Rabu, 11 July 2018
BPOM Dinilai Ambigu Sikapi Kasus Susu Kental Manis
Pemerintah diminta melakukan audit dan pemeriksaan terhadap SOP yang dijalankan BPOM selama ini mengingat sudah terlalu banyak kasus yang terjadi dalam beberapa tahun ini akibat lemahnya sistem pengawasan BPOM.
M. Agus Yozami
1
BPOM Dinilai Ambigu Sikapi Kasus Susu Kental Manis
Ilustrasi susu kental manis. Foto: youtube

Koordinator Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim, menilai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ambigu dalam menyikapi susu kental manis (SKM) sehingga bisa menurunkan kepercayaan publik.

 

"Ambiguitas sikap BPOM terkait SKM ini tentunya semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap BPOM. Hal ini juga menjadi pertanyaan ada apa dengan BPOM," kata Rizal seperti dilansir Antara di Depok, Jawa Barat, Rabu (11/7).

 

Peneliti ekonomi UI mengatakan BPOM sebagai otoritas yang berfungsi dalam mengatur dan mengawasi obat dan makanan seyogyanya dapat segera mengevaluasi diri mengingat begitu banyak kasus yang muncul di domain BPOM.

 

"Apalagi keterangan pers BPOM terkait SKM yang ambigu," katanya.

 

Rizal menjelaskan diskursus apakah susu kental manis boleh menggunakan terminologi susu atau tidak sebenarnya sudah dibicarakan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan di negara maju sudah diterapkan aturan pencantuman penggunaan susu.

 

"Susu kental manis dari sisi kandungannya memang tidak layak disebut susu. Ini juga sudah dijelaskan oleh para pakar ilmu gizi dari berbagai universitas di Indonesia," katanya.

 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap SOP yang dijalankan BPOM selama ini mengingat sudah terlalu banyak kasus yang terjadi dalam beberapa tahun ini akibat lemahnya sistem pengawasan BPOM.

 

Sebelumnya, advokat perlindungan konsumen, David Maruhum Lumban Tobing, mengatakan bahwa BPOM bisa menjadi pihak yang digugat oleh konsumen atas polemik susu kental manis. David menjelaskan kepada hukumonline bahwa regulator menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas informasi menyesatkan soal susu kental manis di masyarakat selama ini.

 

Mengacu Peraturan Kepala BPOM No.21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (PerkaBPOM 21/2016), David meyakini bahwa susu kental manis termasuk produk susu berdasarkan regulasi yang berlaku. “Menurut aturan Kepala BPOM memang produk susu, nggak bisa kita sangkal, aturan bilang begitu,” katanya.

 

Atas dasar regulasi ini, pelaku usaha tidak bisa disalahkan selama mematuhi ketentuan produksi, pelabelan, dan distribusi susu kental manis. Penamaan dengan kata ‘susu’ itu pun sudah atas izin BPOM.

 

“Kalau sudah lulus uji oleh BPOM, dikasih izin edar. Tinggal ada pengawasan setelah di pasaran,” ujar advokat yang telah lama bergelut dalam bidang perlindungan konsumen ini.

 

Sikap BPOM yang menertibkan aturan soal periklanan susu kental manis diapresiasi oleh David. Hal ini karena susu kental manis kerap dianggap masyarakat sebagai produk susu yang digunakan sebagai asupan pemenuhan nutrisi gizi. Pada saat yang sama, ia menilai BPOM ikut andil atas kesalahpahaman ini. Bahkan, BPOM bisa menjadi pihak yang digugat konsumen.

 

Sepanjang penelusuran David, belum ada kategori BPOM soal standar kandungan kadar susu dalam produk susu agar bisa disebut susu bernutrisi. “BPOM harus membuat kategori, bagaimana sih susu yang bernutrisi itu? Yang bergizi itu apa? Ada tidak aturannya?”  kata dia.

 

Sesat informasi di masyarakat soal penggunaan susu kental manis justru bermula dari ketidakjelasan regulasi BPOM soal produk susu mana yang layak disebut asupan pemenuhan nutrisi gizi. “Ini yang harus dievaluasi BPOM. Dia juga tidak bilang susu kental manis tidak mengandung nutrisi kan?” ujar David menambahkan.

 

Apabila ditemukan pelabelan atau iklan susu kental manis yang mengesankan sebagai produk susu asupan nutrisi gizi, David menganggap itu sebagai kesalahan BPOM. “Salahnya BPOM, sebagai pengawas tidak bisa mengawasi,” katanya.

 

(Baca Juga: Polemik Susu Kental Manis, Ahli: Konsumen Bisa Gugat BPOM)

 

Patuhi Regulasi

Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri mengingatkan perusahaan yang mengeluarkan produk makanan dan minuman untuk benar-benar mematuhi regulasi terkait label iklan pangan agar tidak menyesatkan atau membingungkan masyarakat.

 

"Para pelaku usaha produk makanan dan minuman harus mematuhi aturan tentang label dan iklan pangan," kata Abidin Fikri dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (11/7).

 

Selain itu, ujar dia, pelaku usaha produk makanan dan minuman juga harus jujur dalam menampilkan informasi mengenai kandungan, komposisi dan petunjuk penggunaan, serta anjuran konsumsi.

 

Politisi PDIP itu berpendapat, polemik terkait susu kental manis yang marak beberapa waktu terakhir ini perlu dijadikan pintu masuk untuk menyelidiki produk makanan dan minuman yang iklan dan labelnya tidak menginformasikan kelayakan konsumsi produk.

 

"Atas polemik ini, BPOM bisa menginvestigasi secara menyeluruh produk makanan dan minuman yang diduga tidak layak dikonsumsi,” katanya.

 

Ia juga menginginkan hasil investigasi tersebut diberikan informasi yang utuh kepada masyarakat demi peningkatan kualitas hidup warga. Abidin juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman, dengan mencermati komposisi, kandungan, hingga anjuran konsumsinya.

 

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan susu kental manis atau SKM mengandung lemak susu setidaknya delapan persen. "Karakteristik jenis SKM adalah kadar lemak susu tidak kurang dari delapan persen dan kadar protein tidak kurang dari 6,5 persen untuk 'plain'," kata Penny seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (9/7).

 

Dia mengatakan subkategori susu kental dan analognya, termasuk SKM, merupakan salah satu subkategori dari kategori susu dan hasil olahannya. Subkategori atau jenis itu, kata dia, berbeda dengan jenis susu cair dan produk susu serta jenis susu bubuk, krim bubuk dan bubuk analog.

 

Susu kental dan analog lainnya, lanjut dia, memiliki kadar lemak susu dan protein yang berbeda tapi seluruh produk susu kental dan analognya tidak dapat menggantikan produk susu dari jenis lain sebagai penambah atau pelengkap gizi.

 

Di pasaran, SKM seharusnya digunakan untuk toping dan pencampur pada makanan atau minuman di antaranya untuk roti, kopi, teh, coklat dan lain-lain. Menurut dia, SKM bukan untuk pengganti asupan susu, bahkan untuk air susu ibu (ASI). (ANT)

 

BPOM Dinilai Ambigu Sikapi Kasus Susu Kental Manis
 - Fitria hasanah
11.07.18 15:41
verry good
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.