Kamis, 31 May 2018
DPR-Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
Bagi Panja RKUHP, penggunaan istilah “penghinaan” jauh lebih tepat ketimbang “menyerang kehormatan”. Sebab, kata “penghinaan” meski terkesan abstrak, namun lebih familiar di tengah masyarakat.
Rofiq Hidayat
0
DPR-Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
Ilustrasi: BAS

Berulang kali kalangan pegiat/pemerhati hukum pidana meminta agar pengaturan pasal penghinaan terhadap kepala negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapus. Namun DPR dan pemerintah keukeuh tetap ingin mempertahankan keberadaan pasal tersebut untuk melindungi harkat dan martabat pejabat kepala negara.

 

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai pemerintah dan DPR semestinya menghapus pasal penghinaan tersebut. Sebab, pasal penghinaan presiden dalam  KUHP sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Anggara munculnya kembali pengaturan pasal penghinaan terhadap kepala negara dalam RKUHP sama halnya menghidupkan kembali watak kolonial.

 

“Bahkan menumbuhkembangkan ‘kanker’ demokrasi. Pemerintahan Joko Widodo telah menggelar rapat membahas sejumlah materi dalam RKUHP. Salah satu materi pembahasan adalah mengenai ketentuan–ketentuan mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 238 RUU Hukum Pidana,” ujarnya di Jakarta, Kamis (31/5). Baca Juga: Pengesahan RKUHP Bakal Jadi ‘Kado’ HUT RI ke-73

 

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyodorkan alternatif rumusan norma dalam Pasal 238 RKUHP. Terhadap ketentuan alternatif tersebut, kata Anggara, ICJR meminta penghapusan ketentuan Pasal 238 RKUHP itu. Dan Semestinya pemerintah meminta penghapusan, bukan malah menyodorkan rumusan alternatif.

 

Ketentuan asal

Alternatif perubahan

Bagian Kedua Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 238

(1) Setap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentngan umum atau pembelaan diri.

Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

(1) Setap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentngan umum atau pembelaan diri.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

 

Ditegaskan Anggara, Pasal 238 beserta usulan perubahan yang disodorkan pemerintah justru membuat watak kolonial RKUHP kembali muncul. Padahal, MK dalam putusannya menyatakan ketentuan mengenai Penghinaan Presiden tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dari sisi sejarah, Pasal 238 berasal dari ketentuan pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang sejak awal memang ditujukan untuk melindungi posisi Raja/Ratu Belanda dan para pewaris tahta kerajaan Belanda.

 

Terpisah, anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Dossy Iskandar menilai rumusan norma pasal penghinaan presiden yang ditawarkan pemerintah terbilang tepat. Sebab, penggunaan frasa “..menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden…” lebih terukur. Sebaliknya, penggunaan kata “penghinaan” bakal menjadi pasal karet. “Tapi dengan usulan norma yang moderat itu lebih terukur dan lebih bagus,” ujarnya.

 

Karena itu, DPR bakal tetap mempertahankan ketentuan Pasal 238 RKUHP. Alasannya, bila perwakilan kepala negara luar di Indonesia dijaga dan dilindungi kehormatannya, maka kepala negara Indonesia pun semestinya demikian. Prinsipnya, adanya ketentuan Pasal 238 RKUHP mengharuskan masyarakat mengedepankan kehati-hatian dalam menilai pemerintah.

 

“Makanya tidak boleh pasal karet. Tapi kalau menyerang kehormatan, itu bisa,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi Hanura itu.

 

Anggota Panja RKUHP lain, Arsul Sani menilai penggunaan istilah “penghinaan” jauh lebih tepat ketimbang “menyerang kehormatan”. Sebab, kata “penghinaan” meski terkesan abstrak namun lebih familiar di tengah masyarakat. Dari rasa sosial penggunaan istilah “penghinaan” atau tidak, dapat terukur secara kualitatif.

 

“Kalau menyerang kehormatan itu malah lebih abstrak lagi nanti. Jadi (penggunaan frasa penghinaan, red) itu sudah selesai. Kebetulan itu usulan PPP dan diubah menjadi delik aduan,” ujarnya.

 

Belum disepakati

Pasal penghinaan terhadap kepala negara merupakan satu dari sekian isu krusial dalam RKUHP. Pemerintah dan DPR masih membahas terhadap 11 isu krusial tersebut.  Khususnya, pasal penghinaan terhadap kepala negara, Panja bakal tetap moderat seraya tetap mengikuti perkembangan dalam pembahasannya. “Artinya, dicarikan pilihan kata yang tepat. Karena ini kan norma. Jadi belum diketuk,” ujar Dossy

 

Arsul menambahkan pemerintah telah melaporkan kelanjutan dari 11 isu krusial. Namun pembahasan lanjutan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun yang pasti, rumusan pasal penghinaan terhadap kepala negara prinsipnya sudah tidak bermasalah. “Secara sudah kita setujui, tinggal fomulasi dan rumusannya saja,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.