Kamis, 14 Juni 2018
Hukum Perkawinan Kontemporer
Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin
​​​​​​​Karena pembuatan perjanjian kawin tidak menjadi kebiasaan/budaya bagi calon pasutri/pasutri di Indonesia dan prosedurnya harus melibatkan notaris dan pegawai pencatat perkawinan.  
Agus Sahbani
0
Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin
Ilustrasi

Istilah perjanjian kawin menjadi populer terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan bernomor 69/PUU-XIII/2015 pada 27 Oktober 2016 terkait pengujian Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, saat perkawinan berlangsung.

 

Amar putusan MK itu berbunyi, “Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

 

 
Pasal 29 ayat (3) UU dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Sedangkan, Pasal 29 ayat (4) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

 

Sebelumnya Pasal 29 UU Perkawinan berbunyi:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 

Intinya, MK memaknai pembuatan perjanjian perkawinan lebih fleksibel. Artinya, perjanjian perkawinan tidak harus dibuat sebelum atau saat perkawinan, tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan sesuai kebutuhan hukum masing-masing pasangan suami-istri (pasutri). Kata lain, Putusan MK itu telah memperluas jangka waktu pembuatan perjanjian kawin yang bisa dibuat sebelum, saat, atau selama ikatan perkawinan (postnuptial agreement).

 

Putusan MK ini mengabulkan sebagian atas uji UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU Perkawinan yang diajukan pelaku kawin campur, Ike Farida yang menikah dengan warga negara Jepang. Merujuk pasal-pasal yang diuji, WNI yang menikah dengan WNA tak bisa punya rumah berstatus Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) karena terbentur aturan perjanjian perkawinan dan harta bersama. (Baca Juga: MK ‘Perlonggar’ Makna Perjanjian Perkawinan)

 

 
Misalnya, Pasal 21 ayat (3) UUPA memberi hak kepada WNA mendapat HM karena warisan atau percampuran harta karena perkawinan. Namun, bagi WNI dalam perkawinan campuran dapat mempunyai HM “sejak diperolehnya hak” itu. Selanjutnya, HM itu harus dilepaskan (dijual kembali) dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya HM itu. Menurut Pemohon, praktiknya siapapun WNI yang menikah dengan WNA selama mereka tak punya perjanjian pemisahan hartatidak akan pernah bisa memiliki rumah berstatus HM atau HGB.

 

Pasca putusan MK ini, sejumlah pihak berkepentingan mempertanyakan bagaimana teknis pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan. Sebab, putusan MK itu seolah mengubah proses pembuatan perjanjian perkawinan. Awalnya, cukup dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tetapi setelah putusan MK juga dapat disahkan oleh notaris yang bersifat pilihan, kemudian didaftarkan ke KUA atau dinas kependudukan dan catatan sipil.  

 

Hal ini seperti tertuang dalam Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 tertanggal 28 September 2017. SE yang diteken Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin ini ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenag seluruh Indonesia dengan tembusan Menteri Agama dan Ketua MK yang memuat lima poin. (Baca Juga: 5 Poin SE Kemenag Soal Pencatatan Perjanjian Perkawinan)

 

Pertama, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan sebelum, saat, atau selama ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kedua, PPN mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catat dalam akta nikah (model N) dan kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah (model NA). Ketiga, persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan termuat dalam Lampiran I.

 

Keempat, perkawinan yang dicatat oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan seperti format pada Lampiran II. Kelima, seluruh Kepala Kanwil Kemenag di tiap provinsi wajib mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh KUA Kecamatan di masing-masing wilayahnya.

 

Misalnya, dalam Lampiran I SE ini, syarat dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Untuk syarat pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir. Sedangkan yang dibuat selama ikatan perkawinan persyaratannya ditambah buku nikah suami dan istri.

 

Sementara jika pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang ingin dibuat di Indonesia, tapi perkawinan tercatat di luar negeri atau negara lain, persyaratannya antara lain foto copy KTP, foto copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, dan buku nikah suami dan istri atau akta perkawinan yang diterbitkan negara lain. (Baca Juga: Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin Ala Notaris dan Hakim Agung)

 

“Kami sudah terbitkan surat edaran itu sebagai pelaksanaan putusan MK yang bersifat final, kami siap laksanakan. Kami berkewajiban memberi pedoman tata cara pelaksanaan putusan MK tersebut untuk dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan,” ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin saat dihubungi Hukumonline, Selasa (5/6/2018).

 

Belum ada yang didaftar

Namun, hampir dua tahun setelah terbitnya putusan MK itu, belum ada perjanjian perkawinan sesuai amanat putusan MK itu yang dicatatkan di KUA ataupun kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sebab, Kemenag belum menerima laporan dari setiap KUA terkait data pencatatan perjanjian kawin bagi pasangan yang beragama Islam.   

 

“Kami belum terima laporannya dari 5.707 KUA seluruh Indonesia. Ini mungkin karena belum diketahui masyarakat, masih sosialisasi karena petunjuk teknisnya kan masih baru. Yang pasti ini menjadi syarat pembuatan perjanjian kawin bagi pasangan yang beragama Islam di KUA,” ujar Muhammadiyah Amin.   

 

Hal senada disampaikan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakhrulloh. Dia mengungkapkan belum ada satu pun pencatatan perjanjian kawin yang dilaporkan ke Kantor Dinas Dukcapil yang jumlahnya sekitar 514 Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

“Kemendagri juga sudah buat surat edaran bahwa kalau ada pasutri yang baru membuat perjanjian kawin, ingin dicatatkan agar diterima (Dinas Dukcapil). Tetapi, saya sempat tanya ke daerah-daerah, mereka jawabnya, ‘Belum ada yang didaftarkan Pak’,” tutur Zudan Arif Fakhrulloh saat dihubungi belum lama ini.  

 

 
Zudan menduga penyebab sangat minimnya pendaftaran perjanjian kawin lantaran pembuatan perjanjian dalam perkawinan belum menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia. “Di Indonesia perjanjian kawin belum jadi kebiasaan. Ini analisis (asumsi sementara) saya, tetapi ini kan perlu ditanyakan setiap pasutri kenapa mereka tidak membuat perjanjian kawin. Bisa jadi mereka tidak butuh, cukup dengan iktikad baik saja,” kata Zudan.

 

Sebab lain, kata Zudan, proses pembuatan perjanjian perkawinan harus melibatkan notaris dan pegawai pencatat perkawinan. Dia menegaskan Dinas Dukcapil di daerah memang tidak menerima perjanjian kawin yang tidak berupa akta atau pengesahan perjanjian kawin oleh notaris. Selain itu, perkawinannya juga harus tercatat (di KUA atau Dinas Dukcapil). “Jadi, tidak boleh nikah siri, kemudian membuat perjanjian kawin,” tegasnya.

 

Muhammadiyah Amin tak menampik bahwa perjanjian perkawinan tidak populer di kalangan calon pasutri atau pasutri yang perkawinannya tercatat di KUA setempat. Sebab, perjanjian kawin sendiri bukan sesuatu yang umum atau kebiasaan yang banyak dilakukan bagi calon pasutri atau pasutri di Indonesia. “Tetapi, apa ini (perjanjian kawin) tidak sesuai dengan budaya (etika), saya belum bisa simpulkan,” katanya.

 

Hanya berlaku bagi pasutri  

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Farida Prihatini, mengatakan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau saat perkawinan dilangsungkan dengan akta notaris tetap berlaku sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

 

Baca:

  

Hanya saja, kata Farida, perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi kedua belah pihak jika tak dicatatkan di KUA (pegawai pencatat perkawinan) atau Kantor Dukcapil setempat. “Perjanjian tersebut tetap berlaku kalau hanya ditandatangani oleh notaris. Tetapi, kalau tidak didaftarkan, perjanjian kawin hanya berlaku bagi kedua belah pihak saja, tidak berlaku bagi pihak ketiga,” kata Farida saat dihubungi beberapa waktu lalu.

 

Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga bisa mendapatkan manfaat atau rugi dari perjanjian itu selain apa yang ditetapkan dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal terakhir ini membuka peluang penetapan suatu perjanjian agar berlaku kepada pihak ketiga.

 

Dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama (PA) Bandung yang belum lama ini pernah memutuskan mengabulkan permohonan satu pasangan perkawinan campuran antara perempuan Indonesia dengan warga negara Australia. Perkawinan keduanya dilakukan berdasarkan agama Islam.

 

Sebelum pernikahan yang dilangsungkan pada Oktober 2011, kedua belah pihak telah membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan mengenai pemisahan harta. Pada 2014, pasangan ini baru ingat belum mendaftarkan perjanjian perkawinan yang telah mereka tanda tangani tiga tahun sebelumnya. Akhirnya, mereka sepakat mengajukan permohonan penetapan pengesahan perjanjian perkawinan ke PA Bandung.

 

Hakim PA Bandung mengabulkan. Hakim menyatakan sah perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon; memerintahkan Pejabat/Pegawai KUA atau pejabat yang berwenang untuk mencatat perjanjian kawin tentang pemisahan harta pada pinggir Akta Nikah pasangan itu, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp161.000.

 

Alasan Hakim mendasarkan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karena permohonan tidak bertentangan dengan hukum, maka hakim mengabulkan permohonan penetapan perjanjian perkawinan tersebut.

 

Seperti diketahui, dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengenal perjanjian kawin - bagi pasutri yang beragama Islam - yang umumnya mengatur soal percampuran atau pemisahan harta kekayaan pasutri. Dalam Pasal 45-52 KHI mengatur istilah taklik talak, ikrar/perjanjian talak yang digantungkan pada keadaan/kondisi tertentu setelah pernikahan dan bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

   

Punya masalah perkawinan atau pertanyaan mengenai hukum keluarga? Anda bisa berkonsultasi di justika.com (gratis untuk 25 orang pertama).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.