Senin, 28 Mei 2018
Polemik Gaji BPIP, Ahli Hukum UI Usulkan Standardisasi Menyeluruh Gaji Pejabat Negara
Standardisasi gaji pejabat negara diperlukan agar tidak menjadi celah beban APBN.
Normand Edwin Elnizar
0
Polemik Gaji BPIP, Ahli Hukum UI Usulkan Standardisasi Menyeluruh Gaji Pejabat Negara
Jajaran pejabat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Foto: Setkab

Besar hak keuangan per bulan yang diterima oleh jajaran Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritik dari berbagai kalangan. Ahli hukum keuangan negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan sudah saatnya ditetapkan standardisasi.

 

“Seharusnya tidak menjadi polemik ketika dibuat dulu berapa standar biayanya,” kata Dian kepada hukumonline, Senin (28/5).

 

Ahli hukum administrasi negara Fakultas Hukum UI lainnya, Tri Hayati juga menjelaskan bahwa belum ada standardisasi menyeluruh soal penggajian bagi pejabat negara. Alokasinya bergantung pada kebijakan Presiden atau kesepakatan politik di DPR. Tri juga menyoroti pendirian berbagai lembaga-lembaga baru untuk membantu kerja Pemerintahan.

 

“Beberapa waktu yang lalu kan Presiden bilang lembaga-lembaga yang nggak penting dihapus saja untuk meringkas birokrasi,” katanya.

 

Tidak adanya standardisasi menyeluruh dinilai Dian sebagai kelemahan yang akan terus berpeluang membebani APBN. “Pengalokasian itu harus ada standar, kalau tidak ini jadi “alat” untuk menentukan sendiri, menjadi beban bagi APBN,” ujarnya.

 

Pada lampiran Peraturan Presiden No.42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP) mencantumkan hak keuangan per bulan sebagai berikut:

 

Hak Keuangan Ketua Dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.

Jabatan

Hak Keuangan

1

Ketua Dewan Pengarah

Rp 112.548.000,00

2

Anggota Dewan Pengarah

Rp 100.811.000,00

3

Kepala

Rp 76.500.000,00

4

Wakil Kepala

Rp 63.750.000,00

5

Deputi

Rp 51.000.000,00

6

Staf Khusus

Rp 36.500.000,00

 

Mengacu pada kebijakan Pemerintahan baru di Malaysia yang mengurangi jumlah Menteri sebagai efisiensi, Dian menyayangkan besaran anggaran yang diberikan bagi BPIP. “Malaysia saja mengurangi, menterinya dipotong, kita malah nambahin (pengeluaran-red.),” kata Dian.

 

Dian mengakui bahwa angka ini memang tidak seberapa dibandingkan gaji pokok yang diberikan untuk Gubernur Bank Indonesia, misalnya. Hanya saja, menurut Dian perlu ada perhitungan detail berkaitan dengan pengeluaran dalam APBN. “Yang lembaga ad hoc maupun tidak sebaiknya mengacu pada patokan Presiden, selain itu di bawah Presiden, dua kali atau lima kali di bawah Presiden,” ujarnya.

 

Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 lalu Presiden menyetujui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial sebagai berikut:

(Baca Juga: Ini Besaran Tunjangan Jabatan Komisioner KY)

 

Tunjangan Jabatan Komisioner Komisi Yudisial

No.

Jabatan

Besaran

1.

Ketua Komisi Yudisial

Rp.82.451.000,00

2.

Wakil Ketua Komisi Yudisial

Rp.70.083.000,00

3.

Anggota Komisi Yudisial

Rp.61.838.000,00

 

Sementara itu, di tahun 2014 ada kebijakan Presiden SBY dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagai berikut:

 

(Baca Juga: Presiden Tetapkan Tunjangan Jabatan Ketua MA/MK Rp121 Juta)

 

Tunjangan Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

No.

Jabatan

Besaran

1.

Ketua Mahkamah Agung

Rp121.609.000,00

2.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Rp121.609.000,00

3.

Wakil Ketua Mahkamah Agung

Rp  82.451.000,00

4.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Rp  77.504.000,00

5.

Ketua Muda Mahkamah Agung

Rp  77.504.000,00

6.

Hakim Agung Mahkamah Agung

RP  72.854.000,00

7.

Hakim Konstitusi

Rp  72.854.000,00

 

Sedangkan di tahun 2013, Komisi XI DPR RI pernah menyetujui kenaikan gaji Gubernur BI tahun 2013 sebesar Rp199,34 juta per bulan. Gaji ini naik sebesar 4,5 persen dari gaji tahun 2012 yakni Rp153,9 juta. DPR beranggapan kenaikan gaji ini sudah disesuaikan dengan aktual inflasi. Selain inflasi, prestasi karyawan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan gaji.

 

Berikut daftar gaji pokok beberapa jabatan di BI berdasarkan skala gaji maksimal setelah mengalami kenaikan kala itu:

Jabatan

Besar Gaji Pokok

Gubernur BI,

Rp199,34 juta

Deputi Gubernur Senior

Rp169,44 juta

Deputi Gubernur

Rp123,10 juta

Asisten Gubernur

Rp99,67 juta

Direktur Eksekutif/Direktur Senior

Rp83,06 juta

Direktur

Rp57,68 juta

Deputi Direktur BI

Rp49,36 juta

Asisten Direktur

Rp32,86 juta

 

Dian menerangkan bahwa di berbagai negara maju menerapkan belanja pengeluaran pegawai yang tidak terlalu besar dibandingkan untuk infrastruktur dan pembangunan bagi masyarakat. “Kalau belanja pegawai melebihi yang dikembalikan untuk rakyat, itu APBN yang tidak sehat,” katanya.

 

Sementara itu, Tri mengingatkan persoalan pengeluaran yang tidak efisien dengan contoh BP Migas di masa lalu. “Saya ingat betul waktu itu jadinya foya-foya,” katanya. Dengan keadaan Indonesia masih menjadi negara berkembang, Tri berharap perhitungan pengeluaran gaji di lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintahan jauh lebih hati-hati.

 

Keduanya sepakat bahwa standardisasi menyeluruh sangat dibutuhkan. “Dulu ada wacana sekalian saja penentuan gaji pejabat negara dan semua aparatur negara punya range hitungannya,” kata Dian.

 

(Baca Juga: DPR Usulkan Standarisasi Gaji Pejabat Negara)

 

Dilansir dari Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP sebenarnya hanya 5 juta rupiah. "Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu hanya Rp 5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," katanya.

 

Standar Gaji

Dalam penelusuran hukumonline, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang berkaitan standar gaji dan tunjangan Presiden, Wakil Presiden, serta pimpinan Lembaga Negara.

 

Pertama adalah UU No.7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua adalah PP No.75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Terakhir ialah Keputusan Presiden No.68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

 

Dalam UU No.7 Tahun 1978 tersebut diatur mengenai kelipatan besar gaji Presiden dan Wakil Presiden:

Pasal 2

(1) Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan:

a. tunjangan jabatan;

b. tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

 

Pasal 3

Di samping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan:

a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;

b. seluruh biaya rumah tangganya;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

 

Sedangkan PP No.75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid ini menyebutkan aturan gaji pokok sebagai berikut:

Pasal 1

Besarnya gaji pokok bagi:

  1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan;
  2. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebesar Rp 4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
  3. Ketua Muda Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebulan;
  4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebulan.

 

Pasal 2

Besarnya uang kehormatan bagi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

 

Karena gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan, maka besarnya gaji pokok Presiden setiap bulannya adalah enam kali gaji tersebut sebesar Rp30.240.000. Adapun gaji pokok Wakil Presiden setiap bulannya adalah empat kali dari gaji tersebut, yakni Rp20.160.000.

 

Sedangkan Keputusan Presiden No.68 Tahun 2001 mengantur soal tunjangan jabatan berikut ini:

Pasal 1

(2) Besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

    1. Presiden adalah sebesar Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Wakil Presiden adalah sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
    3. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah sebesar Rp. 15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
    4. Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah sebesar Rp. 12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
    5. Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah);
    6. Ketua Muda Mahkamah Agung adalah sebesar Rp. 7.938.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
    7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah sebesar Rp. 7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
    8. Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
    9. Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp. 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
    10. Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
    11. Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.