Selasa, 08 Mei 2018
Sektor Perizinan Masih Menjadi Lahan Empuk Korupsi Pejabat Daerah
Pemerintah diminta memperbaiki sistem perizinan di daerah. Selain itu, otoritas bursa diharapkan memiliki mekanisme pengaduan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa jika mengalami hambatan perizinan oleh pejabat di daerah.
Novrieza Rahmi
0
Sektor Perizinan Masih Menjadi Lahan Empuk Korupsi Pejabat Daerah
Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan. Foto: RES

Sektor perizinan masih menjadi "lahan" empuk korupsi pejabat daerah. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kasus korupsi sektor peizinan yang ditangani KPK adalah kasus Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif Nur Alam.

 

Keduanya diduga menerima suap terkait perizinan. Mustofa diduga menerima suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Dimana, kasus Mustofa saat ini masih berada di tahap penyidikan.

 

Sementara, perkara Nur Alam tengah dalam proses banding setelah Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan, serta pidana tambahan uang pengganti Rp 2,7 miliar dan pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak usai menjalani hukuman.

 

Nur Alam dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (HAB). Sejumlah izin dimaksud adalah Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. 

 

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, korupsi tidak hanya terkait belanja barang pemerintah, tapi juga terkait perizinan. Kasus Bupati Mojokerto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga mempersulit izin sekitar 11 perusahaan sehingga terpaksa memberikan gratifikasi agar usahanya dapat beroperasi di Mojokerto menjadi contoh teranyar.

 

(Baca Juga: Pemerintah Ancam Cabut Izin Penambang Tidak Berstatus Clear and Clean)

 

Memang, berdasarkan data statistik KPK, korupsi sektor pengadaan barang dan jasa masih jauh lebih banyak ketimbang korupsi di sektor perizinan. Namun, tidak dapat dipungkiri, korupsi di sektor perizinan juga berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

 

Berikut Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara:

Sumber: Website KPK

 

Tengok saja, berdasarkan peringkat dalam ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya "menggenjot" dengan menyederhanakan sistem perizinan. Mei 2018, pemerintah berencana meluncurkan program one single submission (OSS) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

 

Melihat fenomena korupsi di sektor perizinan, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah memperbaiki sistem perizinan daerah. Sebab, sistem perizinan di daerah masih menjadi lahan empuk bagi pejabat dalam melakukan korupsi, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis.

 

(Baca Juga: PPATK Jamin Perpres Beneficial Ownership Tak Ganggu Iklim Kemudahan Berusaha)

 

Menurut Firdaus, saat ini perizinan sudah dipangkas namun tidak transparan, sehingga menjadi celah pejabat daerah melakukan korupsi. "Perizinan dibuat lama dengan harapan nanti ada fee dan tip dan segala macam. Jadi sekarang pilihannya mengikuti cara yang berputar-putar atau bertele-tele dan lama, atau mengikuti pola permainan mereka (pejabat daerah)," katanya.

 

Lebih lanjut, Firdaus menyatakan, dalam melakukan "aksinya", pejabat daerah kerap tidak pandang bulu. Tak hanya perusahaan swasta, melainkan juga Badan Usaha Milik Negara. Ia menilai, tidak ada gunanya perizinan yang tadinya ratusan dipangkas menjadi tinggal sedikit, tetapi prosesnya tertutup. Justru, ketertutupan tersebut menciptakan lahan korupsi baru.

 

Jika proses perizinan yang seperti ini terus dibiarkan, Firdaus khawatir akan semakin banyak pejabat daerah nakal yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. ICW sendiri mencatat 30 orang kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi pada 2017 lalu. Mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati, yang jumlahnya mencapai 24 orang, sedangkan sisanya lima walikota/wakil wali kota, dan satu orang Gubernur.

 

(Baca Juga: Plt Dirjen AHU Cahyo R Muzhar: Mendongkrak Investasi Asing dengan Reformasi Tugas dan Fungsi AHU)

 

Selain memperbaiki sistem perizinan di daerah, ia juga berharap otoritas bursa memiliki mekanisme pengaduan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa. Sebab, saat ini belum ada mekanisme bagi emiten bursa bila perizinannya dihambat oleh pejabat di daerah.

 

"Kalau anggota bursa perizinannya dihambat, harus mengadu kemana. Nah ini harus ada mekanisme peniup pluit (whistle blower) atau mekanisme aduan, sehingga proses bisnisnya tetap berjalan. Pengawasan dan pelaporan ini juga harus diberikan kepastian dan kekuatan hukum," ujar Firdaus.

 

Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang. Ia meminta pemerintah semakin memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pemberian izin usaha karena banyak terjadi penyimpangan oleh oknum pemerintah yang akhirnya merugikan dunia usaha seperti yang terjadi di Mojokerto. Ia menilai, sistem perizinan sudah seharusnya menggunakan mekanisme online guna mengurangi risiko penyalahgunaan.

 

Franky juga meminta para penegak hukum, termasuk KPK berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus-kasus yang diduga melibatkan perusahaan publik. Menurutnya, langkah ini penting untuk dilakukan agar penanganannya tidak menimbulkan masalah kepada pasar modal. "KPK juga mesti memahami dan melindungi kepentingan investor dan pelaku pasar modal lainnya. Karena itu koordinasi KPK dan OJK menjadi penting," tuturnya.

 

Untuk diketahui, Mustofa bersama dua orang lainnya, yakni Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mustofa diduga menerima suap terkait perizinan menara telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

 

Mustofa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

 

Selain kasus korupsi perizinan, Bupati Mojokerto juga menjadi tersangka penerimaan gratifikasi. Mustofa diduga melakukan perbuatan pidana bersama dengan Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto 2010-2015 dengan menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto selama kurun beberapa tahun.

 

Mustofa bersama-sama Zainal diduga menerima "fee" dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar pasal 12 B UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Tidak hanya oleh KPK, sebenarnya Mustofa telah ditetapkan pula menjadi tersangka dalam kasus TPPU oleh Bareskrim Mabes Polri pada 2014. Mustofa diduga menerima gratifikasi dari Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Yudi Setiawan, terpidana kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya Rp 52,3 miliar pada 2013. Namun, status tersangka Mustofa tidak jelas kelanjutannya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.