Jumat, 13 Juli 2018
Jerat Hukum Bagi Pemberi dan Pengguna SKTM Palsu
Kerugian yang terjadi bisa berupa menghambat kesempatan bagi siswa kurang mampu untuk bersekolah.
M. Agus Yozami
0
Jerat Hukum Bagi Pemberi dan Pengguna SKTM Palsu
Ilustrasi: BAS

Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu untuk mendaftar sekolah. Keberadaan SKTM fiktif ini telah melibatkan pihak orang tua, calon peserta anak didik, serta pihak aparat pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut.

  

Praktisi hukum Theodorus Yosep Parera menilai pemberi dan pengguna SKTM palsu untuk mendaftar sekolah bisa dipidana atas pemalsuan surat. "Bisa dipidana dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat," kata Yosep seperti dilansir Antara di Semarang, Rabu (11/7).

 

Ia menjelaskan ayat 1 Pasal 263 KUHP mengatur pidana tentang orang yang membuat surat palsu. "Dalam hal ini yang bisa kena Ketua RT atau RW serta lurah atau kepala daerah," ujar Yosep yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

 

Sementara ayat 2 mengatur tentang orang yang menggunakan surat palsu yang seolah-olah benar itu. Dalam hal ini, menurut dia, orangtua murid yang mendaftarkan anaknya.

 

Ia menjelaskan untuk menerapkan pasal ini, maka harus ada kerugian yang terjadi. "Harus ada kerugian materiil dan immateriil yang terjadi, kalau tidak ada kerugian tidak bisa diterapkan," tambahnya.

 

(Baca Juga: Gawat! Dosen FH Universitas Lambung Mangkurat Ketahuan Palsukan Ijazah)

 

Ia mencontohkan kerugian yang terjadi bisa berupa menghambat kesempatan bagi siswa kurang mampu untuk bersekolah. "Merugikan orang yang benar-benar miskin untuk bersekolah," katanya.

 

Menurut dia, kepolisian bisa proaktif untuk menyelidiki perkara ini karena sudah menyangkut kepentingan publik. "Menyangkut kerugian publik, sudah bukan lagi ranah perorangan," tambahnya.

 

Pasal 263 KUHP

(1)  Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2)  Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyatakan surat keterangan tidak mampu fiktif yang ditemui di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah, pihak sekolah, dan penegak hukum.

 

"Keberadaan SKTM fiktif yang terjadi di sejumlah daerah untuk keperluan mendaftar sekolah harus dicermati secara serius oleh Pemerintah, pihak sekolah, dan aparat penegak hukum," katanya dalam pernyataan yang diterima Antara, Senin (9/7).

 

Menurutnya, penggunaan mekanisme jalur hukum patut dipertimbangkan mengingat massifnya praktik pembuatan SKTM fiktif ini. "Jelas praktik ini melanggar etika, norma, dan hukum yang berlaku," katanya.

 

(Baca Juga: PERADI Lapor Polisi, Ini Pasal untuk Menjerat Pemalsu Dokumen PKPA)

 

Pemerintah dan lembaga pengelola pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, harus membuat sistem yang memungkinkan tidak ada lagi praktik penggunaan SKTM fiktif. Misalnya, membuat aturan bagi siapa saja yang sengaja membuat SKTM fiktif maka calon peserta didik atau calon mahasiswa akan dianulir hasil tes atau seleksi masuk di sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

 

Praktik pembuatan SKTM fiktif ini telah merusak mental dan nalar para calon peserta didik. Praktik ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan, tidak ada lagi praktik pembuatan SKTM fiktif yang jelas merugikan yang lainnya.

 

DPR akan mempertanyakan secara khusus atas praktik SKTM fiktif ini kepada pemerintah dengan harapan celah atas praktik tersebut dapat ditutup pada waktu-waktu mendatang. Di samping itu, mendorong pemerintah agar membuat sistem yang kukuh agar persoalan tersebut tidak muncul kembali.

 

Sebelumnya ramai diberitakan, banyaknya penyalahgunaan SKTM dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengancam memidanakan bagi siapa saja yang terlibat "jual- beli" Surat Keterangan Tidak Mampu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA/SMK.

 

"Kalau ada yang terlibat jual beli SKTM dalam proses PPDB akan saya pidanakan. Namun saya tidak terburu-buru, akan saya didik dan bina dulu," katanya seperti dikutip Antara di Magelang, Selasa (10/7).

 

Dengan banyaknya penyalahgunaan SKTM dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah, pihaknya telah meminta panitia PPDB dan sekolah untuk segera melakukan verifikasi ulang data calon siswa yang menggunakan SKTM sebelum PPDB tersebut diumumkan.

 

Ia menuturkan berdasarkan data yang diterima jumlah calon siswa yang sudah dicoret karena terindikasi menggunakan SKTM "abal-abal" dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mencapai ribuan calon siswa.

 

Ia berharap kepada para orang tua calon siswa yang mendaftarkan putra-putrinya di sekolah lanjutan atas negeri untuk tetap mengutamakan kejujuran terkait penggunaan SKTM sebagai salah satu syarat pendaftaran calon siswa baru.

 

"Kita didik anak-anak untuk berbuat jujur dan berbudi pekerti yang baik, maka orang tua jangan berbohong," katanya.

 

Ia mengatakan banyaknya temuan penyalahgunaan SKTM dalam PPDB tingkat SMA/SMK negeri tersebut, dirinya akan memberikan evaluasi pelaksanaan PPDB tahun ini dengan melakukan verifikasi faktual yang tegas.

 

"Karena waktunya sudah mepet dengan pengumuman, maka saya minta kepada para kepala sekolah dan guru untuk melakukan verifikasi faktual yang tegas, yakni bila diketahui tidak sesuai dengan kenyataan, harus secara tegas dicoret," katanya.

 

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sejumlah catatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait PPDB tahun 2018 untuk dilakukan perbaikan pada PPDB tahun depan. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.