Kamis, 05 Juli 2018
Begini Poin-Poin Kesepakatan Rapat Konsultasi Pencalonan Terpidana
Jika uji materi ditolak MA, KPU berhak mencoret calon yang berstatus mantan terpidana.
RED
0
Begini Poin-Poin Kesepakatan Rapat Konsultasi Pencalonan Terpidana

Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Kamis yang membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menghasilkan kesepakatan, yaitu semua warga negara berhak memilih dan dipilih.

 

"Rapat menghargai apa yang sudah diputuskan pemerintah yaitu mengesahkan PKPU, namun kami menghargai adanya ketentuan lain yaitu hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai konstitusi," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai Rapat Konsultasi di Kompleks Parlemen, Kamis (05/7).

 

Bambang mengatakan dalam Rapat Konsultasi tersebut, KPU menjelaskan alasan membuat PKPU yang melarang eks-narapidana korupsi menjadi caleg karena adanya tekanan publik dan adanya kekosongan hukum.

 

Selain itu, menurut dia, beberapa pihak juga menyampaikan catatan tentang filsafat tentang hak warga negara dan hak asasi, prinsip-prinsip penyusunan UU serta norma yang diatur dalam konstitusi. "Kami sepakat berikan kesempatan pada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg di semua tingkatan di parpol masing-masing," ujarnya.

 

(Baca juga: Pakta Integritas dalam Peraturan KPU, Komitmen Perangi Korupsi)

 

Bambang menjelaskan sambil menunggu proses verifikasi caleg, diperkenankan menggunakan haknya melakukan gugatan atau uji materi terkait PKPU tersebut ke Mahkamah Agung. Menurut dia, putusan apapun di MA akan menjadi patokan bagi KPU. Misalnya, kalau uji materi diterima dan dikabulkan maka KPU meneruskan proses verifikasi menjadi caleg tetap. Sebaliknya jika ditolak maka KPU berhak mencoret caleg terpidana bersangkutan. "Semua berpulang pada putusan MA yang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diberikan waktu paling lama 30 hari ketika ada gugatan di MA," katanya.

 

Bambang berharap kesepakatan dalam Rapat Konsultasi tersebut dapat menurunkan tensi politik yang meningkat terkait polemik PKPU tersebut, beberapa hari terakhir.

 

Sebelumnya, Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi II dan Komisi III mengadakan rapat konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi menandatangani Peraturan KPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Rabu (4/7). PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu sudah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan Nomor 834 Tahun 2018 yang ditandatangani Kemenkumham.

 

(Baca juga: Larangan Eks Napi Nyaleg, Bentuk Penyelenggaraan Negara yang Bersih)

 

Pasal 4 Ayat (3) Bab II Bagian Kesatu tentang Umum mengatur mengenai larangan mantan narapidana menjadi caleg. Dalam Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), [partai politik] tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi".

 

Lalu dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (e) disebutkan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan ketentuan pimpinan parpol sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (3) yang berisi rincian setiap dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.