Bahas Ketimpangan Antar Daerah, Indonesia Development Forum Digelar
Berita

Bahas Ketimpangan Antar Daerah, Indonesia Development Forum Digelar

​​​​​​​Ide-ide dan inovasi yang diajukan dalam IDF 2018 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi permasalahan kesenjangan antarwilayah.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: RES
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: RES

Kementerian PPN/Bappenas, didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta membahas ketimpangan antar daerah.



Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/7), mengatakan, pada tahun keduanya, IDF mengangkat tema "Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara". Tema ini sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran" dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan.



Tema ini berangkat dari kesadaran pemerintah Indonesia tentang dampak kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.



Pada IDF 2018, pemerintah Indonesia melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap pelayanan dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia.



"Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif," kata Menteri Bambang sebagaimana dikutip dari Antara.



Selain antarwilayah, lanjut Bambang, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini diprediksi akan makin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar.



Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. "Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antarwilayah dan intrawilayah," katanya menegaskan.

Tags:

Berita Terkait