Ingatan publik masih hangat, kasus korupsi yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono atas dugaan menerima suap terkait dua anggaran proyek di Sumedang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Ini salah satunya disebabkan tidak transparannya pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) yang membuka cela terjadinya korupsi.
Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate berpendapat mengurai korupsi yang dilakukan oknum anggota dewan, tak hanya dilihat dari hilir semata. Namun, sisi hulu mesti ditelusuri lebih dalam oleh aparat penegak hukum. Sebab, proses perencanaan pembangunan dengan anggaran negara melalui tahapan panjang. Mulai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, provinsi hingga ke tingkat pusat.
Belum lagi, tata kelola pembahasan anggaran di Banggar DPR memang kerap kurang terbuka dan transparan. “Makanya, tata kelola anggaran di DPR itu harus terbuka dan transparan. Pembahasan APBN itu juga banyak tekanan. ke publik. Apalagi postur pembahasan anggaran di Banggar, rapatnya harus terbuka ke publik. Kalau perlu melibatkan instrumen lembaga lain,” saran Johnny dalam sebuah diskusi bertajuk "Pencegahan Praktik Korupsi dalam Pembahasan APBN" di Gedung DPR, Selasa (8/5/2018).
Johnny menilai, selain kurang transparan, selama ini menurun perdebatan dalam pembahasan anggaran di Banggar. Anggota dewan di Banggar juga lebih memilih mengikuti mayoritas suara dalam pembahasan anggaran untuk kemudian memberi persetujuan terhadap APBN yang diajukan pemerintah.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu meminta demi menjaga reputasi dan marwah lembaga parlemen, apapun pembahasan yang menyangkut anggaran mesti dilakukan secara terbuka ke publik. Begitu pula dengan perdebatan-perdebatan mesti dibudayakan sebagai bentuk kekritisan anggota dewan. Ini agar cela-cela melakukan korupsi dapat ditutup melalui pengawasan yang dilakukan publik.
“Tata kelola pembahasan di Banggar harus diubah, mekanisme pembahasan harus terbuka,” harapnya. Baca Juga: Korupsi Yaya Hancurkan Reputasi Kemenkeu
Anggota Komisi XI lain, Hendrawan Supratikno mengatakan kasus korupsi yang melibatkan Amin Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengakui ada ruang khusus konsultasi terkait dengan pembahasan anggaran. “Kata Sri Mulyani, ruangan tersebut bakal ditiadakan,” kata dia.