Rabu, 16 Mei 2018
Bupati Bengkulu Selatan Bersama Istrinya Tersangka Suap
Dirwan diduga menerima fee sebesar 15 persen dari pekerjaan proyek di wilayah tersebut sejak 2017.
Aji Prasetyo
0
Bupati Bengkulu Selatan Bersama Istrinya Tersangka Suap
Penyidik KPK menunjukan barang bukti berupa uang sebesar Rp85 juta dan bukti transfer Rp15 juta yang diamankan dalam operasi tangkap tangan diduga dari nilai komitmen fee sebesar 15 persen terhadap proyek dalam APBD setahun di kantor KPK Jakarta, Rabu (16/5). Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM) sebagai tersangka kasus korupsi. Ini adalah kesekian kalinya seorang kepala daerah menjadi tersangka yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

 

Dalam perkara ini, Dirwan menjadi tersangka bersama istrinya Hendrati (HEN). Ini berarti sudah berkali-kali KPK menjerat kepala daerah beserta istrinya sebagai tersangka. Salah satu perkara yang cukup fenomenal adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

 

Selain pasangan sejoli ini, turut juga ditetapkan sebagai tersangka Kasie pada Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Nursilawati (NUR). Ketiganya disangka sebagai penerima (suap) dan dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31/99 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Jumlah uang suap yang diterima sebesar Rp98 juta diduga diberikan oleh seorang pengusaha bernama Juhari. Sebagai pihak pemberi Juhari dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b UU Nomor 31/99 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan perkara ini berkaitan 5 proyek pekerjaan jalan dan jembatan yang dijanjikan oleh Pemkab Bengkulu Selatan senilai Rp750 juta. Komitmen fee dari kasus ini sebesar 15 persen atau sebesar Rp112,5 juta. "Uang diberikan oleh JHR, seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017," kata Basaria dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (16/5/2018). Baca Juga: KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Bengkulu

 

Dilihat dari pengerjaan proyek sejak 2017, Basaria menduga penerimaan uang suap telah berkali-kali dilakukan. "Kita memang belum mendapat bukti sekarang, tapi kita akan mengkaji lebih jauh, memang ada informasi penerimaan uang sejak 2017," tuturnya.

 

Modus operandi perkara ini dengan cara penunjukkan langsung. Menurut Basaria, jika proyek di bawah Rp200 juta memang diperbolehkan penunjukan langsung, tetapi ada dugaan nilai proyek yang tidak terlalu besar itu memang sengaja dilakukan (proyek dipecah) agar bisa dengan cara penunjukkan langsung.

 

"Jadi ada proyek jalan, besarnya sekitar Rp200 juta, kita coba hitung ternyata cuma beberapa meter, hampir tidak mungkin itu," terangnya.

 

Catatan KPK

Sebelum menjelaskan mengenai penangkapan ini, Basaria menyampaikan sejumlah catatan. Pertama akan ada tim khusus untuk mendampingi aparat pemerintahan di Bengkulu baik di tingkat daerah maupun provinsi. Meski KPK sebenarnya sudah melakukan pendampingan 10 pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Bengkulu dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa.

 

"Namun, kenyataannya kepala daerah masih dapat mengatur pengadaan proyek dan mengambil keuntungan darinya. KPK juga menduga indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung," lanjut Basaria.

 

Catatan lain berkaitan adanya anggota keluarga yang ikut melakukan korupsi. "Keprihatinan lain, KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan ini, ada istri dan juga keponakan yang diduga bersama sama menerima uang," ungkapnya.

 

Catatan berikutnya perihal uang yang diamankan. Jumlah uang sebesar Rp95 juta dari komitmen fee sebesar Rp112,5 juta memang tidak besar. Namun, dugaan nilai komitmen fee 15 persen yang jika dilakukan terhadap setiap proyek dalam APBD setahun tentu bukan angka yang kecil.

 

Karenanya, kata Basaria, KPK selalu mengingatkan kepala daerah agar amanah dalam mengemban tugasnya semata-mata berupaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, bukan malah mengambil keuntungan dari jabatannya.

 

Kronologi

Berikut ini kronologi tentang penangkapam Dirwan Mahmud yang dilakukan KPK.

 

Selasa, 15 Mei 2018

Sekitar pukul 16.20 WIB, Tim Satgas KPK menduga telah terjadi penyerahan uang dari Juhari kepada Nursilawati Kasie kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk diserahkan kepada Hendrati yang merupakan istri Dirwan, Hendrati di rumah pribadinya di Kec. Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Setelah penyerahan terjadi, Juhari langsung menuju sebuah rumah makan di daerah Manna dan diamankan tim KPK sekitar pukul 17.00 WIB. Tim kemudian membawa Juhari kembali ke rumah Hendrati.

Sedangkan tersangka Nursilawati yang telah meninggalkan rumah Hendrati saat itu pergi menuju rumah kerabatnya di daerah Manna. Secara paralel, kemudian tim KPK lain mengamankan Nursilawati sekitar pukul 17.15 WIB untuk kemudian dibawa kembali ke rumah Hendrati.

Setelah kedua tim tiba di rumah Hendrati, tim mengamankan uang Rp75 juta dari tangan Nursilawati serta bukti transfer sebesar Rp15 juta. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp13 juta diduga berasal dari pemberian Juhari sebelumnya pada 12 Mei 2018.

Kemudian, Tim Satgas KPK membawa Nursilawati ke rumah pribadinya di Kecamatan Manna dan mengamankan uang lain sebesar sekitar Rp 10 juta. Selanjutnya, Tim Satgas KPK juga mengamankan dan membawa Hendrati, Dirwan Mahmud, dan Juhari dari rumah pribadi Hendrati ke Kepolisian Daerah Bengkulu untuk menjalani pemeriksaaan awal.

 

Hari Kamis, 16 Mei 2018.

Sekitar pukul 09.30 WIB, keempat tersangka diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta. Dari tangkap tangan ini, Tim mengamankan uang tunai Rp85 juta, bukti transfer sebesar Rp15 juta dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.