Jumat, 08 Juni 2018
Polemik Memasukkan Pidana Khusus ke dalam Rancangan KUHP
Bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.
Moh. Dani Pratama Huzaini
0
Polemik Memasukkan Pidana Khusus ke dalam Rancangan KUHP
Diskusi di KPK mengenai tindak pidana khusus dalam KUHP. Foto: RES

Pemerintah, DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengadakan pertemuan untuk membahas pasal-pasal polemik dalam Rancangan KUHP. Namun hingga kini belum ada satu suara. KPK tetap menginginkan agar korupsi tidak diatur dalam RUU KUHP karena sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat extra ordinary crime korupsi akan hilang jika dimasukkan ke dalam KUHP (tindak pidana umum).

 

Pemerintah bersikeras bahwa Rancangan KUHP tidak akan melemahkan KPK, tetap mendahulukan UU khusus atau lex specialis. Sebagai buktinya, dalam Rancangan KUHP dicantumkan penegasan. Pasal 729 RUU KUHP menyebutkan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang tindak pidana khusus dalam Undang-Undang masing-masing tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan kelembagaan yang telah diatur dalam Undang-Undang masing-masing”.

 

Ketentuan ini, di satu sisi, dipandang sebagai payung hukum untuk penanganan kasus korupsi sebagai pidana khusus. Namun di sisi lain, KPK mengkhawatirkan pasal ini adalaj jebakan karena masih potensial menimbulkan ketidakpastian hukum. Wakil Ketua KPK,  Laode Muhammad Syarif mengatakan, ketentuan Pasal 729 ini tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. “Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya dalam diskusi media, Rabu (06/6), di kantor KPK.

 

Sebaliknya, Pemerintah berjanji tidak akan melemahkan kewenangan KPK. “Tidak ada niat pemerintah untuk melemahkan KPK,’’ tandas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, seusai memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Panja Rancangan KUHP, Rabu (06/6).

 

(Baca juga: Tim Perumus RKUHP Bantah Lemahkan Kewenangan KPK)

 

Laode meyakini, proses penegakan hukum terhadap sejumlah tindak pidana khusus ke depan akan menemukan tantangan serius. Benar bahwa Pasal 729 Rancangan KUHP memastikan kewenangan lembaga sesuai UU khusus. Ini juga sejalan dengan asas hukum lex specialis derogate legi generalis, hukum yang bersifat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Tetapi para penasihat hukum terdakwa korupsi bisa mendalilkan asas lain, yakni lex posteriori derogate legi anteriori, hukum yang baru (Rancangan KUHP) bisa mengesampingkan hukum yang lama (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

 

Dijelaskan Laode, sejak awal pembahasan Rancangan KUHP, KPK telah menyampaikan agar tindak pidana korupsi tidak dimasukkan ke dalam RUU itu. Sebaliknya, Pemerintah dan DPR ngotot memasukkan pasal-pasal tekait tindak pidana korupsi meskipun hanya ketentuan pokok alias core crime. Laode menampik penjelasan Pemerintah. “Menurut kami semua pasal dalam UU Tipikor itu utama. Kami tidak mau masuk karena itu akan menghilangkan kekhususan dari tindak pidana korupsi. Dari dulu hal ini sudah dimasukkan dalam seruis crime,” terang Laode.

 

Laode juga menjelaskan persoalan lain yang akan muncul apabila ketentuan mengenai tindak pidana korupsi masuk dalam Rancangan KUHP. Ia mempertanyakan posisi dan peran lembaga KPK sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk secara khusus menangani tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Tipikor. Menurut Laode, terkait hal ini pihaknya belum memperoleh penjelasan yang utuh dari Tim Perumus Pemerintah. “Dengan dimasukkan akan mempengaruihi pola kerja lembaga yang telah dibentuk Pemerintah. Bagaimana perannya kedepan? Kurang dijelaskan dengan baik.”

 

(Baca juga: Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut)

 

Selain itu, Laode juga menyoroti bobot ancaman pidana yang diatur dalam Rancangan KUHP. Pihaknya menilai bobot ancaman pidana yang berkurang sebagaimana yang diatur dalam Rancangan KUHP. “Dalam RKUHP ancaman pidananya berkurang drastis. Ancaman pidana yang ada di RKUHP terlalu kecil. Begitu juga dengan pidana uang pengganti”.

 

Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam pada kesempatan yang sama ikut menjelaskan problematika yang akan timbul dari pengaturan terkait Hak Asasi Manusia dalam Rancang KUHP. Ia menilai kewenangan Komnas HAM secara institusi semakin berkurang dengan diaturnya pasal-pasal terkait HAM dalam Rancangan KUHP.

 

Selain itu menurut Chairul Anam, adalah satu asas yang penting dalam penanganan pelanggaran HAM adalah tidak mengenal kadaluarsa. Rumusan Rancangan KUHP yang mengenal prinsip kadaluarsa akan menyulitkan proses penegakan terhadap pelanggaran HAM oleh Pemerintah yang sedang berkuasa. “Dalam konteks pelanggaran HAM berat tidak berlaku kadaluarsa. Karena biasanya dilakukan oleh Pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mungkin diajukan pada saat itu juga. Kalau dipakai asas ini maka waktunya akan habis. Kalau dibawa ke pengadilan dengan rumusan RKHUP tidak mungkin”.

 

Terkait asas retroaktif. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenal asas retroaktif. Hal yang berbeda dengan Rancangan KUHP. “Kalau yang di RKUHP di sebut sebagai core crime kami khawatir yang ada di UU yang khusus tidak utama”. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang sedang ditangani oleh Komnas HAM.

 

Menurut Chairul Anam, “dalam konteks HAM tidak perlu ada mens rea, cukup ada tindakan saja karena ini struktur kekuasaan yang melakukan. Penegak hukum tidak perlu membuktikan adanya men srea dari tindakan pemerintah. RKUHP menganut men srea. Hal ini akan mengaburkan siapa yang paling bertangung jawab atas pelanggaran HAM. Dengan adanya rumusan kata “siapa”, tidak bisa menjerat negara (struktur penguasa) tapi hanya pelaku di lapangan,” terang Chairul.

 

Kepala BNN, Heru Winarko, yang juga hadir mengatakan, penanganan terhadap tindakan pidana penyalahgunaan narkoba memiliki kekhususan. Hal ini mengacu kepada sejumlah ketentuan konvensi internasional. “UU Narkoba ini bersifat tidak hanya nasional tapi juga internasional karena ada norma yang mengacu ke sana”.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.