Jumat, 06 Juli 2018
Peraturan KPU yang Larang Caleg Mantan Koruptor Bakal Diuji ke MA
Pemohonnya, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah yang pernah divonis 1 tahun penjara dalam perkara korupsi pada tahun 2015.
Agus Sahbani
0
Peraturan KPU yang Larang Caleg Mantan Koruptor Bakal Diuji ke MA
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono berencana mengajukan permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang salah satunya melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif ke Mahkamah Agung (MA).

 

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi peluang bagi Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya PKPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada MA," kata Iqbal kepada Antara di Semarang, Jateng, Jumat (6/7/2018).

 

Iqbal yang pernah mendekam 9 bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang mengajukan permohonan judicial review ke MA lantaran menganggap PKPU, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu. Baca Juga: Galang Pansus Peraturan KPU Larang Eks Napi Nyaleg Dinilai Berlebihan

 
Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan KPU disebutkan persyaratan bakal calon anggota badan legislatif, antara lain, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

 

Sementara itu, dalam UU Pemilu, lanjut Iqbal yang juga alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), tidak ada larangan bagi mantan koruptor untuk menjadi calon anggota badan legislatif.

 

Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyebutkan, “Seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

 

Iqbal menambahkan pengajuan permohonan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai ikhtiar agar hak politiknya tidak hilang pada Pemilu Anggota DPR RI 2019.

 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa (24-2-2015) memvonis Iqbal 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta karena terbukti melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Dalam putusan PN Semarang Nomor 138/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg tahun 2015 ini, majelis hakim yang diketuai Hastopo tidak mencabut hak politik Iqbal.

 

Namun, Iqbal yang juga Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah tidak menyebut kapan pastinya dirinya akan mengajukan judicial review ke MA. "Insya Allah minggu depan," ujar Iqbal.

 

Sesuai dengan UU Pemilu, batas waktu pengajuan ke MA paling lambat 30 hari kerja sejak PKPU 20/2018 diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tanggal 4 Juli 2018.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.