Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang isinya antara lain melarang mantan narapidana kasus korupsi nyaleg menuai polemik. Ancaman bakal digulirkannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sudah mulai disuarakan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Namun, sebagian kalangan di parlemen menilai rencana tersebut berlebihan.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai langkah KPU dalam membuat aturan larangan mantan napi korupsi nyaleg sebagai ikhtiar dalam menciptakan parlemen yang bersih. semestinya, aturan tersebut didukung oleh semua kalangan. Meski Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum mengundangkannya menjadi peraturan yang sah dan dicatatkan dalam lembaga negara, tetap mesti dihormati.
Bila terdapat partai yang mengajukan kadernya yang notabene pernah menjadi narapidana kasus korupsi misalnya, kemudian ditolak KPU, maka dapat mengajukan proses gugatan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Lembaga Bawaslu nantinya memutuskan apakah dibenarkan tidaknya penolakan tersebut oleh KPU. Proses peraturan KPU yang sudah ditetapkan KPU mesti tetap diawasi dan dicermati publik, meski niatnya positif bagi kebaikan parlemen.
Menurut Zulkifli, pembentukan Pansus Angket Peraturan KPU tidaklah diperlukan. Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhyono itu menilai partai yang memaksakan kadernya yang mantan napi korupsi misalnya, untuk maju pencalegan bakal dinilai publik perihal pro pemberantasan korupsi, atau sebaliknya. Menurutnya bila terdapat banyak caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi bakal berujung lembaga DPR menjadi sasaran cibiran masyarakat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan semangat Peraturan KPU 20/2018 sebagai upaya pencegahan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Setidaknya, memberi efek jera bagi mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan sebagai anggota legislatif. Nah semangat tersebut bagi Fadli mesti dituangkan dalam aturan tertulis dan menjadi payung hukumnya.
Karena itu, rencana pembentukan Pansus Angket Peraturan KPU tak boleh sembarangan. Lagi pula, mengatasi persoalan yang masih menuai polemik tersebut dapat dilakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Yakni Kemenkumham, Bawaslu, KPU dan DPR. “Kita kaji dululah, dan masih bisa dikomunikasikan bisa melakukan hal-hal lain. Kita hargai semangatnya,” kata Fadli. Baca Juga: KPU: Tanpa Pengesahan Menkumham Peraturan KPU Tetap Berlaku
Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menilai penolakan sebagian kalangan DPR terhadap Peraturan KPU 20/2018 dengan alasan prosedur membingungkan. Padahal substansi dari Peraturan KPU terkait larangan napi korupsi nyaleg menjadi acuan DPR dalam membuat prosedur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).