Kamis, 31 Mei 2018
Kolom
Kesejahteraan Atlet Indonesia: Tanggung Jawab Siapa? Oleh: Rizky Karo Karo*)
​​​​​​​Kesejahteraan atlet dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk non-tunai, misalnya penghargaan, beasiswa pendidikan, tabungan pensiun yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
RED
0
Kesejahteraan Atlet Indonesia: Tanggung Jawab Siapa? Oleh: Rizky Karo Karo*)
Rizky Karo Karo. Foto: dokumen pribadi.

Atlet Indonesia adalah salah satu komponen penting bagi bangsa Indonesia. Atlet Indonesia telah berjuang keras dalam setiap kompetisi olahraga tingkat dunia hanya untuk mengharumkan nama Indonesia. Perjuangan yang sangat berat, ada atlet yang harus bertanding saat menjalankan ibadah puasa, atlet yang harus latihan dengan keras dengan prasarana yang seadanya walaupun terkadang perjuangan atlet Indonesia tidak selalu berujung kepada kemenagan.

 

Namun, tekad, semangat, perjuangan atlet Indonesia tersebut harus terus didorong dan kesejahteraannya harus diperhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti ‘kesejahteraan’ adalah hal atau keadaan sejahtera, aman sentosa dan makmur. Pertanyaan dan tantangan besar yakni kesejahteraan atlet Indoensia menjadi tanggung jawab siapa? Apakah semata hanya tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah saja?

 

Jika tidak ada perjuangan atlet Indonesia maka nama negara Indonesia tidak akan pernah didengar di dunia olahraga internasional. Jika tidak pernah ada atlet Indonesia yang meraih kemenangan, misalnya Lilyana Natsir dan Tontowi Ahmad yang meraih medali emas pada Olimpiade Rio de Jeneiro tahun 2016, maka negara Indonesia akan selalu dianggap remeh dalam setiap pertandingan olahraga dunia.

 

Perjuangan atlet Indonesia tersebut apakah sejalan dengan kesejahteraan hidupnya? Apakah jika hidup atlet sejahtera maka prestasi olahraganya meningkat? Dan, apakah jika telah pensiun, mereka masih tetap sejahtera?

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan tegas mengamanatkan salah satunya untuk ‘memajukan kesejahteraan umum.” Amanat UUD 1945 tersebut telah diejawantahkan dalam UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahargaan.

 

Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Kesejahteraan atlet Indonesia adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah walaupun berdasarkan Pasal 21 UU 3/2005 dengan tegas diatur bahwa, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukkan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

 

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah adalah melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, ‘bantuan’, ‘pemudahan’, perizinan dan pengawasan.

 

Upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan atlet akan lebih optimal jika didukung peran serta masyarakat mengingat jumlah alokasi dana yang dianggarkan dan diambil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Oleh karena itu jika pendanaan kesejahteraan didukung oleh masyarakat, tentu semua atlet Indonesia akan menjadi sejahtera baik saat masih aktif menjadi atlet ataupun telah pensiun.

 

Peran serta masyarakat diakomodir dalam Pasal 75 ayat (4) UU 3/2005 yang demikian: “masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.” Dan Pasal 69 ayat (1) UU 3/2005 yang demikan: “pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”

 

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah melalui Menteri Keuangan adalah dengan menaikan honorarium atlet pelatnas Indonesia yang naik sebanyak 11 persen berdasarkan penetapan surat bernomor S-217/MK.02/2017 pada 13 Maret 2017 dimana atlet utama akan mendapatkan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, atlet muda Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), atlet pratama Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan atlet paralimpiade Rp.8.000.000.000 (delapan juta rupiah).

 

Pemerintah, Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan masyarakat, lembaga swasta untuk membantu memberikan kesejahteraan bagi semua atlet Indonesia, baik yang telah berprestasi, belum berprestasi, pensiun dengan cara mendorong perusahaan untuk dapat melaksanakan Corporate Social Resposibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada atlet.

 

Bentuk Kesejahteraan

Menurut hemat Penulis, kesejahteraan atlet dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk non-tunai, misalnya penghargaan, beasiswa pendidikan, tabungan pensiun yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden No.44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, penghargaan olahraga dapat diwujudkan dalam bentuk material ataupun non-material.

 

Penghargaan tersebut dapat berbentuk: a. tanda kehormatan, b. kemudahan, c. beasiswa, d. pekerjaan, e. kenaikan pangkat luar biasa, f. asuransi, g. kewarganegaraan, h. warga kehormatan, i. jaminan hari tua, j. kesejahteraan, atau k. bentuk penghargaan lain misalnya bonus berupa uang dan/atau barang.

 

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU 3/2005 mengatur bahwa “setiap pelaku olahraga, organisasi olaharga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.”

 

Namun menurut Penulis, bagaimana dengan atlet Indonesia yang tidak berprestasi, yang belum bisa menjadi juara 1 namun telah berjuang mengikuti kompetisi nasional ataupun internasional, apakah mereka tidak pantas diberi penghargaan?

 

Penulis yakin, kesejahteraan atlet dan prestasi memiliki keterkaitan. Atlet yang sejahtera dapat lebih fokus dalam latihan dan dapat menjadi juara 1 di cabang keolahragaanya, atlet tersebut tidak harus memikirkan masalah finansial dalam keluarganya.

 

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) seyogianya meninjau ulang aturan tersebut dan tetap memperhatikan kesejahteraan seluruh para atlet Indonesia baik yang telah berhasil menjadi juara dalam pertandingan nasional/internasional. Misalnya, atlet yang belum berhasil menjadi juara 1 tetap diberikan penghargaan walaupun jumlahnya berbeda dengan atlet yang berhasil menjadi juara 1.

 

Atlet yang telah pensiun, mantan atlet juga harus lebih diperhatikan kesejahteraannya, setelah tidak menjadi atlet, usia yang sudah lanjut, kemampuan fisik yang menurun akan membuat mantan atlet tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Seyogianya, Pemerintah melalui Menpora, Pemerintah Daerah mendata para atlet Indonesia yang telah pensiun, dan masuk kategori kurang mampu, miskin.

 

Bayangkan, bagaimana para mantan atlet ini berjuang pada waktu dulu bahkan mungkin pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, namun setelah pensiun, harus menjadi tukang becak, menjadi petugas keamanan, dan yang lainnya. Jika para mantan atlet ini tidak didukung, dilupakan begitu saja, tidak dicari, bagaimana mungkin akan ada regenerasi yang cepat, para orang muda mungkin akan berpikri dua kali untuk memilih profesi sebagai atlet Indonesia?

 

Para orang muda akan berpikir, sudah gaji atlet kecil, setelah pensiun pun tidak sejahtera, jadi lebih baik memilih profesi lain. Walaupun, seyogianya pemikiran yang harus diperlukan oleh atlet adalah bukan memikirkan gaji, uang, bonus namun memikirkan bagaimana cara agar dirinya dapat mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga tersebut.

 

*)Rizky Karo Karo adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.