Jumat, 06 Juli 2018
MA: Surat Keterangan Pengadilan Syarat Caleg Gratis
Bagi peradilan umum dan peradilan militer yang telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apapun diminta untuk mengembalikannya. Ini berlaku untuk semua jenis permohonan surat keterangan ke pengadilan.
Aida Mardatillah
0
MA: Surat Keterangan Pengadilan Syarat Caleg Gratis
Gedung MA. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait semua jenis surat keterangan pengadilan.

 

SEMA No. 2 Tahun 2018 ini, salah satunya mengatur pembebasan pungutan permintaan surat keterangan terutama bagi semua calon anggota legislatif (caleg) melalui seluruh peradilan umum dan peradilan militer.

 

"Surat keterangan ini tidak dikenakan PNBP (penerimaan, negara bukan pajak). Jadi pembuatannya tidak dipungut biaya alias gratis," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, di Gedung MA Jakarta, Jumat, (6/7/2018).

 

Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2018 ini lantaran banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon kepala daerah dan para calon anggota legislatif ke pengadilan negeri maupun pengadilan militer sebagai syarat formal pendaftaran para calon anggota legislatif.

 

"Ada banyak pertanyaan dari peradilan umum ataupun peradilan militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan," ujar Abdullah.

 

Abdullah menerangkan bagi peradilan umum dan peradilan militer yang telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apapun diminta untuk mengembalikannya. “Sesuai SEMA No. 2 Tahun 2018, pengadilan umum dan pengadilan militer tidak dibenarkan memungut biaya terkait pembuatan surat keterangan kepada pemohon,” tegasnya.

 

Menurut Abdullah, kebijakan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan huruf e angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

 

SEMA No. 2 Tahun 2018 ini juga mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan surat-surat keterangan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri atau Niaga atau Militer paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.

 

Surat keterangan pengadilan sesuai SEMA No. 3 Tahun 2016 yakni surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit; surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana; surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya; surat keterangan pernah dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik; dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

 

"Diharapkan lahirnya peraturan baru ini dapat memberi kejelasan kepada pengadilan umum dan pengadilan militer untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya," kata Abdullah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.