Jumat, 04 May 2018
Begini Aturan Main Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi
Hal terpenting batas maksimal modal kepemilikan asing di perusahaan asuransi ditetapkan maksimal 80 persen. PP ini memberi kewenangan OJK untuk mengawasi pelaksanaan kepemilikan asing di industri perusahaan asuransi.
CR-26
0
Begini Aturan Main Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan. Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Asuransi. Beleid yang seharusnya terbit pada 2017 silam telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 April 2018 ini memuat 11 pasal.  

 

Ada beberapa poin penting yang termuat dalam PP Kepemilikan Asing ini. Hal terpenting mengatur batas maksimal kepemilikan asing sebesar 80 persen dari modal yang disetor pada perusahaan perasuransian. “Kepemilikan Perusahaan Asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80 persen dari modal disetor Perusahaan Perasuransian,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) PP ini. Baca juga: Porsi Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi Masih Jadi Perdebatan

 

Namun, batasan 80 persen tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang merupakan perseroan terbuka. Lalu, Pasal 6 ayat (1) memberi pengecualian pada perusahaan perasuransian berstatus bukan perseroan terbuka yang telah melebihi 80 persen sebelum PP tersebut berlaku. Hanya saja, perusahaan perasuransian tersebut dilarang menambah persentase kepemilikan asing.

 

Beleid ini menegaskan perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Nantinya, perusahaan perasuransian tersebut wajib memenuhi ketentuan penambahan modal disetor paling sedikit 20 persen dari Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia atau minimal 20 persen melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia.

 

Perusahaan perasuransian juga dapat dimiliki Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama-sama dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian dengan usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

 

“Kepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP ini.

 

Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasurasian, menurut PP ini, dilakukan melalui penyertaan langsung dan penyertaan pada Badan Hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek.

 

PP tersebut juga mengatur Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi kriteria memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis, kecuali Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui transaksi di bursa efek atas Badan Hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan Perasuransian.

 

Lalu, Badan Hukum Asing juga wajib memiliki ekuitas paling sedikit 5 kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian saat pendirian dan saat perubahan kepemilikan. Badan Hukum Asing tersebut juga wajib memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Berlakunya PP tersebut tidak berdampak signifikan terhadap peta industri asuransi nasional. Pasalnya, regulasi ini tidak berlaku surut atau hanya berlaku pada badan hukum asing yang akan masuk ke Indonesia. 

 

Berdasarkan catatan Hukumonline, saat ini terdapat sekitar 18 perusahaan asuransi asing dengan kepemilikan asing lebih dari 80 persen. Semua perusahaan tersebut bukan merupakan entitas yang tercatat di bursa efek (perseroan terbuka).

 

Selain itu, batasan kepemilikan 80 persen investor asing juga pernah diatur dalam PP No. 73 Tahun 1992. Namun, aturan tersebut direvisi lewat PP No. 63 tahun 1999 akibat krisis moneter. Aturan tersebut memperbolehkan investor asing menambah saham melewati maksimal 80 persen seperti yang diatur dalam PP No. 73 tahun 1992.

 

Wajib lapor ke OJK

Menurut PP ini, OJK diberi kewenangan pengawasan terhadap kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. Selain itu, perusahaan perasuransian wajib mengindentifikasi dan melaporkan kepemilikan asing dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud kepada OJK.

 

“Ketentuan mengenai pelaporan kepemilkan asing dan pemenuhan kriteria pada perusahaan perasuransian dilaksanakan sesuai Peraturan OJK,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

 

Bagi perusahaan perasuransian yang tidak mengikuti ketentuan PP ini, dikenai sanksi administratif oleh OJK berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan denda asministratif. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 11 PP Nomor 14 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.