Rabu, 13 Juni 2018
Hukum Perkawinan Kontemporer
​​​​​​​Jalan Panjang Menembus Batas Usia Menuju Pelaminan
Permohonan dispensasi perkawinan umumnya diterima hakim. Perubahan batas minimal usia perkawinan dinyatakan sebagai open legal policy. Kini, terbuka peluang.
Muhammad Yasin
0
​​​​​​​Jalan Panjang Menembus Batas Usia Menuju Pelaminan
Ilustrasi: HGW

Kisah anak Sekolah Dasar menghamili seorang siswi Sekolah Menengah Pertama di Tulungagung, Jawa Timur, segera saja menjadi viral. Betapa tidak, usia keduanya baru tiga belas tahunan. Kehamilan siswi membuat masalah ini menjadi rumit, sehingga diperlukan solusi cepat. Perkawinan keduanya adalah opsi yang ditempuh meskipun Komisi Perlindungan Anak menganggap perkawinan itu belum tentu solusi terbaik.

 

April lalu, di Bantaeng Sulawesi Selatan juga berlangsung pernikahan pasangan yang masih duduk di bangku SMP. Seperti pernikahan dini lainnya, perkawinan antara pelajar yang masih kategori anak itu menuai perdebatan. Mereka dianggap belum layaknya menikah karena ketidakmatangan fisik dan psikis. Perkawinan dan proses berkeluarga yang timbul kemudian tak semudah membalik telapak tangan.

 

Sebenarnya, perkawinan dini bukan kali ini saja terjadi. Ini salah satu realitas yang dihadapi Pemerintah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan 4,8 persen dari jumlah perkawinan di Indonesia dilakukan anak berusia 10-14 tahun. Di beberapa daerah, angka pernikahan dini justru sangat signifikan.

 

Hasil survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan tren kenaikan jumlah perkawinan anak dibandingkan lima tahun sebelumnya. Perempuan berusia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat dari 26 persen dari total populasi kelompok usia ini pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 32 persen pada tahun 2012. Di pedesaan, angkanya justru turun dari  61 persen menjadi 58 persen dalam periode yang sama. Namun secara umum, prosentase perkawinan ini cukup mengkhawatirkan.

 

Baca juga:

 

Hukum Indonesia memang memungkinkan pernikahan perempuan yang telah berusia 16 tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun. Pejabat pemerintah, demikian Pasal 16 UU yang sama, berkewajiban mencegah perkawinan yang melanggar ketentuan batas minimal usia tadi.

 

Meskipun sudah memenuhi syarat usia berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan pasangan yang masih berusia 16-17 tahun masih dianggap perkawinan anak-anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Berdasarkan Konvensi ini setiap orang yang masih berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Perkawinan di bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak, dan perbuatan ini salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

 

Perbedaan batas usia anak dan dewasa bukan hanya terjadi antara UU Perkawinan dan Konvensi Hak Anak. Ukuran kedewasaan (bukan anak-anak lagi) juga berbeda dalam Undang-Undang lain. Keragaman pandangan mengenai batas usia kedewasaan menikah juga terjadi dalam agama-agama yang diakui di Indonesia. Islam, misalnya, menggunakan ukuran akil baligh, bukan batas usia.

 

Beberapa ketentuan tentang ukuran anak dan dewasa di Indonesia

Pasal 330 KUH Perdata

UU SPPA

UU Perlindungan Anak jo Putusan MK

UU Kewarganegaraan

UU Ketenagakerjaan

21 tahun

18 tahun

18 tahun

18 tahun

18 tahun

 

Hukum Indonesia sebenarnya sudah memberi batas minimal perkawinan yang diizinkan. Tetapi UU Perkawinan juga memberi ruang terjadinya perkawinan seorang perempuan di bawah usia 16 tahun dan laki-laki di bawah usia 19 tahun. Ruang yang disediakan hukum itu adalah dispensasi perkawinan.

 

Penelitian yang dilakukan di Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Mamuju dan Koalisi 18+ menunjukkan ada 377 permohonan dispensasi perkawinan di tiga daerah itu dalam periode 2013-2015. Dari jumlah itu, tercatat 367 permohonan dispensasi diterima hakim (97,34 %), tidak dapat diterima 4, dicabut 6 perkara, dan hanya 1 permohonan yang ditolak hakim Pengadilan Agama. Permohonan terbanyak ditemukan di Pengadilan Agama Tuban, yakni 333 dari 377 seluruh permohonan di tiga kabupaten. Koalisi juga menemukan praktik dispensasi illegal di lapangan.

 

Menurut hukum, permohonan dispensasi perkawinan bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Faktanya, Koalisi menemukan ada perkawinan anak yang tidak melalui mekanisme dispensasi pengadilan dan tidak tercatat di pemerintah. Masyarakat Indonesia masih mengenal perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat. Alhasil, kewajiban dispensasi masih bisa disimpangi. Inilah yang dianggap sebagai masalah krusial dalam perkawinan anak.

 

Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia bersama sejumlah organisasi dan perseorangan pernah melakukan upaya hukum untuk mendorong kenaikan batas usia minimal perkawinan. Selain melakukan advokasi publik, mereka juga mengajukan uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam proses persidangan yang berlangsung selama lebih dari setahun itu terungkap pandangan dari masing-masing pihak, termasuk Pihak Terkait.

 

Baca juga:

 

Salah satu yang menarik adalah pandangan Pemerintah. Dalam keterangan di persidangan 8 Mei 2014, Pemerintah mengingatkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan pula perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai.

 

Mengenai usia minimal dalam UU Perkawinan, Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan itu justru dimaksudkan untuk mencegah pernikahan lebih dini yang sebelum tahun 1974 sering terjadi. Sebelum UU Perkawinan diberlakukan, banyak pelaku perkawinan masih berusia 13 tahun. Sebaliknya, perempuan yang belum menikah di usia 20 tahun sering diberi label perawan tua. Batasan usia dalam UU Perkawinan, menurut Pemerintah, adalah jalan tengah yang ditempuh sebagai kesepakatan nasional. “Merupakan kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy dari pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana pada saat itu, yaitu tahun 1974”.

 

Pemerintah juga menyadari ada kemungkinan gagasan mengubah UU Perkawinan setelah sekian lama dijalankan. Jika keinginan itu ada, maka sebaiknya diserahkan sebagai kebijakan terbuka Pemerintah saja (open legal policy). “Kalau memang ke depan ada perubahan undang-undang, mungkin saja hal tersebut yang disampaikan oleh Pemohon sebagai masukan kepada Pemerintah”. Termasuk jika ingin mengharmonisasikan perbedaan batas usia dewasa dalam sejumlah perundang-undangan, jalurnya adalah legislative review, bukan judicial review.

 

Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat idem dengan keterangan Pemerintah. DPR menganggap batasan usia dalam UU Perkawinan justru untuk memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, Pihak Terkait seperti Women Research Institute, Kalyanamitra, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) punya pandangan senada dengan Pemohon, yakni ada resiko yang timbul jika perkawinan usia dini dibenarkan. Dampaknya sangat banyak, tak hanya medis tetapi juga pada perampasan hak atas pendidikan dan pembatasan kebebasan beraktivitas.

 

Seperti diberitakan, akhir proses persidangan itu tak seperti yang diharapkan para Pemohon. Dalam putusan No. 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat jika pembatasan usia minimal yang konstitusional sama artinya Mahkamah membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik untuk warganya. Mahkamah menolak permohonan meskipun tidak dengan suara bulat. Meskipun menolak, Mahkamah tidak menafikan kemungkinan perubahan kebijakan negara.

 

“Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, bahkan bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 tahun tersebut sebagai usia yang ideal”. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya membuka ruang bagi perubahan kebijakan negara di masa mendatang.

 

Dan, ketika muncul kasus-kasus perkawinan dini, Pemerintah mulai menyuarakan perubahan batas usia perkawinan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Yembisa, sudah secara terbuka meminta DPR mengubah UU Perkawinan, termasuk batas usia minimal perkawinan. “Praktik pernikahan usia anak atau di bawah usia syarat menikah masih menjadi persoalan. Karenanya perlu didorong usia pernikahan diubah,” ujarnya.

 

DPR mempertimbangkan usul Pemerintah, sekaligus meminta eksekutif melakukan kajian secara hati-hati dan teliti. Dalam sejarah pembentukannya, UU Perkawinan termasuk UU yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Adalah fakta bahwa sebagian masyarakat menginginkan UU Perkawinan diubah; dan sebagian masyarakat lain berpandangan sebaliknya.

 

Tetapi, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sikap Pemerintah dan DPR, dan kondisi sosiologis terakhir sudah memberi jalan untuk mengangkat kembali gagasan menaikkan batas usia minimal perkawinan. Sebuah perjalanan panjang yang belum tentu bisa sampai di garis finis dalam satu dua tahun mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.