Jumat, 18 May 2018
Jalankan Rekomendasi DPR, Menaker Bentuk Satgas Pengawasan TKA
Dalam enam bulan ke depan Satgas Pengawasan TKA akan melakukan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penindakan.
Ady Thea DA
0
Jalankan Rekomendasi DPR, Menaker Bentuk Satgas Pengawasan TKA
Menaker, Muh Hanif Dhakiri. Foto: RES

Persoalan tenaga kerja asing (TKA) sempat menjadi sorotan banyak pihak termasuk DPR. Salah satu rekomendasi Komisi IX DPR yang dihasilkan akhir April lalu mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Satgas Pengawasan TKA. Seperti gayung bersambut, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, telah menindaklanjuti rekomendasi itu dengan menerbitkan Surat Keputusan Menaker No. 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas Tenaga Kerja Asing.

Hanif mengatakan Satgas terdiri dari 24 Kementerian yang dikomandoi Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian dan lembaga yang ikut tergabung dalam Satgas diantaranya Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Satgas akan bekerja selama enam bulan ke depan, setelah itu dievaluasi. Hasil evaluasi itu nanti yang menentukan apakah masa tugas Satgas diperpanjang atau tidak.

Menurut Hanif Satgas yang dibentuknya itu tidak akan tumpang tindih dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang juga terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga. Tugas Timpora lebih umum yakni mengawasi seluruh orang asing. Tapi Satgas bentukan Kementerian Ketenagakerjaan yang jumlah anggotanya 45 orang ini hanya fokus mengawasi TKA. “Satgas ini merupakan instrumen yang dibentuk untuk memperkuat pengawasan terhadap TKA,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/5).

(Baca juga: Asosiasi Pengusaha Minta Rekrutmen TKA Selektif dan Taat Aturan).

Secara teknis, Satgas akan merespon pengaduan atau kasus yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran TKA. Hanif menekankan dengan membentuk Satgas Pengawasan TKA bukan berarti pemerintah melarang TKA untuk masuk ke Indonesia. Mengacu UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah diberi amanat untuk mengatur, bukan melarang TKA.

Selaras itu Hanif menekankan penggunaan TKA harus sesuai aturan. Satgas akan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran. “Secara umum pengelolaan TKA yang dilakukan pemerintah itu menyederhanakan proses perizinannya tapi pengawasannya diperkuat,” tukasnya.

Ada tiga poin yang ditekankan Hanif soal kebijakan terkait TKA. Pertama, pemerintah melakukan penyederhanaan tata perizinan TKA. Sama seperti yang selama ini dilakukan pemerintah pada sektor pelayanan publik lainnya yakni melakukan penyederhanaan prosedur. Kedua, pengawasan terhadap penggunaan TKA dilakukan secara terintegrasi. Ketiga, memastikan terjadinya transfer keahlian dari TKA ke tenaga kerja lokal.

Hanif mengatakan dalam 6 bulan ke depan Satgas akan bekerja berdasarkan skala prioritas. Khususnya daerah yang banyak jumlah TKA. Kerja Satgas mulai dari pengawasan, pembinaan, dan penindakan. “Pelanggaran dalam penggunaan TKA bisa bermacam-macam misalnya apakah dia punya izin kerja? Apakah sudah mengantongi izin tapi habis, atau pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan,”

Mengacu izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang telah diterbitkan, Kementerian Ketenagakerjaan menghitung periode 2007-2017 ada 664.079 TKA. Paling besar bekerja di sektor jasa, industri, pertanian dan maritim. Level jabatan yang paling banyak diampu TKA yakni manager, profesional, dan direksi. Untuk tahun 2017 TKA paling banyak berasal dari China (24.804), Jepang (13.540), Korea Selatan (9.521), dan India (6.237).

(Baca juga: Apakah IMTA Diwajibkan Jika TKA Tidak Bekerja di Indonesia).

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan karena telah menindaklanjuti rekomendasi Komisi IX DPR untuk membentuk Satgas Pengawasan TKA. Sama seperti pemerintah, DPR tidak menolak kehadiran TKA, tapi menekankan agar penggunaannya sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, DPR juga akan membentuk Tim Pengawas (Timwas) TKA. “Apa yang dilakukan ini untuk menjawab keresahan masyarakat. Penggunaan TKA harus diawasi dan sesuai aturan,” tegasnya.

Permenakaer TKA

Mengenai peraturan turunan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, Hanif mengatakan masih dibahas oleh kementerian teknis terkait. Salah satu peraturan teknis yang akan diterbitkan mengenai jabatan apa saja yang boleh dan tidak bagi TKA. Pembahasannya butuh waktu yang cukup karena jabatan yang akan diatur untuk TKA jumlahnya mencapai ribuan.

Mengenai kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA, Hanif menyebut ketentuan itu sudah diatur lewat Perpres Penggunaan TKA. Pemberi kerja wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.”Permenaker TKA ini ditargetkan selesai secepatnya,” urainya.

(Baca juga: Menimbang Urgensi Pembentukan Pansus Angket TKA).

Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli Apul Hasoloan, mengatakan pembahasan peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang merupakan turunan dari Perpres Penggunaan TKA masih terus dilakukan bersama kementerian lain. Kementerian Ketenagakerjaan berharap Permenaker itu bisa selesai akhir bulan ini, atau paling lambat akhir Juni 2018.

Sejumlah ketentuan yang dibahas dalam Permenaker itu diantaranya RPTKA, notifikasi dari imigrasi, dan penggunaan sistem berbasis daring. “Ketentuan yang termaktub dalam Permenaker nanti sebagaimana amanat Perpres Penggunaan TKA,” pungkas Maruli.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.