Selasa, 12 June 2018
Jalan Panjang Sengketa Gadai Saham BFI versus APT
Sejak tahun 1999, berbagai upaya hukum APT mengklaim kepemilikan saham di BFI terus berlanjut hingga saat ini.
Mochamad Januar Rizki
0
Jalan Panjang Sengketa Gadai Saham BFI versus APT

Keseriusan PT Aryaputra Teguharta (APT) mengklaim kepemilikan sahamnya di PT BFI Finance Indonesia terus berlanjut. Teranyar, anak perusahaan dari Ongko Group ini meminta otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham PT BFI di lantai bursa meskipun permohonan tersebut akhirnya ditolak.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Kuasa Hukum BFI, Anthony LP Hutapea menilai permintaan tersebut tidak berdasar karena APT tidak lagi menjadi pemilik saham BFI Finance. Menurutnya, saham-saham APT telah dialihkan kepada pihak ketiga melalui The Law Debenture Trust Corporation (LDTC) sesuai Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Desember 2000. Perjanjian tersebut juga telah disahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2000.

 

“Pengalihan saham tersebut juga sesuai perjanjian jual beli saham (share sale and purchase agreement) pada 9 Februari 2001. Dan pengalihan tersebut dinyatakan sah oleh MA berdasarkan putusan MA No. 240 PK/PDT/2006 per 20 Februari 2007,” kata Anthony, Jumat (8/6/2018). Baca Juga: Babak Baru Rebutan Saham BFI

 

Anthony menilai gugatan APT untuk menghentikan perdagangan saham emiten BFIN tersebut juga tidak tepat. Sebab, selain mengganggu perdagangan saham, gugatan tersebut juga tidak memiliki dasar hukum. “Apalagi tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan suspend,” lanjut Anthony.

 

Upaya penghentian perdagangan saham perusahaan dengan kode emiten BFIN tersebut di bursa efek juga bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, APT telah mengajukan gugatan serupa kepada Bapepam LK, otoritas pasar modal saat itu, pada 2010, namun gugatan tersebut juga ditolak.

 

Dia mengungkapkan terdapat enam orang Ketua PN Jakarta Pusat yang berbeda pernah menolak permohonan APT untuk mengeksekusi saham BFI. Keputusan terakhir menyatakan bahwa saham tersebut tidak bisa dialihkan kepada APT. Baca juga: Saham BFI Tidak Dapat Dieksekusi

 

“Jadi tidak ada lagi saham APT di BFI Finance. Hal ini juga disampaikan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) kepada pengadilan bahwa tidak ada catatan kepemilikan saham BFIN oleh APT,” klaim Anthony.  

 

Sengkarut sengketa saham BFI dengan APT sebenarnya telah dimulai sejak 1999 silam. Saat itu, APT, anak usaha Ongko Group, merupakan salah satu pemegang saham mayoritas di BFI yang saat itu masih bernama Bunas Finance Indonesia. Tercatat, kepemilikan saham APT di BFI mencapai 111.804.732 lembar atau 32,32 persen.

 

Namun, pada 1 Juni 1999, APT menjaminkan sahamnya kepada BFI secara gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Saham untuk menjamin hutang anak-anak perusahaan Ongko Group (yang lain). Dalam gadai saham tersebut, ada kesepakatan bahwa saham-saham tergadai tersebut dikompensasikan dengan pembebasan hutang 29 anak perusahaan Ongko Grup kepada BFI apabila Ongko Group tidak mampu melunasi hutang-hutang saat jatuh tempo pada 1 Desember 2000.

 

Saat itu pula Ongko Multicorpora (OM) yang memiliki 98.388.180 lembar saham melakukan aksi serupa (gadai saham) untuk menutupi hutang-hutang tersebut. Dalam salah satu klausul perjanjiannya, jika Ongko Grup tak melunasi tagihannya, maka BFI berhak melego saham-saham tersebut.

 

Hingga jatuh tempo, Ongko Grup masih belum melunasi hutangnya kepada BFI. Sehingga, BFI Finance yang juga memiliki tunggakkan hutang akibat krisis moneter saat itu harus melepas saham gadai tersebut kepada kreditor (baru) yang diwakili Law Debenture Trust Corporation (LDTC), perusahaan offshore trustee dari Inggris sebanyak 210.192.912 lembar saham pada 7 Desember 2000.

 

Anthony melanjutkan persetujuan restrukturisasi hutang BFI Finance termasuk eksekusi gadai saham APT dan OM telah disepakati oleh para pemegang saham termasuk APT dan OM. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari 2000, RUPSLB pada 22 Agustus 2000, Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 dan Irrevocable Power of Attorney to Shell Shares pada 7 Agustus 2000.

 

Selanjutnya, BFI berhasil merestrukturisasi pinjamannya dengan ditandatangani Perjanjian Perdamaian dengan para kreditur dan telah disahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember 2000. Atas putusan tersebut, BFI mengalihkan saham-saham yang tadinya dipegang APT dan OM kepada para kreditur baru BFI yang diwakilkan LDTC pada 9 Februari 2001.

 

“Berpegang pada kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Gadai Saham, BFI telah menyerahkan Surat Pembebasan Utang kepada Ongko Group pada 12 Februari 2001,” jelas Anthony.

 

Namun, sekitar 3 tahun kemudian (2004), Anthony menjelaskan pihak APT dan OM menuntut pengembalian saham-saham yang telah digadaikan tersebut dengan dalih Perjanjian Gadai Saham sudah habis masa berlakunya. Padahal, selama proses PKPU (penyelesaian kewajiban pembayaran utang) dan pengalihan saham dilakukan, APT dan OM tidak mengajukan keberatan.

 

Proses hukum sengketa dua entitas tersebut mulai dari pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2007, menghasilkan dua putusan yakni putusan PK Nomor 115 yang menyatakan bahwa Pengadilan menolak seluruh gugatan dari OM dan putusan PK Nomor 240 yang menyatakan bahwa saham-saham APT sudah dialihkan kepada pihak ketiga (LDTC).  

 

Selain itu, Putusan PK No. 240 tidak membatalkan proses pengalihan saham yang dilakukan perusahaan pada 2001, yang didasarkan pada Perjanjian Perdamaian tanggal 7 Desember 2000 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat pada 19 Desember 2000. Dan karenanya menolak gugatan terhadap LDTC selaku perwakilan kreditur yang menerima pengalihan saham ex-APT tersebut.

 

Anthony menambahkan eksekusi gadai saham APT dan OM dilakukan dalam kondisi tidak tersita, sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. “Inilah dasar kenapa status hukum dari gugatan yang diajukan oleh APT saat ini adalah non-executable. Saham telah berpindah tangan dari satu pembeli atau penjual ke pembeli dan penjual lain yang merupakan pembeli dengan itikad baik dan harus dilindungi,” tegas Anthony.

 

Sementara itu, pihak APT sebelumnya telah mengambil langkah hukum terhadap BFI Finance. APT melakukan somasi atas hak dividen di BFI Finance dan menuntut pembayaran dwangsom (uang paksa).

 

Melansir pernyataan resmi APT yang diterima wartawan pada Kamis (7/6/2018) kemarin, tuntutan itu tercantum dalam Putusan MA dalam Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 240 PK/PDT/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (Putusan PK No.240/2006). Surat somasi tersebut diantarkan langsung oleh kuasa hukum APT dari kantor HHR Lawyers ke kantor pusat BFI di Kawasan Sunburst, BSD, Serpong, Tangerang.

 

Belum lama ini, APT juga mengirimkan somasi sehubungan gugatan atas hak saham di BFI pada 16 Mei 2018. APT mengklaim pihaknya sebagai pemilik dari 111.804.732 lembar saham atau 32,32 persen saham di BFI Finance.

 

Pihak APT juga mengaku tidak pernah menerima hak-hak yang timbul selaku pemilik dan pemegang saham sah atas 32,32 persen saham di BFI, termasuk hak atas pembagian atau pembayaran dividen (keuntungan). Dalam surat Somasi Dividen dicantumkan jumlah nilai dividen yang dianggap belum pernah diterima APT kurang lebih sekitar Rp 644,8 miliar.  

 

Sementara dalam somasi dwangsom, APT menuntut pembayaran sebesar Rp 20 juta setiap hari apabila terlambat dalam mengembalikan saham-saham milik APT tersebut Hingga saat ini, uang dwangsom yang disebut harus dibayar sebesar Rp 78,38 miliar dan akan terus bertambah apabila BFI Finance belum juga mengembalikan saham-saham milik APT itu. Dalam somasi dividen tersebut, APT memberi kesempatan BFI Finance untuk melakukan pembayaran dwangsom hingga 7 Juni 2018.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.