Sabtu, 30 Juni 2018
Pantau Hal Krusial dalam Tahapan Rekapitulasi Pilkada 2018
Selain membuang dan mengubah hasil pehitungan suara. Hal krusial lain yang mungkin terjadi terhadap hasil penghitungan suara pada tahapan rekapitulasi adalah sabotase hasil penghitungan suara.
Moh. Dani Pratama Huzaini
0
Pantau Hal Krusial dalam Tahapan Rekapitulasi Pilkada 2018

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 saat ini telah memasuki tahapan rekapitulasi. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahap rekapitulasi berlangsung sehari setelah pemungutan suara, Kamis (28/6) hingga Senin (9/7). Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau manipulasi, masyarakat perlu memahami apa saja hal krusial yang mesti diperhatikan sepanjang tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung. 

 

Biasanya area kritis yang rentan terjadi kecurangan adalah saat bergeraknya kotak suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipindahkan menuju ke tempat penghitungan di tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya, dari TPS menuju ke Kantor Kelurahan/Kecamatan, selanjutnya ketika menuju ke Kabupaten.

 

“Ketika pergerakan kotak suara itu mulailah ruang-ruang kecurangan itu terbuka,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada Hukumonline, Rabu (27/6/2018). (Baca Juga: Sanksi Administrasi Tak Menggugurkan Sanksi Pidana dalam Pilkada)

 

Kecurangan yang terjadi terhadap hasil pengitungan suara di TPS bisa dalam berbagai bentuk. Biasanya dengan jalan merusak hasil penghitungan suara yang tertulis di berita acara penghitungan suara di TPS. “Bisa merusak dengan menghilangkan, mengubah, mengganti, menambah. Nah itu cara-cara yang dilakukan untuk merusak hasil penghitungan suara di TPS,” ujar Titi.

 

Dalam beberapa kasus, upaya menghilangkan hasil penghitungan suara dari TPS tersebut dilakukan dengan membuang ke laut. Hal ini pernah terjadi terhadap hasil penghitungan suara pada Pilkada di salah satu daerah di Maluku. Sementara untuk hasil yang berubah akibat adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara, Titi menilai hal ini bisa terjadi apabila ada kerja sama dengan oknum petugas yang ada di lapangan.

 

“Karena itu penting bagi pemilih untuk mengawasi prosesnya, sehingga tidak ada ruang penyimpangan yang dilakukan oknum penyelenggara atau oknum pendukung pasangan calon. Di sini terjadi praktik politik uang dengan menyuap penyelenggara untuk mengubah hasil.”

 

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar menyebutkan, tingkat kerawanan yang paling tinggi adalah saat hasil penghitungan suara berpindah dari TPS ke Kecamatan. “Angka itu paling banyak berubah dari TPS ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), harusnya suara yang di TPS itu sama dengan yang direkapitulasi di Kecamatan,” ujar Fritz kepada Hukumonline, Kamis (28/6/2018).

 

Ia membandingkan tingkat kerawanan ini saat suara dipindahkan ke Kabupaten. Menurut Fritz, kerawanan pada tahap ini sedikit berkurang karena sudah lebih banyak pihak yang terlibat, sehingga lebih mudah untuk dipantau.

 

Selain membuang dan mengubah hasil pehitungan suara, hal krusial lain yang mungkin terjadi terhadap hasil penghitungan suara pada tahapan rekapitulasi adalah sabotase hasil penghitungan suara. Hal ini bisa terjadi bagi pihak yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara.

 

Selanjutnya, di luar semua bentuk kerawanan yang terjadi dalam tahap rekapitulasi hasil pemungutan suara, penting untuk melihat praktik oknum penyelenggara di lapangan. Mengingat setiap tahapan rekapitulasi suara hasil pemungutan, terdapat petugas pengawas yang ditempatkan.

 

“Tujuannya untuk merugikan atau menguntungkan salah satu calon. Ini terjadi akibat ada kontribusi ketidaknetralan penyelenggara,” terang Titi Anggraini.

 

Ketidaknetralan oknum penyelenggara di lapangan bisa ditemukan dalam beberapa bentuk. Yang paling minim misalnya, dengan melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran. Menurut Titi, secara teoritis sistem pengamanan yang dibangun terhadap hasil pemungutan suara tidak memberi ruang sama sekali terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehingga, sepanjang pihak penyelenggara bekerja secara profesional, potensi kecurangan dapat dihindari.

 

“Ketika ada pembiaran, ada ketidakcermatan dalam bekerja, itu kan bisa terjadi karena sengaja karena ada kongkalikong. (Penyebab yang tidak disengaja) karena ketidakprofesionalan dalam bekerja, tidak cermat, tidak teliti. PR-nya, netralitas, profesionalisme, dan integritas,” ujar Titi. (Baca Juga: Simak Imbauan KPK di Pilkada Serentak)

 

Penghitungan dan pemungutan suara ulang

Sejumlah persoalan pada tahap rekapitulasi, menurut Titi Anggraini, sangat memungkinkan dilaksanakan penghitungan suara maupun pemungutan suara ulang. Di beberapa daerah, pelaksanaan penghitungan ataupun pemungutan suara ulang terjadi karena alasan tersebut.

 

“Kalau berdasarkan putusan MK sebelumnya, satu saja pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara tidak berhak itu bisa memicu pemungutan suara ulang.”

 

Selain itu, tindakan manipulasi terhadap proses pemungutan suara di TPS. Hal ini dapat menjadi penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Contoh manipulasi pemungutan suara ini misalnya surat suara yang dicoblos oleh KPPS.

 

“Kalau pemungutan ulang itu misalnya surat suaranya tidak sah saat dicoblos, atau orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Atau surat suara itu tidak bisa lagi diidentifikasi atau dikenali sebagai rujukan untuk penghitungan ulang. Nah kalau penghitungan suara ulang itu karena ada manipulasi, perubahan hasil, itu biasanya dilakukan penghitungan suara ulang,” terang Titi.

 

Sementara menurut Fritz Edward, pemungutan suara ulang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Selain itu faktor cuaca sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pelaksanaan. Hal ini terjadi di Riau dan Sumatera Barat. Terhadap sejumlah persoalan tersebut, pemungutan dan penghitungan suara ulang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan atau karena adanya perintah putusan MK.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.