Rabu, 11 Juli 2018
Uji Materi Peraturan KPU Larangan Terpidana Nyaleg Tersandung Putusan MK
Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di MA wajib dihentikan jika UU yang menjadi batu uji sedang disidangkan di MK.
Moh. Dani Pratama Huzaini
0
Uji Materi Peraturan KPU Larangan Terpidana Nyaleg Tersandung Putusan MK
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Masa pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana jadwal yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal berakhir pada 16 Juli 2018. Seiring dengan telah diundangkannya Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka terbuka pula kesempatan para pihak yang merasa tidak terakomodasi kepentingannya untuk mempersoalkan larangan terpidana mencalonkan diri dalam Peraturan KPU tersebut.

Melihat tenggang waktu pendaftaran bakal calon yang sebentar lagi akan ditutup, dibandingkan dengan durasi sejak pendaftaran hingga keluarnya putusan pengujian Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, menarik untuk mengetahui nasib bakal calon yang tersandung langkahnya oleh ketentuan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Tercatat sejak Jumat (6/7) lalu sudah ada beberapa mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftarkan hak uji materi Peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung (MA).

(Baca juga: MA Terima Tiga Uji Materi Peraturan KPU Larangan Mantan Koruptor Nyaleg).

Pada waktu rapat antara DPR, Pemerintah, dan penyelengara pemilu pekan lalu, disepakati bahwa terpidana korupsi berhak mengajukan langkah hukum ke MA. Dalam prose situ nama mereka bisa diajukan sambil proses verifikasi di KPU tetap berjalan. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut, hak warga masyarakat, termasuk terpidana, untuk mempersoalkan Peraturan KPU dimaksud.

Langkah terpidana korupsi bisa jadi tak semudah membalik telapak tangan. Pertama, jangka waktu putusnya permohonan hak uji materi itu tak diketahui pasti. Bisa saja bar diputus majelis hakim setelah proses verifikasi selesai. Alasan lain dikemukakan Very Junadi.  Direktur Eksekutif Kode Inisiatif ini menyatakan bahwa proses pengujian Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang telah didaftarkan berpotensi dihentikan MA.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, jika batu uji peraturan perundang-undangan yang sedang diuji di MA pada saat bersamaan sedang diuji pula di MK, maka MA wajib menghentikan proses uji materi yang telah di daftarkan oleh pemohon. Pasal 55 UU MK menyebutkan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

(Baca juga: Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Tindak Pidana Pemilu).

Untuk itu, Very menegaskan bahwa keberadaan Peraturan  KPU No. 20 Tahun 2018 tetaplah berlaku sehingga tetap menjadi landasan hukum proses pencalonan anggota legislatif. “Peraturan KPU nya tetap berlaku untuk proses pencalonan itu. Mantan narapidana itu tentu tidak bisa mencalonkan kalau berdasarkan Peraturan KPU itu. Sampai sebelum dibatalkan sama MA dia tetap berlaku jadi Peraturan KPU itu harus dipatuhi semua,” ujarnya, Selasa (10/07).

Selanjutnya Very memberi catatan terkait mekanisme pengujian peraturan di bawah Undang-Undang di MA. Menurut Very, ke depan mestinya maksud ketentuan Pasal 55 UU Mk tersebut berlaku secara kontekstual. “Mestinya ke depan hanya terhadap hal-hal yang sifatnya kontestual saja. Jika tidak ada kaitannya antara batu uji  yang di uji ke MK (di MK kan diuji soal threshold), sehingga proses pengujian MA tetap bisa di jalankan,” terang Very.

Terhadap hal ini, Kabiro Humas MA, Abdullah menyerahkan kelanjutan proses permohonan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 kepada majelis hakim. “Nanti biarkan hakim yang memutuskan, saya kan ndak boleh berpendapat,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.

Untuk diketahui, sebelumnya MK melalui putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada Maret 2018 menyatakan bahwa MA harus menunda pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU jika ada proses uji materi UU di MK hingga ada putusan MK.

Dalam pertimbangannya, MK menilai Pasal 55 UU MK pada dasarnya telah memberi kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU, khususnya yang menjadi dasar pengujian MK. Sehingga, penghentian proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak perlu dipertentangkan dengan asas kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materi UU.

Sebagaimana diterangkan pemerintah dan MA dalam persidangan di MK, Pasal 55 UU MK tidak hanya dimaknai menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai dasar pengujiannya sedang diuji MK, tetapi kata “dihentikan” ini dapat ditafsirkan untuk dijatuhkan putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO).

Untuk itu MK menilai, putusan akhir ini tentu tidak lagi dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Apabila uji materi hendak diajukan lagi, maka harus diajukan permohonan baru dan membayar biaya lagi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.