Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (21/5) memeriksa politisi Partai Golkar Idrus Marham. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan tersangka Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR RI.
Nama Idrus sejatinya tidak ada dalam jadwal pemeriksaan para saksi. Kepastian kedatangan Idrus diperiksa sebagai saksi diketahui dari keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FA (Fayakhun Andriadi),” kata Febri dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (21/5/2018) malam.
Febri mengatakan, penyidik sebenarnya memanggil Idrus pada 14 Mei lalu. Namun ketika itu ia berhalangan hadir, sehingga penjadwalan pemeriksaan ulang baru dilakukan kemarin. Keterangan Idrus, sambung Febri, dibutuhkan penyidik untuk mengklarifikasi perihal aliran dana dalam kasus korupsi Bakamla ini.
“KPK membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka FA untuk mengklarifikasi informasi aliran dana terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 untuk Bakamla RI,” terang Febri. Baca Juga: Terbukti Terima Suap, Eks Pejabat Bakamla Ini Divonis 4 Tahun Bui
Idrus sendiri enggan berbicara banyak kepada wartawan usai diperiksa tim penyidik, termasuk mengenai aliran dana dalam kasus korupsi ini dan uang Rp1 miliar yang diduga diberikan Fayakhun terkait pemilihan dirinya sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Menurut Idrus, ia sudah melakukan klarifikasi kepada KPK mengenai hal tersebut.
Ia sendiri mengaku tidak mengetahui mengenai aliran dana tersebut, sehingga penyidik tak perlu melakukan panggilan terhadapnya. “Konfirmasi, jadi saya kira enggak ada yang perlu, makanya tadi saya datang sendiri. Saya katakan saya sudah bilang tadi saya sudah jelaskan semuanya,” terang Idrus.
Sebelum Idrus, KPK sebelumnya memeriksa politisi Golkar lainnya Yorrys Raweyai mengenai dugaan ia menerima uang Rp1 miliar dari Fayakhun. Namun Yorrys menganggap pengakuan Fayakhun itu janggal sebab diberikan beberapa bulan setelah ia terpilih sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta.