Rabu, 16 May 2018
RUU Badan Usaha, Jalan Lain Menuju Kemudahan Berusaha
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham menggelar seminar integrasi hukum untuk kemudahan berusaha.
Muhammad Yasin
0
RUU Badan Usaha, Jalan Lain Menuju Kemudahan Berusaha
Seminar tentang Pentingnya Integrasi Hukum untuk Kemudahan Berusaha di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Sabtu (12/5). Foto: MYS

Ada banyak jalan yang sudah ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan skor kemudahan berusaha di Indonesia. Belasan paket kebijakan perekonomian, deregulasi, memangkas perizinan, membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, dan menyatukan pelayanan ke dalam satu pintu hanya beberapa dari banyak kebijakan yang telah diambil selama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sasaran akhirnya adalah kemudahan berusaha.

 

Bank Dunia telah membuat peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) berdasarkan berbagai indikator pencapaian sektor publik dalam memperbaiki regulasi ikli usaha dan investasi. Investasi lintas negara dan perdagangan internasional adalah kenyataan yang sulit dihindari di era globalisasi. Dalam konteks inilah Pemerintah membuka keran investasi lebar-lebar dengan cara memangkas regulasi yang menghambat. Saat ini Pemerintah intensif melakukan penataan regulasi lintas sektor, termasuk menerbitkan payung hukum penyelesaian non-litigasi peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, kembali menyinggung pentingnya melakukan penataan regulasi itu dalam seminar ‘Pentingnya Integrasi Hukum untuk Kemudahan Berusaha’ yang diselenggarakan jaringan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Sabtu (12/5).

 

Yasonna menuturkan upaya yang dilakukan Pemerintah pelan-pelan telah membuahkan hasil. Pada tahun 2017, peringkat Indonesia berada pada posisi 91, telah naik menjadi peringkat 72 pada tahun 2018. Itu berarti mengalami lonjakan 19 angka. Semakin rendah angka tersebut berarti semakin baik posisi suatu negara dalam tingkat kemudahan berusaha yang disusun Bank Dunia. Yasonna yakin peringkat Indonesia akan terus membaik. “Mudah-mudahan bisa 40 besar pada tahun 2019,” ujarnya di hadapan ratusan alumnus Fakultas Hukum USU yang hadir di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.

 

Dalam pidato kuncinya, Yasonna secara khusus menyinggung pentingnya penataan regulasi karena banyak regulasi yang tumpang tindih, saling meniadakan, bahkan peraturan lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Belum lagi regulasi yang substansinya mempersulit masuknya investasi. Langkah pemerintah saat ini dan ke depan adalah menata regulasi-regulasi yang tak ramah investasi tersebut, sekaligus mempermudah pelayanan jasa-jasa hukum. “Regulasi yang dibuat harus memudahkan izin berusaha,” tandas Yasonna.

 

(Baca juga: Perlu Dipahami! Pemerintah Tetapkan 5 Dimensi Penataan Regulasi Nasional)

 

Setidaknya, ada dua pekerjaan besar yang kini tengah dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan penataan regulasi dan mempermudah layanan perizinan. Pertama, menyusun RUU Badan Usaha; dan kedua membuat one single submission. Yang pertama, RUU Badan Usaha, dipersiapkan sebagai jalan menuju kemudahan berusaha; sebagai payung hukum megatasi hambatan regulatif. Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM telah bekerjasama dan meminta masukan dari kalangan perguruan tinggi, termasuk dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang kedua dipersiapkan sebagai proses perizinan satu pintu di bawah kendali Menteri Perekonomian.  “Itu integrasi perizinan menjadi satu aplikasi saja,” terang Yasonna.

 

Guru Besar FH USU, OK Saidin mengingatkan banyak aspek hukum terkait jika Pemerintah ingin fokus melaksanakan kemudahan berusaha. Bukan semata hukum tentang perizinan, tetapi juga hukum tentang perpajakan, ketenagakerjaan, sumber daya alam, perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, dan badan hukum. Salah satu kebijakan bidang ketenagakerjaan yang menimbulkan pro kontra adalah Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

 

Kemudahan pendirian badan usaha melalui pengembangan sistem pelayanan satu pintu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang beneficiary ownership yang dituangkan dalam Perpres No. 13 Tahun 2018. Perpres ini mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

 

(Baca juga: Perpres Beneficial Ownership untuk Cegah Praktik Pelarian Pajak)

 

Badan Usaha

Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya bukan hanya memprioritaskan RUU Badan Usaha. Masih ada dua RUU lain yang dianggap penting dalam rangka kemudahan berusaha yakni RUU Jaminan Fidusia, dan RUU Kepailitan. Tetapi tampaknya RUU Badan Usaha mendapatkan perhatian kalangan akademisi karena akan ‘merangkum’ banyak peraturan perundang-undangan. Tim Ditjen AHU bahkan sudah berkunjung ke Universitas Leiden pada pertengahan November 2017. UGM Yogyakarta mendapatkan mandat menyusun Naskah Akademik dan draf RUU Badan Usaha.

 

Menyusun Naskah Akademik dan RUU Badan Usaha bukan pekerjaan gampang, yang salam satu dua hari selesai. Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nindyo Pramono,  menjelaskan ketentuan mengenai badan usaha di Indonesia tersebar di beberapa perundang-undangan. Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Commanditaire Vennootschap (CV) diatur dalam Pasal 19-21 KUH Dagang; Firma diatur dalam Pasal 15-34 KUH Dagang; Maatschap dalam Pasal 1618-1652 BW (KUH Perdata); dan BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

 

Kompleksitas badan usaha juga tercermin dari pembagiannya. Ada badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, dan perkumpulan; dan ada pula yang bukan berbadan hukum seperti Usaha Dagang (UD), Firma (Fa), da CV. Masing-masing badan usaha itu juga tunduk pada payung hukum yang beragam. Perseroan Terbatas yang menggeluti bidang perbankan misalnya, tak hanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas, tetapi juga UU Perbankan.

 

(Baca juga: Bolehkah Sekutu Firma Berbisnis dengan Firmanya Sendiri?)

 

Selain tersebar di banyak payung hukum, sejumlah ketentuan badan usaha di Indonesia sudah ketinggalan zaman. Ketentuan mengenai CV, Firma, dan Maatschap yang berlaku saat ini adalah warisan era kolonial Belanda. Di Belanda sendiri sudah ada perkembangan pengaturan badan usaha dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh Prof. Nindyo Pramono, ada keinginan kuat untuk mengatur CV sebagai badan hukum.

 

Perkembangan di lapangan itu, mau tidak mau, perlu diakomodasi dalam RUU Badan Usaha. Pelaksana Tugas Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan RUU ini diharapkan dapat memfasilitas tertib administrasi pendaftaran badan usaha. Dalam konteks itu pula dikembangkan pelayanan satu pintu pendaftaran alias one single submission. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha membuat sistem perizinan badan usaha terintegrasi.

 

Aspek kepastian hukum juga menjadi perhatian penyusunan RUU Badan Usaha. RUU ini akan mengatur pendaftaran dan pendirian bagi CV dan firma. Aturan mengenai CV dalam KUH Dagang hanya dimuat dalam Pasal 19-21, sehingga pengaturannya minim. Pasal 22 dan 23 KUH Dagang menyebutkan setiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Para pesero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum kedudukan perseroan firma.

 

Penyatuan perizinan badan usaha adalah langkah maju yang sangat mendukung kemudahan berusaha. Tetapi dalam praktik, penyusunan payung hukumnya (RUU Badan Usaha) tak semudah membalik telapak tangan. Guru Besar FH UGM Nindyo Pramono juga mengakuinya. “NA (naskah akademik) saja sudah kontroversi, apalagi RUU-nya,” ujarnya saat tampil sebagai pemateri dalam seminar kerjasama jaringan Alumnus FH USU (USULAN) dan Ditjen AHU tersebut.

 

RUU Badan Usaha juga menghadapi tantangan lain berupa perkembangan jenis badan usaha di negara-negara mitra bisnis Indonesia. Sedikit banyaknya, praktik bisnis di luar negeri itu kini mulai dikenal dalam hukum Indonesia. Contoh badan usaha yang bukan badan hukum adalah konsorsium, joint operation, sindikasi, dan sole proprietorship. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum yang berasal dari praktik di luar negeri antara lain propitary company (Pty Ltd), Sendirian Berhad (Sdn Bhd), Private Company (Pte Ltd), dan Incorporation (Inc).

 

Tampaknya, tak ada pilihan lain bagi penyusun RUU Badan Usaha selain mengadopsi tradisi-tradisi bisnis yang berkembang dalam sistem hukum yang mengelilingi Indonesia, termasuk Common Law. Lepas dari itu, yang lebih penting diingat, RUU Badan Usaha justru dimaksudkan untuk menopang kemudahan berusaha di Indonesia. Jalan yang harus dilalui di tengah kemungkinan pro kontra pandangan terhadap materi RUU itu kelak.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.