Kamis, 12 Juli 2018
Suap Anggota DPRD, Bupati Lampung Tengah Nonaktif Dituntut 4,5 tahun
Selain hukuman denda, penuntut umum juga meminta Mustafa dicabut hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman.
Aji Prasetyo
0
Suap Anggota DPRD, Bupati Lampung Tengah Nonaktif Dituntut 4,5 tahun
Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat menunggu pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7). Foto: AJI

Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menghukum Bupati Lampung Tengah nonaktif, Mustafa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Selain itu, ia diharuskan membayar denda sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

 

Ia dianggap terbukti bersalah memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD antara lain Wakil Ketua I dari Fraksi PDIP Natalis Sinaga, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Rusliyanto yang terhadap keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah. Selain itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi, Sunardi, Ketua Fraksi PDIP Raden Sugiri, Bunyana, dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin.

 

"Menuntut, agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan terdakwa H. Mustafa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Jaksa Asri Irawan, Rabu (11/7/2018) malam.

 

Menurut Jaksa Asri, tujuan pemberian suap yaitu agar para anggota DPRD memberi persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebesar Rp300 miliar pada TA 2018. Baca Juga: “Tambal Sulam” Suap Bupati Lampung Tengah

 

Selain itu, untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar pada pemberian pinjaman.

 

Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak memberi suri tauladan yang baik sebagai bupati, dan merusak tatanan pemerintahan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan pertimbangan meringankan, ia berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

 

Selain dijatuhkan hukuman badan dan denda, penuntut umum juga meminta majelis memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Mustafa selama 4 tahun setelah menjalani hukuman. Sebab, korupsi yang dilakukan Mustafa dilakukan pada saat ia menjabat sebagai bupati.

 

Penuntut umum KPK lainnya Zainal Abidin menyatakan pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Agar masyarakat tidak salah pilih dan menghindari daerah dipimpin oleh mantan pelaku korupsi," jelas Jaksa Zainal.

 

Jaksa Zainal juga memaparkan analisa yuridis dalam pemberian suap ini yang berawal untuk keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan. Pemkab Lampung Tengah berkeinginan meminjam uang Rp 300 miliar kepada PT SMI, tetapi untuk memenuhi syarat pinjaman daerah, dibutuhkan persetujuan dari DPRD.

 

Namun, pada saat pembahasan anggaran, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar menyatakan tidak setuju.

 

Setelah itu, Mustafa mulai melakukan komunikasi mengenai permintaan persetujuan anggota DPRD tersebut. Namun, anggota DPRD yang diwakili Natalis Sinaga mengajukan permintaan uang kepada Mustafa.

 

Selanjutnya, Mustafa memerintahkan Taufik Rahman selaku kepala dinas untuk mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek Pemkab pada tahun 2018 yang disepakati bahwa uang suap akan diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD.

 

Uang tersebut direalisasikan secara bertahap pada November-Desember 2017 dengan total penyerahan uang sebesar Rp8,695 miliar, tetapi masih ada kekurangan. Mustafa lalu meminta anak buahnya, Taufik untuk mencari rekanan yang didapat berjumlah Rp900 juta yang kemudian digenapkan menjadi Rp1 miliar. Sehingga pemberian total kepada anggota DPRD sebesar Rp9,695 miliar.

 

Sidang ini akan dilanjutkan pada Senin, 16 Juli 2018 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi baik dari Mustafa selaku terdakwa maupun kuasa hukumnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.