Kamis, 17 Mei 2018
Eks Dirjen Hubla Terima Vonis 5 Tahun Bui
Karena terbukti korupsi dengan dua dakwaan yaitu suap dan gratifikasi.
Aji Prasetyo
0
Eks Dirjen Hubla Terima Vonis 5 Tahun Bui
Ilustrasi suasana sidang pembacaan putusan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Antonius Tonny Budiono akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan gratifikasi. Karenanya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhi hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

"Mengadili, menyatakan terdakwa Antonius Tonny Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/5/2018). Baca Juga: Mantan Dirjen Hubla Akui Terima Gratifikasi

 

Pertimbangan memberatkan perbuatan Tonny tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pertimbangan meringankan, ia sopan saat menjalani persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan yang dilakukan dan terakhir sebagai PNS ikut mengabdi kepada negara.

 

Hukuman ini sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta majelis menghukumnya selama 7 tahun, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

 

Bagi majelis, dua dakwaan yang diajukan penuntut umum terbukti di persidangan. Pertama tentang penerimaan suap yaitu melanggar Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang diubah 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Menurut hakim anggota, Tonny menerima uang sebesar Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Modus yang diberikan relatif baru yaitu melalui Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), bukan dengan penerimaan secara tunai maupun transfer.

 

Suap itu sendiri terkait dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016, pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur Tahun Anggaran (TA) 2016 dan pekerjaan pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017.

 

Tonny mendapat beberapa kali kiriman uang yang jumlahnya mencapai Rp1,2 miliar. Kiriman uang itu antara lain pada tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp 300 juta, 13 September 2016 sebesar Rp300 juta, pada 16 Oktober 2016 sebesar Rp 300 juta dan 7 November 2016 sebesar Rp300 juta, serta Rp300 juta ketika ia mendapatkan proyek di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

 

Kemudian juga terkait penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK). Di antaranya Rp300 juta dalam penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pengerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur, Rp300 juta dalam penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pengerjaan pengerukan di Lontar Banten, serta Rp200 juta dalam penerbitan SIKK terkait pengerjaan di Tanjung Emas Semarang.

 

Selain dinilai terbukti menerima suap, Tonny juga dinilai terbukti menerima gratifikasi yang terdiri dari beberapa mata uang asing serta barang berharga. Nilai gratifikasi yang diterima Tonny lebih dari Rp20 miliar itu diduga diterima sejak ia menjabat staf ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multi Moda dan Keselamatan pada periode 2015-2016, serta pada saat menjabat Dirjen Hubla pada tahun 2016-2017.

 

Dikabulkan

Meskipun dinyatakan bersalah melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi, tetapi tidak semua permohonan KPK dikabulkan. Menurut majelis, ada sejumlah hak yang dimiliki Tonny yang memang harus dikembalikan kepadanya. "(Berupa) Uang Rp242,569 juta, honor perjalanan dinas dan penggantian tiket," kata hakim anggota Duta Baskara.

 

Kemudian ada juga uang sebesar 4.600 pounds biaya mengikuti sidang IMO dan sisa perjalanan ke Inggris. Selanjutnya uang 11.212 ringgit yang merupakan sisa perjalanan untuk persiapan sidang KTT di Malaysia serta 50 ribu dolar Vietnam sisa perjalanan dinas istri dari Tonny.

 

Majelis juga memutuskan untuk mengabulkan status Justice Collaborator, pelaku yang bekerja sama. "Ditetapkannya sebagai justice collaborator yang bukan kewenangan majelis hakim tapi menjadi bagian dari pertimbangan meringankan untuk terdakwa," ujar hakim ketua Syaifudin Zuhri.

 

Mendengar putusan tersebut, Tonny pun langsung menerimanya. "Mohon izin yang mulia saya langsung terima," ujar Tonny. Berbeda dengan penuntut umum KPK yang menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.