Kamis, 28 June 2018
Sanksi Administrasi Tak Menggugurkan Sanksi Pidana dalam Pilkada
Selain vote buying, ada pula praktik mahar politik yang masuk klasifikasi politik uang.
Moh. Dani Pratama Huzaini
0
Sanksi Administrasi Tak Menggugurkan Sanksi Pidana dalam Pilkada

Belakangan banyak muncul ujaran yang mengajak pemilih untuk menerima pemberian dari pasangan calon, tim sukses, ataupun relawan pendukung pasangan calon, tapi setelah itu tidak perlu memilih pasangan calon tersebut. Misalnya ada ujaran “ambil uangnya jangan pilih orangnya”. Bagi pemilik suara dalam Pilkada serentak 2018, Anda perlu berhati-hati sebelum memutuskan menerima pemberian tersebut dalam bentuk uang atau materi lainnya.

UU No. 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota (UU Pilkada) mengatur ancaman pidana yang serius bagi pemilih yang menerima pemberian dari pasangan calon tersebut. Pasal 187A ayat (2), “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Undang-Undang tersebut mengancam pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak satu miliar rupiah bagi setiap orang, termasuk pasangan calon yang memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, “memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”.

(Baca juga: Aparatur Negara Wajib Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak).

Agar terhindar dari sanksi itu, gunakanlah hak suara Anda dengan cara yang benar tanpa menerima iming-iming dari pihak manapun. Praktik seperti yang diatur dalam Pasal 187A UU Pilkada di masyarakat kerap dikenal dengan poitik uang. Secara spesifik, ada yang disebut vote buying atau membeli suara. Selain itu, Pasal 73 UU Pilkada mengatur larangan vote buying yang dilakukan oleh pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye atau relawan.

Menurut ketentuan, calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebaga iimbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak menggugurkan sanksi pidana.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edwad Siregar mengatakan bahwa, dalam penegakan hukum Pemilu, masih sering ditemukan adanya hambatan dalam penindakan praktik vote buying. Perspektif penegak hukum di Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) melihat bahwa, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur “mempengaruhi hak pilih”.

“Oke barangnya diterima, uang diterima. Tapi, mana unsur mempengaruhi hak pilihnya? Dari mana kita tahu bahwa dia menerima uang atau barang dan dia akan memilih orang yang disuruh untuk dipilih? Kan pemungutan suaranya belum ada. Kalau dia memilih orang lain bagaimana? Jadinya kangak terpenuhi unsur mempengaruhi hak pilih,” ujar Fritz beberapa waktu lalu.

Selain vote buying, ada pula praktik mahar politik yang masuk klasifikasi politik uang. UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), mengatur sejumlah ketentuan yang melarang adanya mahar politik. Seorang calon tidak boleh memberikan imbalan kepada orang lain dalam proses pencalonannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kalau seorang calon memberi atau menerima imbalan maka dia bisa didiskualifikasi. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam pengaturan Pasal 47 UU Pilkada.

Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 menegaskan, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Ketentuan ini mengatur larangan bagi Partai Politik untuk tidak menerima mahar dalam bentuk apapun dalam rangka mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada kandidat bakal calon Kepala Daerah. Ancaman bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima mahar politik adalah larangan keikutsertaan mengajukan calon pada Pilkada berikutnya di daerah yang sama.

Pasal 47 ayat (4) menambahkan: “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Ancaman terhadap pelanggaran pasal ini tidak main-main. Orang atau lembaga dimaksud bila terbukti memberi mahar pada proses pencalonan, dan telahadap utusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka penetapannya sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai kepala daerah dibatalkan.

Ada pula ancaman pidana pada Pasal 87B bagi anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang menerima mahar dalam proses pencalonan. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 300 juta dan paling banyak satu miliar rupiah”. Bagi lembaga atau orang yang memberi mahar politik, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat  24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit  Rp300 juta dan paling banyak satu miliar rupiah.

Bawaslu, Senin (25/06), telah merilis peta kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada serentak 2018. Dari keenam variabel kerawanan– akurasi data pemilih; penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih; pemungutan suara; kampanye; netralitas KPPS; dan politik uang, salah satu yang menarik adalah mengenai politik uang. Menurut Bawaslu, dari total jumlah 387.586 TPS, politik uang menempati posisi ketiga dengan jumlah 26.789 TPS yang rawan atau 7 persen dari keseluruhan jumlah TPS.

(Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Tiga Potensi Ini Patut Diwaspadai).

Bawaslu sendiri dalam laporan pemetaan kerawanan TPS tesebur memiliki indikator dalam mengukur kerawanan politik uang, misalnya terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah tempat TPS berada; terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye; serta terdapat relawan bayaran pasangan calong di masing-masing wilayah TPS.

Senada dengan Bawaslu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mencatat sejumlah laporan mengenai kerawanan Pilkada 2018, salah satunya adalah terkait adanya politik uang selama masa kampanye dan terus terjadi selama masa tenang. “Pada saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara, seharusnya bisa diawasi oleh jajaran Bawaslu sampai pada tingkat penindakan,” ujar Sekjen KIPP, Kaka Suminta Selasa (26/6), melalui rilisnya yang diterima hukumonline.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.