Selasa, 03 Juli 2018
Enam Srikandi Ini ‘Bertarung’ Gantikan Maria Farida
Sembilan calon ini akan menjalani tes kesehatan pada Rabu 11 Juli 2018 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Pansel akan menyerahkan tiga nama calon hakim MK ke Presiden sebelum Maria Farida pensiun pada 13 Agustus 2018.
Aida Mardatillah
0
Enam Srikandi Ini ‘Bertarung’ Gantikan Maria Farida
Gedung MK. Foto: RES

Pada 2 Juli 2018 kemarin, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Konstitusi 2018 mengumumkan 9 nama calon hakim konstitusi yang lulus tes tertulis. Selanjutnya, 9 nama calon akan menjalani tes kesehatan pada tanggal 11 Juli 2018. Dari 9 nama calon terdiri dari 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan calon hakim MK.

 

Salah satu anggota Pansel, Maruarar Siahaan mengatakan saat ini terdapat 6 perempuan yang lolos menjadi calon hakim konstitusi. “Hal ini terjadi, dimungkinkan karena seleksi calon hakim MK ini sebagai pengganti Maria Farida Indrati, sehingga secara tidak sengaja menjadi lebih banyak perempuan yang mendominasi. Tetapi, nanti terserah keputusan Presiden yang memilih saat diusulkan oleh Pansel,” kata Maruarar kepada Hukumonline. (Baca Juga: Diusulkan Pengganti Maria Farida juga Sosok Perempuan)

 

Maruarar menjelaskan dalam tes tertulis, para calon diminta untuk memposisikan dirinya sebagai hakim MK ketika menangani perkara dan memutus perkara. “Mereka diberikan dua perkara, yang diantaranya perkara yang sedang berlangsung di MK dan perkara yang sudah diputus oleh MK,” paparnya.

 

“Sehingga, dapat dilihat apa pertimbangan calon hakim MK mengenai perkara-perkara tersebut, apakah setuju atau tidak, jika tidak apa alasannya?” kata dia.

 

Terkait integritas, track record, Pansel berharap agar masyarakat dapat memberi masukan terkait rekam jejak sembilan nama calon hakim konstitusi kepada Pansel. Selain itu, Pansel juga telah meminta KPK, Jaksa Agung, dan Badan Inteligen untuk memberi informasi kepada Pansel mengenai para calon hakim MK itu. “Masukan dapat disampaikan langsung kepada Pansel mulai tanggal 3 Juli hinga 25 Juli 2018, pukul 16:00 WIB.”

 

Selanjutnya, sembilan calon yang dinyatakan lulus tes tertulis ini wajib menjalani tes kesehatan pada Rabu 11 Juli 2018 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. “Dalam tes kesehatan ini, para calon hakim MK akan diperiksa kesehatanya secara lengkap dan menyeluruh. Sebab, menjadi hakim MK dengan beban pemikiran yang begitu berat, dibutuhkan hakim MK yang memiliki kesehatan yang baik,” kata dia.

 

Maruarar menambahkan tiga calon hakim MK diusulkan kepada Presiden sebelum Maria Farida pensiun pada 13 Agustus 2018. “Diusahakan tanggal 30 atau 31 Juli telah melakukan proses seleksi wawancara akhir. Jadi, sekitar tanggal 6 Agustus sudah ada tiga nama yang diusulkan Pansel kepada Presiden,” katanya.

 

Berikut profil singkat ke-9 calon hakim konstitusi yang lulus tes tertulis yang bakal menjalani tes kesehatan:

  1. Prof. Dr. Anna Erliyana S.H.,M.H. (perempuan)

Seorang Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara di FHUI, khususnya bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sejak 1 September 2006. Selain itu, dia dikenal seseorang yang concern dalam masalah Hak Asasi Manusia. Saat ini masih aktif di Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia FHUI sebagai instruktur maupun sebagai pembuat modul. Selain itu, sampai saat ini masih aktif di Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI).

 

Lahir di Jakarta, pada 27 April 1958. Dia menyelesaikan program sarjananya di FHUI pada tahun 1984, kemudian melanjutkan program pasca sarjana untuk mendapatkan gelar S-2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia selesai pada tahun 1998. Lalu, memperoleh gelar S-3 pada program doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia selesai pada tahun 2004.

 

Karena kepakarannya, Anna sering diminta sebagai ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi, maupun di Pengadilan Umum. Sebagai ahli dalam pembentukan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, Penanggap/Pemberi Komentar Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

 

  1. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H.,M.Hum. (perempuan)

Lahir di Pangkal Pinang, 27 Juni 1962. Bergelar sarjana hukum pada 1981 di FH UGM, Yoyakarta. Lalu, menyandang gelar magister hukum dari Universitas Padjajaran Bandung (1995), dan doktor ilmu hukum dari FH UGM (2011), hingga menyandang gelar profesor sejak 2014. Desertasi doktornya berjudul “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah.”

 

Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM dan pengajar hukum tata negara di FH UGM. Pada pertengahan 2015, Enny pernah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV. Di komunitas akademik, dia pernah menjabat Sekretaris I Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tingkat Nasional dan Sekretaris Umum Asosiasi HTN dan HAN di Provinsi Yogyakarta.

 

  1. Dr. Hesti Armiwulan Sochmawardiah S.H.,M.Hum. (perempuan)

Lahir di Pasuruan, 20 Desember 1963, Hesti merupakan pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Surabaya. Dia menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (1987), Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya (1996), dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2013). Beliau adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

 

Ia pernah menjadi Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012, Wakil Ketua Komnas HAM Tahun 2007-2010. Selain menulis artikel di media massa dan jurnal, beliau juga menulis buku Menggugat Hak Politik Perempuan, Konsorsium Swara Perempuan (2005), dan menjadi kontributor dalam buku SUARA HAM: Bunga Rampai Hak Asasi Manusia (2005). Dan juga Penulis buku “Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM.” Ia pernah menjadi sebagai Independent Senior Advisor for AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) Tahun 2013-2014.

 

  1. Dr. Jantje Tjiptabudy S.H.,M.Hum (laki-laki)

Lahir di Ambon, 14 Ferbruari 1961, Jantje merupakan dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dia  menyelesaikan S-1 di Universitas Pattimura tahun 1987, S-2 Universitas Gajah Mada tahun 1994, dan S-3 di Universitas Hasanudin tahun 2010.

 

  1. Dr. Lies Sulistiani S.H.,M.Hum (perempuan)

Lahir di Bandung, 10 Juli 1962, Lies Sulistiani menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung (1985) dan S-2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2000). Doktor Ilmu Hukum Pidana lulusan Unpad ini memulai karirnya sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum UNPAD sejak 1986. Tercatat pernah menjadi Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD (1986-1996), Dosen Non organik Pusdikintel POLRI Bandung (2003), Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD (2004-2007), Dosen Non organik SESKOAD Bandung (2006), dan mengajar di Diklat Kejati Jawa Barat.

 

Aktivitas lain adalah sebagai anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD yang giat melakukan kajian dan penelitian dalam beberapa topik HAM, khususnya isu anak, perempuan, saksi dan korban. Selain itu, beliau juga kerap diundang sebagai Narasumber dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminokogi, dan Victimologi. 

 

Pernah menjadi salah satu Anggota LPSK pada periode 2008-2013 dan menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK. Kemudian Lies Sulistiani kembali terpilih menjadi salah satu Anggota LPSK dan bertanggung jawab pada Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal (HKPI) pada tahun 2013 hingga pertengahan 2015. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK) hingga saat ini.

 

  1. Prof.Dr. Ni’matul Huda S.H.,M.Hum (perempuan)

Ni’matul Huda mengenyam Sarjana FH UII (lulus tahun 1988), dan S-2 di Universitas Pajajaran Bandung (lulus 1997), dan program S-3 di FH UII (lulus 25 Juli tahun 2009). Sekarang selain aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum UII Yogyakarta mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan pernah menjadi Ketua Departemen HTN (1995-1998), Ketua Pusdiklat Laboratorium Hukum (1998-2000), Kepala Pusat Studi Hukum (2000-2002), Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Pasca sarjana Ilmu Hukum (2001-2003), Ketua Dewan Pengarah Jurnal Hukum FH UII (tahun 2000 – sekarang juga aktif dan sekaligus pendiri Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (2007 – sekarang) .

 

  1. Prof.Drs. H. Rarno Lukito MA.,DCL (laki-laki)

Lahir di Yogyakarta, 22 Maret 1968. Rarno menyelesaikan studi doktornya pada Departemen of Comparative Law, Faculty of Law, McGill University, Montreal, Canada, pada tahun 2006. Setelah beberapa tahun sebelumnya berhasil menyelsaikan studi masternya di Universitas yang sama dalam bidang Islamic Studies.

 

Alumnus Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 1992 itu kini menjadi pengajar pada program pascasarjana di beberapa universitas di Yogyakarta. Di samping yang pokok sebagai staff pengajar pada almamaternya, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

 

Saat ini menjabat sebagai sekretaris Program Doktor Konsorsium Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan menjadi dosen tamu di School of Humanities and Languages, University of Western Sydney, Australia.

 

  1. Susi Dwi Harijanti S.H.,LL.M.,Ph.D (perempuan)

Lahir di Malang, 16 Januari 1966, Susi Dwi menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran (Unpad) tahun 1957, Magister tahun 1998 dan Doktor tahun 2011 di University of Melbourne. Ia aktif sebagai pengajar di Unpad sejak 1993 hingga saat ini.  

 

Ia juga Sekretaris di Asosiasi Hukum Komparatif Indonesia (2015-2018); Ketua Asosiasi Hukum Konstitusi dan Administrasi Indonesia tahun 2015-2020; Anggota Pusat Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat, Fakultas Hukum, The University of Melbourne, 2013

 

  1. Dr. Taufiqurrohman Syahuri S.H.,M.H. (laki-laki)

Lahir di Brebes, 2 Mei 1960. Ia pernah menjadi anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015, Ia lahir dari pasangan Moh. Syahuri dan Soeedi Muchiddin. Menikah dengan Munawaroh Fathoni pada tahun 1989 dan dikaruniai tiga orang putra yaitu Tafaqquh Fiddin, Sulton Amil Muhammad, dan Zidni Ilma Muhammad. Meraih gelar doktor pada program doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada 29 September 2003, dengan judul disertasi: Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain).

 

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial, ayah tiga putera ini tercatat sebagai dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta. Selain itu, pernah menjadi staf ahli di MK (2003-2008) dan Watimpres.

 

Mantan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial ini tercatat pernah sebagai salah satu pendiri Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan perintis berdirinya Program Studi Magister Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) serta Pusat Kajian Konstitusi FHUNIB tahun 2005.

 

Jenjang pendidikan yang sudah ditempuhnya yaitu lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII) pada tahun 1985; Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UI Jakarta tahun pada 1993; Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UI pada tahun 2003.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.