Kamis, 24 Mei 2018
Kolom
Problematika Praperadilan di Indonesia Oleh: Siska Trisia*)
Dibutuhkan sebuah upaya agar kekeliruan yang dilahirkan oleh putusan praperadilan tidak menyebabkan kekacauan hukum yang lebih parah.
RED
0
Problematika Praperadilan di Indonesia Oleh: Siska Trisia*)
Siska Trisia. Foto: dokumen pribadi

Beberapa waktu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan putusan praperadilan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan Praperadilan Century). Singkatnya, putusan praperadilan tersebut melahirkan suatu norma yang mana hakim praperadilan dapat memerintahkan termohon (Penyidik) untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang bukan pihak berperkara dalam kasus aquo.

 

Dalam perkara praperadilan tersebut, pemohon praperadilan mendalilkan bahwa telah ada upaya penghentian penyidikan kasus korupsi Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak adanya perkembangan penyidikan terhadap pelaku lain seperti Boediono. Padahal di dalam berkas perkara terpidana Budi Mulya pada tahun 2015, nama keduanya sudah tercantum jelas. Atas dalil tersebut, hakim memberikan putusan yang salah satu amarnya menyatakan bahwa KPK harus segera melakukan penyidikan dan menetapkan Boediono sebagai tersangka dalam perkara korupsi Bank Century.

 

Dari putusan tersebut, terdapat beberapa hal menyorot perhatian publik dan perlu untuk dikaji lebih dalam. Pertama, sejauh apakah kewenangan hakim praperadilan dalam memutus suatu perkara. Kedua, akibat hukum apa yang kemudian timbul jika kewenangan yang sudah diberikan tersebut dilampaui oleh hakim dan ketiga mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum terkait jika ternyata putusan Praperadilan Century di atas telah keliru dalam memutus perkaranya.

 

Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra kemerdekaan aturan dalam strafvordering (RV) disebutkan bahwa fungsi praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim komisaris. Di dalam Undang Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) praperadilam yang sekarang kita kenal menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai Lembaga Kontrol bagi aparat penegak humum yang ada di bawahnya.

 

Awal mulanya kewenangan lembaga praperadilan adalah melakukan pengujian terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah. Namun kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya putusan praperadilan 04/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL dalam perkara Budi Gunawan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-IV/2014. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan termasuk juga dalam hal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang.

 

Dengan kewenangan tersebut, maka hakim di pengadilan negeri dalam perkara praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti surat, yang kemudian dijadikan acuan untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan sah atau tidak menurut formil hukumnya. Pemeriksaan dalam perkara ini dikenal juga dengan pemeriksaan acara singkat.

 

Selanjutnya, dalam pasal 82 KUHAP diatur pula bahwa hakim dalam memeriksa perkara praperadilan memang diberikan kewenangan untuk mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Mengingat proses pemeriksaan perkara praperadilan adalah dengan acara singkat, maka untuk membuktikan dalil bahwa perlu atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka hakim tentunya hanya dapat menguji dua alat bukti formil yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Hal ini sejalan dengan apa yang dimuat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 (PERMA 4/2016)  tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

 

Namun ironisnya, dalam perkara Praperadilan Century di atas, hakim ternyata tidak mematuhi aba aba yang sudah digariskan oleh KUHAP dan Mahkamah Agung (MA). Perintah hakim untuk ditetapkannya Boediono menjadi tersangka kasus century tidak diuji berdasarkan dua alat bukti yang ada. Pengujian melainkan dilakukan berdasarkan pada dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyidik KPK telah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bank Century setelah Budi Mulya dijadikan terpidana. Dalil tersebutpun ternyata disampaikan pemohon tanpa merujuk pada bukti formil yang disyaratkan dalam undang-undang, melainkan hanya disimpulkan pemohon berdasarkan tidak adanya “update” KPK dalam hal penyidikan lanjutan kasus Bank Century semenjak 2015.

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim Praperadilan Century tidak melakukan pemeriksaan perkaranya tanpa alat bukti yang sah dan amar putusan yang memerintahkan KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka telah bersifat sewenang-wenang. Pada akhirnya, guna menyikapi permasalahan tersebut, sekiranya dibutuhkan sebuah upaya agar kekeliruan yang dilahirkan oleh putusan praperadilan century di atas tidak menyebabkan kekacauan hukum yang lebih parah.

 

Pertama, dilakukannya upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanahkan oleh pasal 259 (1) KUHAP. Upaya hukum tersebut sangat mungkin untuk ditempuh, mengingat putusan praperadilan termasuk ke dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena tidak dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi pada pengadilan yang lebih tinggi (Putusan MK nomor 65/PUU-IX/2011).

 

Kedua, alternatif lain yang bisa ditempuh adalah KPK selaku pihak yang “dihukum” dalam perkara ini dapat memintakan peran aktif dari MA untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi (jika dimungkinkan dapat dimintakan pembatalan atas putusan praperadilan century di atas). Mekanisme tersebut bisa ditempuh mengingat pasal 4 ayat (2) huruf c PERMA 4/2016 memang memberikan kewenangan kepada MA untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

 

Ketiga, untuk solusi dalam jangka panjang dibutuhkan sebuah aturan hukum yang mengatur tentang praperadilan, khususnya yang berkaitan dengan teknis hukum acara dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan. Aturan teknis hukum acara praperadilan tersebut tentu sangat dibutuhkan karena hingga saat ini begitu banyak perkara praperadilan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, artinya pengujian bukti yang dihadirkan dalam praperadilan sudah tidak lagi sebatas pengujian secara formal melainkan sudah masuk dalam materil pokok perkara yang bersangkutan.

 

Hal tersebut jelas sudah tidak lagi sesuai dengan filosofi dan karakteristik praperadilan itu sendiri. Di satu sisi praperadilan memang diperuntukan sebagai mekanisme kontrol hakim terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun di sisi lain bukan berarti hakim yang melakukan kontrol tersebut dibenarkan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, apalagi sampai membuat norma baru yang ternyata juga bertentangan dengan aturan hukum yang bersangkutan seperti KUHAP.

 

*)Siska Trisia adalah Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.