Kamis, 14 June 2018
Hukum Perkawinan Kontemporer
​​​​​​​Simak Penjelasan Lengkap Soal Dokumen dan Persyaratan untuk Menikah
​​​​​​​Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Hamalatul Qurani
0
​​​​​​​Simak Penjelasan Lengkap Soal Dokumen dan Persyaratan untuk Menikah
Ilustrasi. Foto: RES

Pernikahan memang merupakan prosesi sakral yang memerlukan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban antar pasangan maupun sang anak sebagai hasil dari pernikahan tersebut, sehingga pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Bahkan di dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamarusdiana, menyebutkan akibat dari tidak diakuinya status hukum suatu perkawinan tidak hanya membahayakan bagi pihak perempuan yang tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan juga merugikan bagi sang anak.

 

Selain tidak bisa mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak tercatat juga bisa mengalami yang disebut Kama sebagai ‘less identity children’atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK).

 

“Dengan demikian si anak dapat termajinalkan dari segi administrasi termasuk administrasi pendidikan. Untuk mendaftar SD saja, jelas akan diminta persyaratan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK). Inilah pekerjaan rumah besar hukum perkawinan kita ke depan, bagaimana memastikan status hukum anak terlindungi akibat perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, jangan sampai orang tua yang berbuat malah anak ikut terkena dampak dosa administrasi salah satunya,” ujar Kama.

 

Selanjutnya, kata Kama, untuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui di mana orang tuanya, misalnya anak-anak panti asuhan. Anak-anak ini, kata Kama, bisa meminta surat keterangan dari dinas sosial, karena dinas sosial-lah yang memiliki data terkait anak-anak tersebut. Untuk pernikahan anak-anak panti asuhan ini, jelas Kama, menggunakan wali hakim untuk perempuan dan untuk laki-laki tidak memerlukan wali. Tapi tetap saja, ungkap Kama, mereka tidak memiliki akte kelahiran.

 

Untuk diketahui, Kama menjelaskan ada 2 kondisi dalam penggunaan Wali hakim. Pertama, karena walinya adhal yakni wali yang sesungguhnya harus menikahkan itu tidak mau. Kedua, wali sesungguhnya memang tidak ada. Dalam kedua kondisi tersebut, maka orang yang akan menikah perlu mendapatkan penetapan pengadilan, baru kemudian KUA mau menikahkan dan selanjutnya bisa mengeluarkan buku nikah untuk kedua mempelai.

 

Problematika lain dalam pencatatan pernikahan adalah nikah ‘siri’ yang sudah terlanjur diberlangsungkan dan pada masa-masa berikutnya berkeinginan untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA. Nikah siri tersebut jelas Kama tidak dapat langsung didaftarkan ke KUA, mengingat perlu dilakukan ‘itsbat nikah’ terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

 

Baca:

 

Dalam hal posisi nikah siri tersebut sebagai istri kedua, maka suami harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu. Tetapi bilamana istrinya tidak mengizinkan, maka pernikahan tersebut menurut Kama tidak bisa dicatatkan.

 

Akan tetapi, lanjut Kama, bilamana pasangan suami istri tersebut sudah bercerai maka terhadap pernikahan nikah siri yang telah dilangsungkan tersebut bisa dilakukan itsbat nikah. Nikah siri ini diterangkan Kama terdiri dari 2 jenis, yakni nikah siri ketika dia betul sudah bercerai dan ada juga nikah siri saat ia masih dalam proses bercerai (dalam arti belum resmi bercerai).

 

“Untuk nikah siri yang pasangannya masih dalam proses cerai, maka harus diselesaikan dahulu proses cerainya, baru kemudian bisa diurus itsbat nikahnya,” jelas Kama.

 

Hal lain yang harus diperhatikan mempelai, kata Kama, adalah surat rekomendasi nikah. Surat rekomendasi nikah ini dibutuhkan ketika pasangan ingin melangsungkan pernikahannya di tempat lain seperti gedung yang berada di daerah berbeda dengan daerah rumah tempat kediamannya. Sehingga dibutuhkan adanya surat rekomendasi pindah nikah dari KUA tempat kediamannya kepada KUA tempat ia akan melangsungkan pernikahan.

 

“Misalnya seseorang bertempat tinggal di Pamulang, ingin melangsungkan pernikahan di gedung yang berlokasi di Ciputat, maka ia harus mengurus rekomendasi pindah nikah dari KUA Pamulang ke KUA Ciputat,” terang Kama.

 

Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Suprapto, menjelaskan kepada hukumonline bahwa ada 3 (tiga) ranah dalam pengurusan pendaftaran pernikahan, yakni beragam surat keterangan seperti N1,N2,N4 dan sebagainya yang bisa didapatkan melalui kelurahan. Kemudian semua surat dan dokumen yang sudah dilengkapi maka dicatatkan ke KUA. Selanjutnya ranah pengadilan, yakni apabila diperlukan adanya isbath (Penetapan nikah) ataupun penetapan wali adhal.

 

“Tahapannya urus dulu surat-surat keterangan untuk menikah dari kelurahannya masing-masing (baik pihak laki-laki dan perempuan), setelah surat-surat masing-masing pihak lengkap barulah didaftarkan di KUA tempat dia akan melangsungkan pernikahan, di situ dicatatkan hari H-nya kapan, jamnya kapan dan sebagainya, barulah nanti didapatkan buku nikah,” jelas Suprapto.

 

Pada dasarnya, kata Suprapto, syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari:

  1. Persetujuan calon mempelai;
  2. Seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orangtua;
  3. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka cukup mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
  4. Izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas diperbolehkan ketika kedua orang tua dalam keadaan meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya;
  5. Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin pernikahan setelah terlebih dahulu mendengar perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam poin 2,3 dan 4;
  6. Ketentuan poin 1-5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya  dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

 

Adapun untuk dokumen yang harus dipersiapkan adalah dokumen kelengkapan diri pada umumnya. Misalnya, kata Suprapto, harus ada KTP, fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, harus ada juga surat keterangan sehat dari puskesmas. Bahkan saat ini sudah diwajibkan untuk suntik (toxonoid), jelas Suprapto, namun perihal suntik ini merupakan kebijakan dari Peraturan Gubernur (Pergub).

 

“Karena kebijakan soal suntik ini merupakan kebijakan gubernur, maka ketentuannya di setiap daerah tentu berbeda-beda, ada daerah yang mewajibkan suntik itu seperti DKI, ada juga yang tidak,” terang Suprapto kepada hukumonline saat ditemui di kantornya, Jumat (25/5).

 

Berikut hasil rangkuman hukumonline untuk dokumen-dokumen yang bisa didapatkan dari Kelurahan:

No.

Nama Dokumen

Keterangan

1.

N1

Surat keterangan untuk nikah

2.

N2

Surat keterangan asal usul

3.

N3

Surat persetujuan mempelai

4.

N4

Surat keterangan tentang orang tua

5.

N5

Surat izin orang tua (diberita acara nanti)

6.

N6

Surat keterangan kematian suami/istri yang di tandatangani oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang untuk pengisian dokumen N6 bagi janda/duda yang akan menikah

7.

N7

Surat pemberitahuan kehendak nikah

 

Terkait surat keterangan nikah (N1), Kama menjelaskan, intinya memuat siapa yang akan menikah baik pihak lelaki ataupun perempuan. Untuk N2 berkaitan dengan asal usul mempelai, dalam artian mengatakan benar bahwa kedua mempelai ini anak kandung dari bapak dan ibu yang bersangkutan.

 

Sedangkan N3 (surat persetujuan mempelai) merupakan surat yang menyatakan bahwa mereka menikah atas dasar sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga pernikahan kedua mempelai dapat dikatakan an taraadhin (saling ridho) antar keduanya dan tidak pula karena adanya wali mujbir (wali yang memaksa).

 

Selanjutnya model N4 berisi keterangan tentang orang tua, kata Kama, ini berkaitan dengan KMA No. 298/2003 pasal 8 ayat (1) huruf (a) tentang apakah bapak dan ibu mempelai tersebut betul merupakan bapak/ibu kandung, atau bapak/ibu angkat, kakak atau kakeknya. Ketentuan tersebut, menurut Kama, berkaitan dengan masalah wali yang akan menikahkan mempelai sebetulnya.

 

“Ada juga nanti itu surat keterangan belum menikah, dalam proses di pengadilan suami mengajukan izin poligami dan sang istri dihadirkan untuk memberikan pernyataan diizinkan atau tidak suaminya untuk poligami. Bisa melalui surat, bisa juga melalui pernyataan secara lisan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama,” tambah Kama.

 

Pada saat prosesi akad nikah, sambung Kama, para pihak juga akan ditanya, apakah mereka memiliki perjanjian pra nikah atau tidak, kalau ada apa isi perjanjian pra nikahnya, kemudian dicatat di berita acara pernikahan sebelum akad nikah dilangsungkan. Konsep perjanjian pra nikah ini jelas Kama sebetulnya bukan konsep dari fiqih, tapi adopsi dari hukum barat.

 

Untuk perkawinan campuran antara WNI dan WNA, Kama menjelaskan surat yang harus diurus adalah surat dari Kedubes yang bersangkutan untuk menikahkan ia dengan orang Indonesia. Ditambahkan Suprapto, karena pencatatannya dilakukan di KUA maka yang WNA harus muslim terlebih dahulu, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan muslimnya. Surat tersebut, kata Suprapto, didapatkan dari lembaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan muslim.

 

 

Usia Pernikahan

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, umur minimal seorang perempuan untuk menikah adalah 16 tahun dan untuk laki-laki umur minimal 19 tahun. Baik Kama maupun Suprapto menjelaskan bahwa mempelai yang berumur di bawah batas umur minimal tersebut, maka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, baru kemudian pernikahannya bisa dicatatkan.

 

Kalau dia tidak direstui orang tuanya, maka dia juga harus mengajukan surat penetapan pengadilan tentang penetapan wali adhol. Kalau dia menikah usianya di bawah umur 19 atau 16 tahun harus melampirkan juga penetapan pengadilan agama tentang dispensasi nikah, baru bisa diproses oleh KUA. Berkaitan dengan keharusan mendapatkan izin dari orang tua, berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menentukan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi mempelai yang berumur di bawah 21 tahun.

 

“21 tahun ke bawah harus izin orang tua, untuk 16 tahun ke bawah (perempuan) dan 17 tahun ke bawah (laki laki) harus mendapat izin dari pengadilan atau namanya itu dispensasi nikah,” terang Suprapto.

 

Lantas bagaimana jika mempelai berumur di atas 21 tahun? Bisakah menikah tanpa harus mendapatkan keterangan izin dari orang tua? Dalam hal ini Suprapto mengakui memang tidak ada kewajiban bagi mempelai yang berumur 21 tahun ke atas untuk mendapatkan izin dari orang tua berdasarkan aturan negara. Akan tetapi, kata Suprapto, sekalipun seorang yang berumur 21 tahun ke atas tidak diwajibkan secara hukum formal, hendaknya hal tersebut tetap dilakukan oleh mempelai sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua.

 

“Sekalipun begitu, tetap saja ini celah bagi mempelai berumur 21 ke atas enggan meminta izin orang tuanya, karena syarat ini tidak menghalangi seorang untuk menikah. Bahkan untuk yang tidak direstui orang tuanya tetap bisa dilangsungkan pernikahannya dengan wali adhol,” pungkas Suprapto.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.