Jumat, 25 Mei 2018
Akhirnya, DPR Setujui RUU Anti-Terorisme Jadi UU
Dalam draf mulai mengatur soal masa perpanjangan penangkapan, penahanan, kriminalisasi baru mulai persiapan, pelatihan militer, hingga jaminan bagi hak-hak korban mendapatkan restitusi, kompensasi, pelayaan medis yang menjadi tangung jawab negara.
Rofiq Hidayat
0
Akhirnya, DPR Setujui RUU Anti-Terorisme Jadi UU
Rapat Paripurna DPR. Foto: RES

Setelah membutuhkan waktu dua tahun melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akhirnya disahkan menjadi UU. Keputusan mengesahkan menjadi  RUU tersebut menjadi UU setelah mendapat persetujuan dari sepuluh fraksi partai di parlemen. Tak membutuhkan waktu panjang, palu sidang rapat paripurna diketuk Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

 

“Apakah RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi UU?” ujar Agus Hermanto dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jumat (25/5/2018). Sejumlah anggota dewan yang hadir serentak memberikan persetujuan.

 

Ketua Pansus dan Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi’i dalam laporan akhirnya berpandangan pembahasan butuh waktu dua tahun. Berbagai pemangku kepentingan dilibatkan untuk diminta pandangan dan masukannya. Dalam RUU yang baru saja disahkan menjadi UU terdapat banyak perubahan esensial/substansial dalam rangka menguatkan pengaturan yang telah ada dalam UU 15/2003.

 

Misalnya, adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU 15/2003. Mulai penambahan Bab Pencegahan, Bab Soal Korban, Bab Kelembagaan, Bab Pengawasan  hingga peran TNI. Dengan begitu, UU Anti Terorisme hasil perubahan mengatur secara komprehensif. “Tidak hanya (mengatur) bicara soal pemberantasan, tapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan,” ujarnya. Baca Juga: Jelang Disahkan, Alternatif Definisi Terorisme Ini Belum Disepakati

 

Sebelumnya, dalam pembahasan akhir persoalan definisi masih diperdebatkan. Namun akhirnya disepakati definisi terorisme alternatif kedua. Yakni “Terorisme  adalah perbuatan  yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan  suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran  terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

 

Syafi’i melanjutkan melalui pengaturan definisi terorisme ini memperjelas penafsiran delik-delik yang berpotensi multitafsir. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional yang menyebutkan definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi.

 

Terkait penindakan, kata Syafi’i, dalam draf UU menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12B draf RUU yang disodorkan pemerintah. Namun, terhadap pelaku yang diganjar hukuman pidana terorisme dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

 

Kemudian, bila dalam draf RUU yang diberikan pemerintah mengatur pasal “Guantanamo”, maka dalam draf UU yang disahkan pun menghapus keberadaan pasal tersebut. Dalam pasal guantanamo menempatkan seseorang di tempat dan lokasi tertentu selama 6 bulan dalam rangka untuk pencegahan yang semula diatur Pasal 43A RUU Anti Terorisme.

 

UU ini menambahkan ketentuan penangkapan dan penahanan tersangka kasus terorisme mesti dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, setiap terduga terorisme diperlakukan secara manusiawi. “Tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UUD Tahun 1945,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini mengatakan UU ini mengatur tindak pidana terorisme yang diatur mesti dianggap bukanlah tindak pidana politik. Bahkan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik. Langkah tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris.

 

Bagi korban aksi terorisme pun diatur. Bila dalam UU 15/2003 hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi, tetapi dalam UU yang baru mengatur pemberian hak. Yakni berupa medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian kompensasi dan restitusi. “Semuanya menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.

 

Terkait pencegahan, mulai kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi sebagiamana diatur Pasal 43A, 43B, 43C dan 43D. Sementara dalam praktik penanganan aksi terorisme pun dilakukan pengawasan yang dibentuk dan terdiri dari anggota dewan di parlemen. Sementara ketentuan pelibatan TNI dalam pelaksanaanya diatur dalam peraturan presiden.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly berpendapat dengan disahkannya RUU tersebut menjadi UU, maka dapat menjadi payung hukum untuk mengatasi berbagai modus aksi terorisme di tanah air dan internasional. Menurutnya, dengan UU yang baru menyempurnakan legislasi dalam pemberantasan terorisme yang bertujuan meminimalisir tindak pidana terorisme di Indonesia.

 

Dalam praktik penanganan terorisme, memang tak dapat dihindarkan dari hak asasi manusia (HAM). Karena itu, sepanjang pembahasan RUU dilakukan secara hati-hati dan tidak memberi ruang bagi pihak asing dan menghindari terjadinya intervensi. Menurutnya, dalam UU juga mengatur bentuk kriminalisasi baru. Yakni penyelenggaraan pelatihan militer  dalam maupun di luar negeri hingga dengan cara mempersiapkan dan mengikuti perang, dapat terjerat dengan UU.

 

Pasca peledakan bom tiga gereja di Surabaya yang melibatkan anak-anak dalam aksi peledakan bom menjadi perhatian. Karena itu, pengaturan terhadap pelibatan anak menjadi pemberatan hukuman yakni ditambah satu per tiga hukuman. “Berdasarkan hal-hal tersebut, presiden menyatakan setuju atas RUU ini untuk disahkan menjadi UU,” katanya.

 

Interpretasi definisi terorisme

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju  berpandangan definisi terorisme yang disepakati pemerintah dan DPR dengan alternatif kedua menimbulkan interpretasi yang kabur, bahkan multitafsir.

 

Pertama, kata Anggara, unsur “yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal”.   Menurutnya, rumusan norma unsur tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang tidak jelas. Sebab, akibat pemaknaan terorisme tidak dipersempit pada perbuatan yang mengakibatkan korban dalam jumlah banyak.

 

Kedua, unsur “dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan”. Anggara berpendapat dengan menyertakan unsur motif tersebut secara jelas, bakal menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum ketika harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana terorisme terpenuhi. Padahal unsur motif tersebut rentan menjadikan delik terorisme menjadi delik poliitik.

 

“Dengan definisi yang telah disepakati tersebut, maka penegakkan hukum pidana terorisme tidak hanya menjadi sulit sekaligus juga rentan terhadap masuknya kepentingan- kepentingan lain di luar kepentingan penegakkan hukum,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.