Kamis, 05 Juli 2018
Pakta Integritas dalam Peraturan KPU, Komitmen Perangi Korupsi
​​​​​​​Jika parpol dapat menunjukkan formulir pakta integritas itu, baru selanjutnya KPU akan memeriksa rekam jejak calon termasuk melihat persyaratan pribadi dari masing-masing calon.
RED
0
Pakta Integritas dalam Peraturan KPU, Komitmen Perangi Korupsi
Salah satu tahapan Pemilu. Foto: SGP

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diundangkan beberapa waktu lalu memuat klausul mengenai penandatangan pakta integritas dari pimpinan partai politik saat mencalonkan anggota legislatif pilihannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, pakta integritas ini merupakan komitmen semua pihak memerangi korupsi.

 

“Pakta integritas itu bagian daripada komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan KPU memberikan kesempatan kalau ada masyarakat yang menganggap PKPU itu menyimpang dari UU, silakan digugat,” kata Tjahjo sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (5/7).

 

Pakta integritas ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dengan adanya pakta integritas, maka seluruh pihak termasuk partai politik untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

 

Ia meyakini, seluruh partai politik akan patuh dan tidak mencalonkan ketiga kelompok tersebut sebagai calon anggota legislatif. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman Tjahjo yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. "Jadi kalau ada pakta integritas saya pengalaman sekjen partai ya. Termasuk partai-partai tidak ada kok mencalonkan tiga kelompok tadi," ujarnya.

 

Selain itu Tjahjo mengatakan terkait pro-kontra Peraturan KPU, posisi pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang dari UU yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR. Dia tidak menginginkan Peraturan KPU menyimpang dari UU karena bisa berpotensi adanya gugatan yang dikhawatirkan mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu.



"Ini sudah mepet pendaftaran caleg, lalu sudah dilakukan lobi-lobi partai politik untuk awal September karena sudah pendaftaran capres dan cawapres dan 23 September sudah mulai kampanye. Kampanye partai, kampanye pasangan capres dan cawapres sehingga waktunya sangat mepet," katanya.

 

Baca:

 

KPU mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 beserta bakal calon legislatifnya untuk memenuhi persyaratan calon legislatif yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU. “Pesan bagi partai politik yang ingin mendaftarkan bacalegnya ke Komisi Pemilihan Umum adalah menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018," ujar komisioner KPU Ilham Saputra.

 

Ilham menuturkan, pendaftaran bakal caleg DPR RI, DPRD provinsi serta kabupaten/kota dibuka oleh KPU dari tanggal 4-17 Juli 2018. Menurutnya, dokumen yang perlu dipastikan dibawa saat mendaftar adalah syarat pencalonan dan syarat-syarat calon. “Ketika kedua syarat itu tersedia maka oleh petugas akan diterima dan diperiksa,” katanya.

 

Untuk syarat pertama yakni diperiksa dan dipastikan ketersediaannya surat rekomendasi dari partai politik bertandatangan ketua umum dan sekjen tingkat Dewan Pimpinan Pusat. “Suratnya harus ditandatangani basah oleh keduanya, ujar Ilham.

 

Syarat kedua, adanya dokumen yang memuat keterwakilan perempuan, berikut penempatannya. Dalam UU Pemilu diatur bahwa partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan, termasuk penempatannya, di mana bakal caleg perempuan harus ditempatkan di tiap dua bakal caleg laki-laki.



Menurutnya, bakal caleg perempuan tidak boleh ditempatkan paling belakang, tapi mengikuti model zipper atau berurutan, di mana dari tiga kursi yang diperoleh partai di suatu dapil maka salah satunya harus diisi caleg perempuan. Selain itu parpol harus menyerahkan formulir berisi pakta integritas yang telah ditandatangani yang menyatakan parpol tidak akan mencalonkan orang yang pernah menjadi terpidana korupsi.

 

Ilham mengatakan, jika parpol dapat menunjukkan formulir pakta integritas itu, baru selanjutnya KPU akan memeriksa rekam jejak calon termasuk melihat persyaratan pribadi dari masing-masing calon, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sementara itu untuk bakal calon yang pernah dipidana di luar kasus narkotika, korupsi, kejahatan seksual anak, maka calon harus mengumumkannya di media. Sedangkan jika tidak pernah dipidana maka calon harus menyertakan surat dari pengadilan negeri yang mengatakan dirinya tidak pernah dipidana.

 

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah mencatatkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dalam Berita Negara. Salah satu substansi dalam peraturan sempat memicu polemik antara pemerintah dan DPR, yakni mengenai larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon anggota legislatif, yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU yang menyebutkan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan bakal caleg dengan ketentuan pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan bakal calegnya. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.