Hakim Agung Kamar Pidana pada Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2018. Tentu, satu posisi hakim agung di kamar pidana akan kosong. Karenanya, sejak akhir 2017 lalu, MA meminta Komisi Yudisial (KY) untuk mencari pengganti Artidjo Alkostar dan hakim agung lain yang memasuki masa pensiun atau meninggal dunia melalui seleksi Calon Hakim Agung (CHA) periode II 2017/2018.
Seleksi CHA periode II 2017 ini, MA membutuhkan 6 hakim agung untuk mengisi kamar perdata (2 orang), kamar pidana (1 orang), kamar militer (2 orang), dan kamar tata usaha negara (1 orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan) baik untuk hakim karier dan nonkarier.
Dalam proses seleksi CHA mulai seleksi administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, hingga seleksi wawancara, hanya ada dua CHA yang berasal dari kamar pidana yang lolos hingga tahap wawancara. Yakni Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Bambang Krisnawan dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Syamsul Bahri. Karenanya, kemungkinan besar dua nama ini yang bakal menggantikan Artidjo Alkostar.
Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan ada dua CHA kamar pidana lulus hingga tahap wawancara. Proses seleksi CHA Periode II 2017/2018 ini atas dasar Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 28/Wk.MA.Y/X/2017 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung. Untuk mengisi kekosongan beberapa hakim agung yang purna tugas termasuk diantaranya ada Artidjo Alkostar dan juga yang meninggal.
“MA hanya menyebut satu orang yang kosong di kamar pidana, tidak menyebut untuk pengganti Artidjo dan kualifikasi hakim agungnya sama seperti sosok Artidjo. Jadi, proses seleksi CHA kali ini hanya menjawab surat dari MA. Sehingga, tidak menyebutkan pengganti untuk orang tertentu, tapi menyebutkan pengganti kursi yang kosong,” kata Farid kepada Hukumonline, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Farid mengatakan usai menggelar seleksi wawancara, Senin pekan kemarin, pihaknya masih terus menggelar rapat bersama tim panelis yang lain untuk menentukan nama-nama yang lulus dan kemudian diserahkan ke DPR untuk disetujui. Namun, dia mengingatkan KY tidak akan memaksakan sesuai kebutuhan hakim agung yang diminta MA. Apabila tidak memenuhi syarat integritas dan kompetensi atau kualitas yang tinggi, kemungkinan KY akan mengosongkan kursi pidana itu.
“Kita mencari hakim agung kamar pidana dengan kompetensi dan kualitas diatas rata-rata. Jadi kita tidak ingin tersandera hanya karena MA butuh,” ujarnya. Baca Juga: KY Keluhkan Hakim Tinggi Senior Enggan Ikut Seleksi CHA