Rabu, 09 Mei 2018
Peringkat Kampus Hukum
‘Tiket Emas’ Lulusan Kampus Hukum Terfavorit, Fiksi atau Fakta?
Nama besar kampus-kampus hukum terfavorit tetap berpengaruh dalam proses rekrutmen. Namun bukan faktor penentu.
Norman Edwin Elnizar
0
‘Tiket Emas’ Lulusan Kampus Hukum Terfavorit, Fiksi atau Fakta?
Ilustrasi: HGW

Survei kampus hukum terfavorit Hukumonline bersama Youth Manual menunjukkan sejumlah kampus hukum dengan nama besar sebagai favorit firma-firma hukum besar Indonesia. Dalam peringkat 10 besar didominasi 6 kampus hukum perguruan tinggi negeri (PTN) diikuti 4 kampus hukum perguruan tinggi swasta (PTS). Para lulusan kampus-kampus hukum terfavorit ini membanjiri firma-firma hukum besar.

 

Ada dugaan bahwa menjadi lulusan dari kampus-kampus hukum terfavorit ini menjadi ‘tiket emas’ untuk dilirik saat tahap rekrutmen di firma hukum tersebut. Secara tidak tertulis, ada semacam prioritas bagi lulusan kampus-kampus hukum ini. Mayoritas kampus hukum terfavorit firma-firma hukum besar ini pun berlokasi di Pulau Jawa.

 

Di peringkat 10 besar hanya USU yang berlokasi di Pulau Sumatera. Disusul UNAND yang mengisi posisi 14 dalam jajaran peringkat 20 besar. Sedangkan Universitas Sam Ratulangi menjadi satu-satunya kampus hukum dari bagian timur Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan ini.

 

Hukumonline mengonfirmasi dugaan ‘tiket emas’ lulusan kampus hukum terfavorit ini kepada beberapa partner dari firma-firma hukum responden. Masing-masing firma hukum ini telah berusia belasan hingga puluhan tahun yaitu IAB&F Law Firm (14,5 tahun), AHP (17 tahun), HHP Law Firm (29 tahun), dan Makarim & Taira (38 tahun).

 

Vincent Ariesta Lie, Partner pada Makarim & Taira, menjelaskan bahwa tidak ada prioritas khusus berdasarkan nama besar kampus tertentu untuk direkrut kantornya. Perekrutan dilakukan dengan sepenuhnya mengacu standar kualifikasi. “Makarim & Taira sendiri tidak melihat faktor itu (nama besar kampus, red), benar-benar melalui berkas lamaran untuk dilihat nilai-nilainya, hasil tes tertulis, psikotes, wawancara,” jelas dia.

 

Baca:

 

Ketika dikonfirmasi soal fakta bahwa kebanyakan firma hukum besar didominasi lulusan kampus hukum tertentu, Vincent menilai ada banyak kemungkinan. “Mungkin mereka (lulusan kampus hukum terfavorit, red) yang kirim lamaran lebih banyak ya. Dari Universitas selain itu mungkin juga tidak punya informasi ada jenis law firm korporasi seperti Makarim & Taira,” kata Vincent lagi.

 

Vincent menuturkan, bahwa tidak dapat dipungkiri kebanyakan lulusan kampus hukum di luar kota-kota besar minim informasi tentang corporate law firm. “Mungkin tahunya lawyer itu litigasi, belum tentu mereka punya pengetahuan seperti lulusan UI dan UNPAD yang tahu corporate law firm dengan jumlah lawyer puluhan.”

 

Vincent merujuk bahwa peran jaringan senior yang lebih dulu masuk firma hukum besar sangat berpengaruh untuk menarik lebih banyak lulusan dari kampus hukum almamaternya. Apalagi jika senior tersebut adalah pendiri firma hukum. Hal ini memberikan inspirasi tersendiri untuk berkarier di firma hukum besar terkait.

 

Bagi Makarim & Taira sendiri, lanjut Vincent, menerapkan meritokrasi dalam perekrutan lawyer. Kandidat diseleksi benar-benar berdasarkan kecakapan dan kualitas personalnya tanpa melihat asal almamaternya.

 

Jawaban senada diberikan Timur Sukirno, managing partner HHP Law Firm. Soal pilihan HHP Law Firm terhadap kandidat yang direkrut, menurut Sukirno ini, semua kandidat memiliki kesempatan masuk ke tahap seleksi lanjutan tanpa terhambat dari kampus hukum mana almamaternya. “Dari hasil tes dan interview, bukan semata-mata nama kampusnya. Kita nggak lihat itu dari UI atau dari mana, langsung tes saja,” ujarnya.

 

Untuk pertanyaan sama soal data para lawyer HHP Law Firm yang didominasi kampus-kampus hukum tertentu, Sukirno berpendapat ada hubungannya dengan jarak ke pusat-pusat bisnis. Sehingga lulusannya lebih bisa mempersiapkan bekal kualifikasi untuk lolos tes di firma-firma hukum besar ini. Termasuk kesempatan magang langsung di firma-firma hukum tersebut selama masih kuliah.

 

“Kalau saya boleh berpendapat, mungkin karena lokasi kampus itu dekat dengan pusat bisnis di kota besar, atau pengalaman dosen-dosennya itu berpengaruh juga. Lebih tahu, lebih sadar isu-isunya. Kami kan lebih ke bisnis,” jelas Sukirno.

 

 

Managing partner dari IAB&F Law Firm, Ivan F. Baely, menjelaskan bahwa dominasi lulusan kampus hukum terfavorit di firma hukum besar terjadi bukan karena prioritas mutlak di awal proses rekrutmen. “Jadi dari pengalaman, kami lihat ternyata persentase yang lulus masa percobaan atau yang lebih bisa cepat belajar segala macam, ternyata dari universitas itu. Jadi terbentuk sendiri,” katanya.

 

Ivan menerangkan, bahwa secara alami para kandidat yang sering lolos hingga akhir rangkaian seleksi dan berprestasi di kantornya adalah lulusan kampus-kampus hukum terfavorit tersebut. Oleh sebab itu, salah satu pertimbangan IAB&F untuk menyaringnya adalah mengutamakan kandidat dari kampus hukum yang sama lagi. Baru kemudian melihat capaian akademik dan  non-akademik yang tertera di berkas lamaran para kandidat. “Lamaran yang masuk kan ratusan, nggak mungkin kami panggil semuanya.”

 

Namun demikian Ivan mengakui tidak ada harapan terlalu muluk soal kualifikasi kandidat-kandidat fresh graduate yang direkrut. “Kami melihat fresh graduate itu sebenarnya kertas kosong. Tergantung kita mau nulis seperti apa, partner yang harus mendidik mau dibawa ke mana,” tambahnya.

 

Soal capaian non-akademik yang tidak berkaitan dengan asal almamater kampus hukum para kandidat, ada penjelasan menarik dari Ivan bahwa tidak ada jaminan prestasi akademik tinggi maka bisa menjadi corporate lawyer andal. “Pintar saja tidak cukup. Dia harus bisa sosialisasi karena nanti semakin senior harus bisa networking. Nggak cukup dengan nilai bagus saja kalau nanti jadi partner. Dia harus cari klien juga. Kalau terlalu kutu buku bagaimana bisa cari klien?” katanya.

 

Sedangkan Bono Daru Adji, managing partner AHP, mengakui bahwa nama besar dari almamater kampus hukum para kandidat yang melamar ke kantornya memang punya pengaruh. “Dua-duanya jadi bahan pertimbangan, nama besar kampus dan alasan lain,” kata Bono kepada hukumonline.com.

 

Nama besar kampus ini, menurutnya, memberikan nilai tambah dengan asumsi ada seleksi yang lebih ketat untuk bisa masuk ke sana. Tetapi nilai tambah ini hanya terbatas pada standar kualifikasi akademik. Ada alasan lain yang juga dinilai, yakni dari berkas lamaran kandidat untuk menilai kecakapan dan kualitas personalnya. Misalnya capaian non-akademik yang diikuti selama kuliah.

 

Itu pun masih ada rangkaian tahapan seleksi selanjutnya untuk menilai secara utuh kecakapan dan kualitas personal kandidat. Tahapan di AHP adalah menggunakan tes tertulis, psikotes, dan wawancara langsung oleh partner. “Setelah lolos administrasi, kami tidak melihat lagi mereka lulus dari mana, kami cari yang terbaik tanpa melihat lulusan mana,” jelas dia.

 

Bono juga mengatakan, bahwa firma hukum secara aktif melakukan pencarian kandidat berkualitas dalam berbagai cara seperti career day yang digelar di beberapa kampus. Untuk cara yang satu ini ia mengakui kantornya sangat selektif untuk lokasi ‘berburu’ calon kandidat berbakat. Tidak semua career day di kampus hukum terfavorit mereka hadiri. “AHP tak segan melakukan upaya seriusnya untuk menghadiri career day di beberapa kampus. Itu karena kami tahu banyak talenta bagus di universitas itu,” tukasnya.

 

 

Didi Dermawan, founding partner dari firma hukum DNC, sebagai salah satu responden juga berpendapat bahwa format kuesioner survei ini kurang efektif. Salah satu kritiknya adalah firma hukum besar yang menjadi ruang lingkup responden seluruhnya berada di Jakarta. “Ada banyak sebab lulusan dari banyak fakultas hukum yang disebutkan dalam kuesioner, khususnya kota-kota yang jauh dari Jakarta, tidak mengirimkan lamaran kerja mereka ke firma-firma hukum tersebut,” katanya.

 

Keadaan ini dinilai mengurangi akurasi dari hasil pemeringkatan. Begitu pula menurut Darmawan bahwa izin praktik advokat sulit atau bahkan tidak dapat dijadikan ukuran mengingat tidak adanya standar baku bahan ujian dan penilaiannya.

 

“Sebaiknya ditanyakan langsung pendapat firma hukum yang bersangkutan tentang pendapat mereka mengenai mutu lulusan fakultas hukum saat ini dan apa yang mereka harapkan dari lulusan fakultas hukum, serta fakultas hukum mana yang lulusannya paling mendekati harapan mereka,” usulnya dalam tanggapan tertulis yang diterima hukumonline.com.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.