Rabu, 11 Juli 2018
Menteri Perdagangan Pastikan KPPU Independen
Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Fitri N. Heriani
0
Menteri Perdagangan Pastikan KPPU Independen
Gedung KPPU. Foto: RES

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan tertutup bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Kantor KPPU, Selasa (10/7). Pertemuan ini antara lain dilaksanakan dalam rangka membahas Revisi UU Persaingan Usaha yang saat ini tengah dibahas di DPR. Tetapi pertemuan ini juga ditengarai untuk membahas polemik mengenai eksistensi lembaga ini.  

Enggartiasto mengatakan Pemerintah masih membutuhkan KPPU dalam rangka mengatasi masalah persaingan usaha tidak sehat. Apalagi saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas revisi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “(Pemerintah) memerlukan masukan KPPU sebab jika UU selesai, yang akan melaksanakan KPPU. Kami sepakat membahas secara internal bahkan kita bahas bersama KPPU, dalam waktu dekat selesai,” kata Enggartiasto.

Dalam kesempatan yang sama, Enggartiasto sempat menegaskan posisi kelembagaan KPPU yang saat ini masih menjadi pembahasan di DPR. Menurut isu yang beredar, terdapat pasal yang meletakkan posisi KPPU di bawah pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan. Atas isu tersebut, Enggartiasto dengan tegas membantah.

“Pasal berapa? Saya lihat langsug di dalam pasal-pasal, KPPU bertanggung jawab kepada presiden, jadi tidak ada (KPPU dibawah pemerintah). Dan kita berkali-kali di dalam kegiatan yang kita lakukan selalu minta pendapat untuk menetapkan harga eceran tertinggi. Apakah melanggar aturan atau tidak, minta rekomendasi. Menghormati betul kehadiran lembaga KPPU dan independensinya,” jelasnya.

Menurutnya, indenpendensi lembaga KPPU diperlukan demi menjaga ekonomi bangsa dan iklim usaha yang sehat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPPU membutuhkan landasan hukum. Di tangan para Komisioner KPPU, tertumpu banyak harapan untuk menciptkan iklim usaha yang sehat dan bersama-sama menyusun Undang-Undang terbaik. Sayangnya, Enggartiasto tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi masukan dari KPPU.

“Masukan apa yang diberikan KPPU? Justru ini yang akan dibahas dari tim KPPU dan pemerintah, pasal per pasal titik koma akan kita bicarakan. Sebelum konsinyering kita akan duduk, pertemuan hari ini insidentil saja. Bagaimana secara keseluruhan DIM, nanti akan duduk konsinyering antara pemerintah dan KPPU. Harusnya agak cepat dibahas, sekarang sudah 75 pasal yang dibahas dari 400 pasal, ” ungkapnya

Sementara itu Ketua KPPU Kurnia Toha menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu diperkaut di dalam revisi UU Persaingan Usaha. Pertama, mengenai subjek yakni pelaku usaha. Jika di UU Persaingan Usaha saat ini defenisi pelaku usaha hanya mencakup pelaku usaha yang  melakukan aktivitas dalam negeri, maka dalam revisi defenisi pelaku usaha lebih diperluas.

(Baca juga: Perubahan Status, Potensial Perlemah KPPU).

“Sementara best practice internasional yang ada di negara-negara lain, itu bukan cuma pelaku usaha yang melaukan aktivitas di Indonesia yang bisa diperiksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha, tapi juga pelaku usaha di luar negeri yang juga mereka melakukan aktivitas di dalam negeri. Harapan kita di UU yang baru subjek ini bisa berubah. Memang ada pendapat yang mengatakan nanti eksekusinya bagaimana, nah khan sama juga negara lain punya cara yang serupa eksekusinya juga sulit tapi dia ada aturannya. Jadi ini bisa menjadi jalan dan kerjasama dengan negara-negara lain terutama negara-negara Asean dan partner usaha Indonesia,” kata Kurnia Toha.

(Baca juga: Status Kelembagaan Masih Menjadi Agenda Utama Komisioner Baru KPPU).

Hal lain adalah mengenai notifikasi merger. Dalam praktik yang ada saat ini, notifikasi merger dilakukan setelah merger terjadi. Padahal, praktik ini akan memakan biaya yang banyak jika setelah merger dilakukan KPPU membatalkan merger. Kemudian, menyoal kelembagaan. Kurnia Toha berharap kesekjenan KPPU sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar karir pegawai KPPU lebih terjamin.

“Untuk denda, saat ini diatur minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp25 miliar. Kegiatan usaha yang kelasnya multinasional, jelas denda ini tidak seberapa. Padahal denda ini adalah sebagai efek jera. Dan banyak hal lain lagi yang akan kami bahas,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.