi, Yulis Rustinawati mengamini pandangan Putri dan Eko. Menurutnya selain perempuan, penyandang disabilitas, kelompok transgender berpotensi besar bakal dikriminalisasi. Bila pasal-pasal yang potensi mengkriminalisasi kelompok rentan tersebut tidak segera diperbaiki atau dihapus bakal menimbulkan pelanggaran HAM. “Dari segi kebijakan, ini diskriminasi,” sebutnya.

 

Kepala Seksi Pembahasan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Kemenkumham, Reza Fikri Febriansyah berpendapat materi muatan RKUHP masih bisa disempurnakan. Menurutnya, kelompok rentan, delik kesusilaan di banyak negara mengalami persoalan yang sama. Karenanya, mengatasi persoalan kriminalisasi kelompok rentan ini tidaklah sederhana yang dipikirkan.

 

“Ini tak hanya pertarungan cara pandang, tetapi juga perbedaan persepsi (tafsir) atas hak asasi manusia (HAM), adat istiadat, agama, hingga pandangan universalisme. Ini harus didiskusikan lebih dalam,” kata Reza dalam kesempatan yang sama.

 

Terlepas dari itu, dia mengingatkan masih ada waktu tiga bulan hingga Agustus 2018 untuk mendiskusikan dan mencari titik temu persoalan ini. “Masih dibuka ruang memberi masukan rumusan pasal yang bermasalah. Kalau RKUHP diundangkan, masih tersedia waktu dua tahun untuk sosialisasi sebelum berlaku penuh. Jadi ada masa transisi dari KUHP warisan kolonial Belanda ke RKUHP,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.