Senin, 02 Juli 2018
Sengketa Pilkada 2018:
Ini Tahapan Proses Sengketa Pilkada di MK
MK telah memberi bimbingan teknis secara bertahap kepada KPU, Bawaslu dan juga Pengacara dari setiap calon kepala daerah tentang bagaimana mekanisme beracara sengketa pilkada di MK.
Aida Mardatillah
0
Ini Tahapan Proses Sengketa Pilkada di MK
Suasana Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2017 di Depan Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 telah digelar pada Rabu 27 Juni lalu di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung. Tentunya, hasil Pilkada Serentak tersebut potensial digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang perselisihan hasil pilkada.    

 

Dilihat dari jumlah daerah yang menggelar pilkada yang lebih banyak dibandingkan pilkada Serentak tahun 2017 yang hanya dilakukan 101 daerah, dimungkinkan jumlah sengketa hasil pilkada kali ini lebih banyak dari tahun lalu. Rinciannya, di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kotamadya seluruh Indonesia.

 

Tercatat, dalam sidang sengketa pilkada serentak tahun 2017 lalu, MK telah menerima 50 permohonan sengketa pilkada dari 48 daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Rinciannya, tingkat provinsi hanya 4 daerah yakni Banten, Aceh, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sisanya, 35 permohonan tingkat kabupaten.

 

Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah menegaskan untuk sengketa Pilkada Serentak 2018 ini, MK menyatakan kesiapannya untuk menerima, mengadili, dan memutus permohonan sengketa pilkada. “Kita sudah persiapkan secara matang baik dari regulasinya hingga sarana dan prasarananya. Pendaftaran akan dibuka tanggal 3 Juli besok dan dapat dilakukan pendaftaran secara online,” kata Guntur Hamzah belum lama ini di Gedung MK.

 

Ketua MK, Anwar Usman menegaskan bahwa MK telah mempersiapkan seluruh rangkaian persidangan sengketa pilkada dengan baik. ”Berapapun jumlah daerah yang mendaftarkan diri dalam sengketa pilkada di MK, akan kami terima,” kata Usman dalam kesempatan yang sama.

 

Guntur memaparkan terdapat beberapa regulasi yang sudah disiapkan MK untuk menyelesaikan semua tahapan proses pilkada yang juga diterapkan dalam sengketa Pilkada Serentak tahun 2017 lalu. Yakni Peraturan MK (PMK) No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada, PMK No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

 

Selanjutnya, PMK No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pilkada; PMK No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan hasil Pilkada.

 

“Khusus sengketa pilkada dengan satu pasangan calon ini memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda. Sehingga, diperlukan PMK khusus yang mengaturnya yang telah ada sejak tahun 2017. Sebab, tahun ini, ada 13 daerah yang pilkadanya diikuti oleh satu pasangan calon bila berhadapan dengan kotak suara kosong mengalami perselisihan, maka dapat diajukan sengketa Pilkada ke MK,” ucapnya. Baca Juga: Begini Dasar Hukum Sengketa Calon Tunggal Pilkada di MK

 

Pendaftaran bisa online

Guntur mengingatkan pasangan calon kepala daerah atau kuasanya tidak perlu terburu-buru datang ke MK untuk mengajukan pendaftaran permohonan. Dari daerah masing-masing dapat mendaftar sengketa pilkada melalui online yang telah disiapkan MK. Formulir pendaftarannya pun telah disederhanakan, sehingga mudah dilakukan pemohon nantinya.

 

“Setelah melakukan pendaftaran secara online, maka setelah itu dapat datang ke MK untuk mengkonfirmasi apakah benar akan mendaftar sengketa pilkada dan melengkapi data-data yang diperlukan. Semua tahapan ini dapat dilihat di website MK,” ujar Guntur.

 

Dibuka mulai Selasa 3 Juli 2018 besok, pendaftaran sengketa pilkada akan berakhir tanggal 11 Juli. Setelah itu, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sengketa pilkada tanggal 12 Juli hingga 17 Juli. Lalu, perbaikan kelengkapan berkas para pemohon tanggal 16 Juli hingga 20 Juli.

 

Setelah tanggal 23 Juli, kata Guntur, akan dilakukan registrasi atau pencatatan permohonan-permohonan pemohon dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi). Jangka waktu penyelesaian perkara sengketa pilkada selama 45 hari kerja sejak berkas (lengkap) teregistrasi pada 11 Juli.

 

“Setelah itu memasuki sidang pendahuluan untuk mengetahui perkara mana yang memenuhi syarat selisih suara menggugat hasil pilkada seperti diatur Pasal 158 UU Pilkada. Nantinya, ada putusan dismissal untuk menentukan kelanjutan perkara itu,” lanjutnya. Baca Juga: Tanggal Ini, MK Jatuhkan Putusan Dismissal Sengketa Pilkada

 

Sebab, menurut Guntur, hal terpenting dalam syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ini, harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk daerah setempat dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang ditetapkan KPUD setempat. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada dan Peraturan MK tersebut.  

 

Sidang pendahuluan sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018. Setelah itu dilakukan pengambilan putusan dismissal yang jatuh pada tanggal 9 Agustus. Kemudian, sidang sengketa pilkada harus sudah selesai pada tanggal 26 September. Pada 26 September ini telah akan diputus semua perkara sengketa pilkada 2018.

 

“MK telah memberi bimbingan teknis secara bertahap kepada KPU, Bawaslu dan juga Pengacara dari setiap calon kepala daerah tentang bagaimana mekanisme beracara sengketa pilkada di MK,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.