Selasa, 10 Juli 2018
Bahas Ketimpangan Antar Daerah, Indonesia Development Forum Digelar
​​​​​​​Ide-ide dan inovasi yang diajukan dalam IDF 2018 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi permasalahan kesenjangan antarwilayah.
RED
0
Bahas Ketimpangan Antar Daerah, Indonesia Development Forum Digelar
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: RES

Kementerian PPN/Bappenas, didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta membahas ketimpangan antar daerah.



Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/7), mengatakan, pada tahun keduanya, IDF mengangkat tema "Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara". Tema ini sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran" dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan.



Tema ini berangkat dari kesadaran pemerintah Indonesia tentang dampak kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.



Pada IDF 2018, pemerintah Indonesia melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap pelayanan dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia.



"Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif," kata Menteri Bambang sebagaimana dikutip dari Antara.



Selain antarwilayah, lanjut Bambang, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini diprediksi akan makin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar.



Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. "Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antarwilayah dan intrawilayah," katanya menegaskan.



Untuk mengatasinya, kata Bambang, strategi yang selama ini diimplementasikan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan.



Selain itu, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang. Terakhir, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.



Ia berharap, ide-ide dan inovasi yang diajukan dalam IDF 2018 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi permasalahan kesenjangan antarwilayah. Rekomendasi pembangunan yang dihasilkan IDF 2018 akan dikembangkan menjadi perencanaan matang yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh para pembuat kebijakan. Rekomendasi tersebut juga menjadi masukan penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan yakin bahwa gelaran IDF 2018 dapat menginspirasi lahirnya inisiatif-inisiatif baru untuk membantu mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Australia berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya tersebut dengan terus berkolaborasi bersama mitra-mitra kami di Indonesia dan lingkup internasional," katanya.

 

Baca:

 

Susun RPJMD

Bambang juga berharap, gelaran IDF 2018 dapat menjadi referensi pemerintah daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada serentak Juni lalu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Menurut saya ini momentum bagus. Sudah ada pilkada dan kemudian setiap pemenang pilkada apakah itu gubernur, bupati, atau walikota terpilih harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah dari daerahnya untuk lima tahun ke depan dan tentunya kita harapkan mereka buat RPJMD terbaik," ujarnya.



Untuk membuat RPJMD terbaik, lanjut Bambang, tentunya pemerintah daerah membutuhkan referensi terutama dalam menyusun program untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di daerah. Selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tentunya pemerintah daerah dapat melihat contoh sukses dari daerah lain.


"RPJMN yang ada di tingkat nasional tapi belum tentu applicable ke daerah. Tentunya mereka harus melihat juga apa sih yang daerah lain lakukan dan sukses. Itu kenapa IDF jadi penting dalam konteks pasca pilkada, karena kita harapkan ide-ide bagus dan best practice mudah-mudahan bisa jadi referensi dari RPJMD yang harus mereka susun sebagai bagian kewajban dari keterpilihan gubernur, bupati atau walikota tersebu," kata Bambang.



IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Forum ini mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas-disiplin.



IDF 2018 menghadirkan lebih dari 250 pembicara bertaraf nasional dan internasional, lebih dari 95 makalah dan presentasi, yang telah diseleksi dari 580 peserta dari seluruh dunia, mengenai berbagai topik yang melingkupi pusat-pusat pertumbuhan, mempersempit celah di wilayah pinggiran, meningkatkan pelayanan mendasar, inovasi dalam pemerintahan lokal, pertumbuhan ekonomi digital, perbaikan konektivitas hingga optimalisasi sumber pendanaan pembangunan yang efektif dan inovatif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.