Rabu, 16 Mei 2018
Pemprov DKI Jakarta Diminta Batalkan Rencana Naikan Pajak Penerangan Jalan
Kenaikkan tarif pajak penerangan jalan DKI diusulkan menjadi 10 persen. Namun, rencana tersebut dinilai memberatkan masyarakat Jakarta dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Mochamad Januar Rizki
0
Pemprov DKI Jakarta Diminta Batalkan Rencana Naikan Pajak Penerangan Jalan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) sebagai upaya meningkatkan penerimaan daerah. Tarif yang diusulkan Pemprov Jakarta kepada DPRD Jakarta meningkat dari sebesar 3 persen menjadi maksimal 10 persen. Namun, rencana kenaikan tarif PPJ tersebut menuai protes salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

 

Ketua YLKI, Tulus Ikhsan Bangun menilai bila dilihat dari sudut regulasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kenaikan tarif PPJ tersebut tidak ada yang dilanggar. Namun, kebijakan tersebut perlu ditolak karena sangat membebani masyarakat sebagai penanggung pajak. Dia juga mengatakan kenaikan tarif PPJ tidak seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga 2019 mendatang.

 

“Dan ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan bahwa tahun ini  tidak akan ada kenaikan tarif listrik, bahkan sampai 2019. Apalah artinya tidak ada kenaikan tarif listrik, tetapi Pajak Penerangan Jalan dinaikkan dengan signifikan,” kata Tulus dalam keterangan persnya, Rabu (16/5/2018). Baca Juga: Telah Terbit, PP Soal Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

 

Selain itu, rencana kenaikan tarif PPJ menjadi 10 persen juga dinilai terlalu tinggi. Tulus menjelaskan memang dibandingkan dengan daerah lain, tarif PPJ Jakarta saat ini masih terbilang rendah. Namun, menurut Tulus, Jakarta memiliki beberapa sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang lain, sehingga kenaikan tarif PPJ tidak perlu dilakukan.

 

“DKI Jakarta punya sumber-sumber pendapatan pajak lain yang lebih signifikan perannya, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor. Ini menunjukkan Pemprov DKI rakus terhadap pajak. Kalau daerah lain, yang sumber PAD-nya kecil, adalah pantas menerapkan Pajak Penerangan Jalan antara 9-10 persen. Bahkan di sebuah kabupaten di NTT, tidak ada Pajak Penerangan Jalan,” kata Tulus.

 

Selain itu, kenaikan tarif PPJ tersebut juga dikhawatirkan memicu konflik antara konsumen dengan PT PLN yang bertindak sebagai pemungut pajak. Menurut Tulus, mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa pungutan pajak tersebut nantinya disetorkan PLN kepada Pemprov Jakarta.

 

Sebagai jalan keluar, Pemprov Jakarta diimbau mencari energi alternatif yang lebih murah dan mudah diterapkan penggunaannya. “Seharusnya PJU (penerangan jalan umum) di Jakarta menggunakan sumber energi baru terbarukan, misalnya surya panel. Kami meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menaikkan Pajak Penerangan Jalan karena akan membebani tagihan listrik konsumen dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

 

Pemprov Jakarta menyatakan rencana kenaikan tarif PPJ tersebut dilakukan karena selama 10 tahun terakhir belum ada kenaikan. Selama ini, tarif pajak penerangan jalan yang dikenakan kepada para pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jakarta hanya sebesar 2,4 persen saja.

 

Tarif PPJ Jakarta tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain seperti Bekasi, Depok dan Bogor sebesar 6 persen. Selain itu, kenaikan pajak tersebut tidak diberlakukan untuk golongan 450 hingga 900 VA.

 

Pemungutan PPJ tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik tiap bulan. Sehingga, kenaikan tarif pajak ini direalisasikan maka warga atau badan usaha di Jakarta yang menggunakan daya arus listrik di atas 900 VA akan mengalami kenaikan tarif.

 

Sebelumnya, ketentuan tentang tarif PPJ Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang PPJ. Dalam aturan tersebut, memuat besaran tarif pajak sesuai dengan konsumennya. Bagi, pelaku industri, pertambangan minyak dan gas bumi dikenakan tarif 3 persen. Kemudian, konsumen selain kelompok 3 persen dikenakan tarif 2,4 persen. Lalu, tarif sebesar 1,5 persen dikenakan pada konsumen yang penggunaan listriknya dihasilkan sendiri atau swadaya.

 

Lalu, berdasarkan objeknya, PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain seperti PLN atau badan usaha lain. Objek PPJ didasarkan pada penggunaan tenaga listrik di daerah yang tersedia penerangan jalan.

 

Sedangkan, penerangan jalan yang bukan menjadi objek pajak yaitu penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Kemudian, penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

 

Lalu, penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah yaitu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA  yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.