Selasa, 08 Mei 2018
BI Perketat Izin Penerbitan Uang Elektronik, Begini Isinya
BI mewajibkan sejumlah ketentuan baru bagi penyelenggara atau penerbit uang elektronik. Salah satu ketentuan terpenting adalah kewajiban batas minimal modal disetor bagi penerbit selain bank sebesar Rp3 miliar.
CR-26
0
BI Perketat Izin Penerbitan Uang Elektronik, Begini Isinya
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko (tengah) saat menyampaikan sosialisasi penyesuaian aturan tentang uang elektronik di Komplek Perkantoran BI, Senin (7/5). Foto: CR-26

Bank Indonesia (BI) baru saja merevisi peraturan tentang uang elektronik (UE) yang telah tercantum dalam Peraturan BI (PBI) Nomor. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (UE). Dalam revisi terbaru, BI menambah pokok-pokok aturan untuk memperketat perizinan dalam penerbitan uang elektronik.

 

Salah satu dari revisi aturan tersebut adalah klasifikasi uang elektronik yang terdiri dari Open Loop (OL) dan Closed Loop (CL).OLmerupakan uang elektronik yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa di luar penerbit. Sedangkan, penggunaan uang elektronik CLhanya dapat berlaku pada transaksi yang disediakan penerbit uang elektronik tersebut.

 

Kepada seluruh penerbit uang elektronik, BI mewajibkan setiap pihak harus mengontongi izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Namun, kewajiban izin tersebut dikecualikan kepada penerbit uang elektronik CL dengan jumlah dana float atau dana kelolaandi bawah Rp 1 miliar per bulan. Bagi penerbit uang elektronik tersebut hanya diwajibkan melapor kegiatan usahanya kepada BI.

 

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko mengatakan semakin pesatnya penggunaan uang elektronik di masyarakat membuat pihaknya merasa perlu mengatur lebih ketat baik transaksi jenis OL maupun jenis CL.

 

“Inovasi teknologi termasuk e-commerce saat ini mendorong semakin meluasnya penggunaan uang elektronik Closed Loop. Mempertimbangkan jumlah pengguna dan nilai dana float yang naik dan memastikan perlindungan konsumen, maka kami perlu mengaturnya,” kata Onny dalam sosialisasi penyesuaian PBI tentang Uang Elektronik di Komplek Perkantoran BI, Senin (7/4/2018). Baca Juga: Izin dari Bank Indonesia Bagi Penyelenggara Electronic Wallet

 

Dalam PBI tersebut, BI hanya memperbolehkan izin penyelenggara sistem pembayaran atau penerbit uang elektronik dalam satu kelompok yang sama. Kelompok penyelenggara terdiri dari front end dan back end. Kelompok front end terdiri dari penerbit, penyelenggara payment gateway, acquirer, penyelenggara dompet elektronik dan penyelenggara transfer dana. Sedangkan kelompok back end terdiri dari prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara switching dan penyelenggara kliring.

 

Onny menjelaskan pengelompokkan izin tersebut diatur dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik bisnis dan risiko setiap kegiatan penyelenggara sistem pembayaran. Dia menilai hal tersebut perlu diatur karena kegiatan penyelenggara sistem pembayaran menuntut kemampuan sumber daya manusia dan finansial dari penyelenggaranya.

 

Dari sisi permodalan, BI mewajibkan penerbit uang elektronik selain bank wajib memiliki minimum modal disetor paling sedikit Rp3 miliar. Kemudian, penerbit tersebut juga harus meningkatkan minimum modalnya seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata dana float.

 

Pada saat mengajukan izin, penerbit uang elektronik harus menyetorkan modal sebesar Rp 3 miliar. Kemudian, saat penerbit tersebut telah meningkat rata-rata dana float-nya berkisar Rp 3-5 miliar, maka jumlah minimum modal disetor menjadi Rp6 miliar. Lalu, saat rata-rata dana float menjadi Rp 5-9 miliar, maka jumlah modal minimum disetornya menjadi Rp 10 miliar. Sedangkan, penerbit uang elektronik selain bank yang dana float-nya di atas Rp9 miliar, maka jumlah minimum modal disetor menjadi Rp10 miliar ditambah 3 persen dari dana float.

 

“Jumlah modal disetor tersebut berguna membentuk ekosistem uang elektronik yang sustain, resilient. Selain itu, kami ingin memperkuat perlindungan konsumennya dan meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna,” kata Onny.

 

Penyesuaian regulasi BI tersebut juga mengatur komposisi saham dari penerbit uang elektronik selain bank. Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit selain bank harus paling sedikit 51 persen dimiliki warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Sedangkan porsi asing sebesar 49 persen meliputi kepemilikan secara langsung atau tidak langsung sesuai penilaian BI.

 

Penyelenggara uang elektronik juga harus menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (representation and warranties) yang diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang. Kemudian surat tersebut disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (due diligence).

 

BI melarang setiap pihak menjadi pemilik saham pengendali (PSP) pada satu penyelenggara sistem pembayaran selain bank yang masing-masing memiliki izin sama maupun berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pihak yang menjadi PSP pada lebih dari satu penyelenggara sistem pembayaran yang prinsip kegiatannya berbeda.

 

BI juga melarang penyelenggara uang elektronik selain bank untuk melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan saham selama lima tahun sejak izin pertama kali diberikan. Namun, perubahan kepemilikan saham tersebut dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu setelah mendapatkan persetujuan BI.

 

Bagi penerbit uang elektronik juga wajib menempatkan dana float minimal 30 persen pada kas penerbit sendiri untuk bank BUKU 4, giro di bank BUKU 4 untuk penerbit selain bank, dan bank non BUKU 4. Kemudian, 70 persen dana float juga wajib ditempatkan pada surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah atau BI dan rekening di BI.

 

“Kami ingin pembagian porsi penempatan dana float ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas penerbit dalam memenuhi kewajibannya kepada pengguna sekaligus memberi manfaat atau nilai tambah bagi penerbit dengan memastikan aspek keamanan,” lanjut Onny. Baca Juga: Sambut Baik Putusan MA, BI Imbau Masyarakat Tidak Khawatir Gunakan e-Money

 

Pengaturan lain tentang cross border transaction atau transaksi lintas batas negara. BI memperbolehkan uang elektronik yang diterbitkan di luar Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah NKRI setelah menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

 

Kemudian, BI juga meningkatkan batas saldo uang elektronik menjadi Rp10 juta bagi uang elektronik yang tercatat. Sedangkan, uang elektronik yang tidak tercatat batas maksimal saldonya hanya Rp 2 juta. Batas nilai uang elektronik tersebut meningkat karena semakin tingginya kebutuhan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran di masyarakat.

 

Dengan adanya ketentuan baru tersebut, BI mewajibkan pada seluruh pihak yang menerbitkan uang elektronik termasuk perbankan harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan aturan baru ini. Penerbit yang belum berizin wajib mengajukan izin kepada BI paling lambat 6 bulan sejak PBI berlaku. Lalu, penyelenggara yang sudah berizin wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (representations & warranties) paling lambat 6 bulan sejak PBI berlaku. Penerbit berizin lembaga selain bank wajib memenuhi ketentuan modal disetor (Rp 3 miliar) paling lambat 6 bulan sejak PBI berlaku.

 

Kemudian, penyelenggara yang telah memiliki lebih dari 1 izin pada kelompok penyelenggara sistem pembayaran yang berbeda harus melakukan penyesuaian apabila pihak tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai penyelenggara kepada BI

 

Penerbit berizin selain bank juga wajib memenuhi komposisi kepemilikan saham apabila setelah berlakunya PBI ini penerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing. Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada penyelenggara berizin dan pihak dalam proses perizinan (pipeline) wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan tunggal apabila setelah berlakunya PBI ini, akan melakukan perubahan kepemilikan saham penyelenggara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.