Selasa, 15 Mei 2018
Sebab Molornya Pembahasan RUU Terorisme
Mulai hanya satu tahun menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, hingga adanya ego sektoral di internal pemerintah terkait dengan keterlibatan peran TNI dalam operasi penanganan terorisme.
Rofiq Hidayat
0
Sebab Molornya Pembahasan RUU Terorisme
Dari kanan ke kiri: Arsul Sani, Muhammad Nasir Djamil, Prof Poltak Partogi dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Selasa (15/5). Foto: RFQ

Pasca peristiwa peledakan bom di Surabaya pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi sorotan banyak pihak. Padahal, pembahasan terakhir menyisakan satu pasal terkait definisi terorisme itu sendiri dimana pihak pemerintah sebagai pihak pengusul diketahui belum mencantumkan definisi terorisme secara baku dalam draft RUU ini.         

 

Namun belakangan, sejumlah pihak terutama pemerintah mempertanyakan lambannya pembahasan RUU Terorisme ini dan mengancam akan menerbitkan Perppu apabila hingga Juni 2018 belum disahkan. Namun, dalam dua tahun pembahasan RUU ini ada beberapa hal yang menjadi sebab lamanya pembahasan RUU tersebut. Demikian intisari diskusi bertajuk, “RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror?’ di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (15/5/2018) .

 

Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani mengatakan setiap pembahasan RUU Teroris di banyak negara memang kerap menimbulkan kontroversi, sehingga penyelesaiannya cukup lama. Sebab, melalui RUU Terorisme ini diharapkan bisa mengatasi peristiwa aksi terorisme yang sedang terjadi dan akan terjadi di kemudian hari.

 

“Terutama menyangkut perluasan kewenangan penegak hukum, aspek penegakan hukum yang dilakukan sering bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM),” ujar Asrul Sani dalam diskusi. Baca Juga: Gerakan Terorisme Makin Masif, Penangannya Harus Komprehensif

 

Belum lagi, kata Asrul, kata per kata yang tertuang dalam draf yang dibuat oleh pemerintah dibahas lagi secara detil oleh DPR dan pemerintah. Saat tahun pertama, pembahasan Pansus (sebelum Panja, red) hanya menerima masukan dari beberapa elemen masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.

 

“Kenapa lama? karena di banyak negara memang lama pembahasannya. Kemudian aspirasi masyarakatnya lebih banyak dibandingkan dengan RKUHP yang jumlah pasalnya 786. Padahal RUU ini tidak lebih dari 20 Pasal,” ujarnya.

 

Kemudian, kata Arsul, adanya perbedaan pandangan antar fraksi menjadi bagian dari lambannya pembahasan RUU. Lebih lanjut, Arsul menegaskan, pembahasan terhadap pasal pidana materil dilakukan secara detil, kata per kata, hingga frasa dalam draf RUU diperdebatkan. Tujuannya, agar pemerintah tidak sedemikian mudahnya menggunakan UU Terorisme untuk menjerat setiap orang yang melakukan kekerasan atau diduga melakukan tindak pidana terorisme.

 

Persoalan lain, di dalam internal pemerintah sendiri belum ada persepsi yang sama. Bahkan, masih mengedepankan kepentingan ego sektoral. Misalnya, terkait keterlibatan TNI dalam operasi penanganan terorisme. Ketidaksamaan persepsi di internal pemerintah ini sempat berlangsung hingga tiga kali masa persidangan.

 

Khusus persoalan peran TNI, kata anggota Komisi III DPR itu, mesti proporsional. Sebab bila TNI langsung masuk dalam setiap penanganan aksi terorisme bakal terbentur dengan kewenangan menyelidiki, menyidik hingga menahan yang merupakan wewenang penegak hukum. TNI hanya diberi wewenang sebagai penegakan hukum dalam Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Karena yang bisa menangkap dan menahan itu kan penegak hukum,” ujarnya.

 

Meski demikian, akhirnya keterlibatan TNI disepakati hanya beberapa hal. Misalnya TNI bisa dilibatkan ketika ada ancaman terhadap presiden dan keluarganya, ancaman teror di pesawat, bandara udara hingga kedutaan besar (ancaman aset strategis). Akibat perdebatan panjang itu, Panja akhirnya menawarkan opsi agar peran TNI dituangkan dalam aturan turunan yakni Peraturan Presiden atau masuk dalam revisi UU TNI.

 

Peneliti  Badan Keahlian DPR Prof Poltak Partogi mengungkapkan anggota DPR dalam rapat-rapat seringkali sulit  mencapai quorum. Akibatnya, pembahasan kerap molor dari yang dijadwalkan yang sudah ditentukan. Partogi mengatakan semestinya persoalan definisi sudah rampung dibahas. “Seharusnya sudah selesai ini (sebelum masa reses),” kata dia.

 

Menurutnya, pembahasan RUU ini lebih pada peran polisi dan TNI dalam penindakan. Padahal, terdapat lembaga lain yang memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga yang mesti diberi porsi besar mencegah atau penangkal tindak pidana terorisme. Bila saja, ada persamaan persepsi tentang peran BNPT, maka tidak ada lagi tarik menarik kepentingan ego sektoral dalam penanganan terorisme.

 

“Ini kan yang sebenarnya dikejar perbuatan pidananya, bukan ideologinya. Kalau masih banyak pekerjaan rumah RUU ini (perdebatan), susah diketoknya kan,” ujarnya.

 

Jangan asal ancam

Sementara anggota Panja RUU Terorisme Muhammad Nasir Djamil mengkritis usulan presiden yang mengancam akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, pembahasan RUU yang sama halnya dengan isi Perppu yang akan diterbitkan, seharusnya pemerintah mesti menghormati pembahasan RUU Terorisme yang sedang berjalan.

 

Dia berharap pemerintah urung untuk menerbitkan Perppu seraya meminta pemerintah mengefektifkan fungsi-fungsi intelijen dan lembaga terkait yang mesti dievaluasi. “Perppu sah-sah saja, tapi hormati RUU yang sedang berjalan. Jangan pula asal mengancam-ancam,” ujarnya.

 

Padahal, kata dia, setiap pembahasan sebuah RUU selalu dibahas pihak DPR dan pemerintah. Presiden, menjadi bagian dari pihak pemerintah yang diwakili oleh para menteri dan jajarannya. Karena itu, pemerintah semestinya kompak di internal dalam setiap pembahasan RUU di DPR.

 

Terlepas dinamika pembahasan dan urungnya pemerintah menerbitkan Perppu, Nasir yakin RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bakal rampung dan disahkan pada Juni mendatang. Harapannya, RUU tersebut dapat lebih transparan dalam pelaksanaanya, objektif, dan penuh tanggung jawab. “Juga memanusiakan manusia,” pinta nggota Komisi III dari Fraksi PKS itu.

 

Sekedar diketahui, pasca aksi kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua dan aksi teror ledakan bom di tiga Gereja berlainan lokasi, serta di Polresta Surabaya, Presiden Joko Widodo dan jajarannya geram. Bahkan Jokowi mengancam bakal menerbitkan Perppu bila RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi UU hingga bulan Juni. Namun rencana tersebut urung dilaksanakan dan kembali untuk merampungkan pembahasan RUU tersebut.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.