Kamis, 17 Mei 2018
Beda Kuasa Hukum dengan Kuasa Wajib Pajak serta Perdebatan Pasca Putusan MK
Terminologi Kuasa wajib pajak diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014, sedangkan terminologi kuasa hukum di pengadilan pajak diatur dalam PMK 61/2012 junto PMK 184 /PMK.01/2017.
Hamalatul Qur'ani
0
Beda Kuasa Hukum dengan Kuasa Wajib Pajak serta Perdebatan Pasca Putusan MK
Suasana diskusi mengenai 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.63/PPU-XV/2017 terhadap Kuasa Wajib Pajak' di Jakarta, Senin (14/5). Foto: RES

Di balik angka fantastis penerimaan negara dari sektor perpajakan (85% dari APBN), nyatanya pasar jasa konsultan pajak belum sepenuhnya terserap dengan baik. Hal ini tampak pada terpaut jauhnya rasio perbandingan antara angka ketersediaan konsultan pajak  (4.500 orang) dengan angka kebutuhan konsultan pajak (60 juta orang) untuk melayani hampir 250 juta orang Indonesia.

 

Sehingga dalam mendampingi kepentingan wajib pajak tidak hanya bergantung pada ketersediaan konsultan pajak saja, melainkan turut melibatkan non-konsultan pajak dengan kualifikasi tertentu dalam status sebagai kuasa wajib pajak. Pertanyaannya kemudian, apakah kuasa hukum juga dapat bertindak selaku kuasa wajib pajak? apakah yang membedakan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki seorang kuasa hukum  di bidang perpajakan dengan kuasa wajib pajak? bagaimana bahasan definisinya pasca putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 soal kuasa wajib pajak?

 

Untuk diketahui, terminologi kuasa hukum di bidang perpajakan disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 PMK 184/PMK.01/2017, yakni orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Sementara pengertian Kuasa Wajib Pajak dalam pasal 1 ayat 1 PMK 229/PMK.03/2014, yakni orang yang menerima ‘kuasa khusus’ dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

(BacaJuga: Perbedaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak)

 

Managing Partner DDTC, Darussalam, dalam diskusi hukumonline bertajuk Implikasi Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017, Senin, (14/5), mengatakan bahwa harus dibedakan antara terminologi kuasa wajib pajak dengan terminologi kuasa hukum di pengadilan pajak. Soalnya, peraturan menterinya berbeda dan persyaratannya juga berbeda. Terminologi Kuasa wajib pajak diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014, sedangkan terminologi kuasa hukum di pengadilan pajak diatur dalam PMK 61/2012 junto PMK 184 /PMK.01/2017.  

 

“Saya sebagai kuasa hukum diterima di pengadilan pajak berdasarkan  PMK 61/2012 jo. PMK 184. tetapi saya dalam mengurusi urusan yang sifatnya administrasi itu ditolak berdasarkan PMK 229. Padahal justru yang lebih ribet itu pembelaan di pengadilan pajak,” ungkap Darussalam.

 

Jadi problem kita saat ini, kata Darussalam, adalah bagaimana kita memperbesar keanggotaan profesi kuasa wajib pajak. Ini merupakan momentum untuk membuka kesempatan bagi advokat bidang perpajakan, akademisi dan atau siapapun yang memahami masalah perpajakan untuk menjadi kuasa wajib pajak. Untuk menjaga kualitas profesi kuasa wajib pajak demi melindungi kepentingan wajib pajak, kata Darussalam, penting dilakukan pendidikan berkelanjutan serta melakukan harmonisasi standar pendidikan di asosiasi profesi tersebut.

 

(Baca Juga: Putusan MK Soal Kuasa Wajib Pajak Sudah Tepat, tapi Masih Timbulkan Pertanyaan)

 

Dalam Pandangan legislatif, Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun menerangkan bahwa kedudukan “seorang kuasa” untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dari WP OP atau Badan yang diatur dengan PMK berdasarkan pasal 32 ayat 3a memang sudah inkonstitusional bersyarat pasca putusan MK. Akan tetapi, sambung Misbakhun, pengertian ‘kuasa’ pada pasal 32 ayat 3 dan 3a tersebut tidak secara khusus menunjuk pada pengertian ‘kuasa hukum’, melainkan kuasa dalam artian umum.

 

“Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak,” tukas Misbakhun.

 

Lebih lanjut, Misbakhun berpendapat bahwa mengenai Kuasa Hukum diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan ketentuan organiknya PMK No. 61/2012 yang mulai bulan Juni akan diganti dengan PMK No. 184/2017.

 

Artinya, kata Misbakhun, Keputusan MK tersebut tetap tidak berpengaruh terhadap kewenangan Ketua Pengadilan Pajak untuk memberi izin atau melarang advokat (umum) berpraktik di Pengadilan Pajak. Hanya saja, sejauh menyangkut izin praktik advokat (umum) di Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan dan Ketua Pengadilan Pajak tetap mempunyai kewenangan mengatur dan tidak terkena pengaturan baru hasil JR yang sudah diputus MK.

 

Untuk dapat menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak berdasarkan PMK 184/2017, seseorang harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Berikut rincian persyaratannya:

Persyaratan Umum (Pasal 3-4)

Persyaratan Khusus (Pasal 5)

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan;
  1. Ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, atau;
  2. Ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud angka 1), yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan, yakni:
  1. Ijazah Diploma III Perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  2. Brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan
  3. Sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai, atau;
  4. Surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai
  1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir;
  3. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  4. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat Negara;
  5. Menandatangani Pakta Integritas;
  6. Telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak;
  7. Memiliki Izin Kuasa Hukum

 

Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN), Petrus Loyani, menyepakati bahwa kuasa wajib pajak yang dimaksud dalam Putusan MK No. 63/2017 tersebut memang merupakan kuasa dalam artian umum bukan kuasa hukum di pengadilan pajak.

 

(Baca juga: Putusan MK Disebut Tak Pengaruhi Syarat Menjadi Kuasa Wajib Pajak)

 

Kuasa umum itu dicontohkan Petrus seperti untuk berhadapan dengan KPP, dengan Kanwil dan seterusnya yang sifatnya administratif. Sedangkan untuk kuasa hukum itu diatur di UU lain, yakni pasal 34 UU Pengadilan Pajak serta PMK 184/PMK.01/2017 yang akan berlaku bulan Juli depan.

 

Pasal 34

  1. Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
  2. Untuk menjadi Kuasa Hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri

 

“Dua hal ini memang berbeda dan untuk menghadapi situasi yang belum pasti seperti saat ini, di mana single bar belum ada, yang kompeten menentukan kurikulum konsultan pajak juga belum ada dan yang menamakan dirinya sendiri sebagai konsultan pajak UU-nya juga belum ada, sehingga rentan sekali bergantung pada Ditjen Pajak (DJP) yang itu dasarnya hanya PMK 111,” tukas Petrus.

 

Adapun rekomendasi yang disampaikan Petrus dalam kegiatan tersebut, yakni penguatan lewat pendidikan, mengeluarkan Brevet A, B, C plus yaitu Compliance yang lulusannya disumpah di Pengadilan Tinggi, lalu beracara di Pengadilan Pajak maupun di Pengadilan Umum untuk melaksanakan dua hal tadi, baik compliance maupun litigationnya.

 

Kesimpulannya, melalui sertifikasi brevet yang didapatkan seseorang berkualifikasi menjadi kuasa wajib pajak, selanjutnya dengan disumpah di Pengadilan Tinggi, maka orang tersebut juga bisa berkualifikasi sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak.

 

Harapan Petrus, RUU Konsultan Pajak nantinya memuat pula ketentuan soal kuasa wajib pajak yang didalamnya bukan hanya mengatur soal profesi konsultan pajak, melainkan juga mengatur perihal Kuasa Wajib Pajak Non-Konsultan Pajak, berikut kualifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar seorang kuasa wajib pajak non-konsultan pajak yang berkualitas dalam memberikan pendampingan terhadap wajib pajak.

 

Sebelumnya, Darussalam sempat menyinggung bahwa konsep soal siapa yang berhak menjadi Kuasa Wajib Pajak kerap kali berubah-ubah sesuai berubahnya aturan yang menaunginya. Dalam satu aturan misalnya KMK 567/2000, untuk menjadi kuasa wajib pajak dapat menempuh jalur ijazah formal maupun sertifikasi perpajakan, namun kemudian jalur ijazah formal dihapuskan pada aturan berikutnya (PMK 97/2005), kemudian dimunculkan kembali, selanjutnya dibatasi, dimunculkan hingga akhirnya dihilangkan kembali pada PMK 229/2014.

 

“Ketentuan selanjutnya soal Kuasa Wajib Pajak ini tinggal menunggu penyesuaian yang dilakukan sebagai langkah jangka pendek oleh DJP, maupun langkah jangka panjang yang sedang di tempuh DPR terkait RUU Konsultan Pajak,” pungkas Darussalam.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.