Jumat, 13 Juli 2018
Korupsi di Daerah Jadi Perhatian Khusus KPK
Para mantan pimpinan KPK buka suara mengenai maraknya korupsi di Indonesia.
Aji Prasetyo
0
Korupsi di Daerah Jadi Perhatian Khusus KPK
Foto: RES

Banyaknya kasus penangkapan terhadap kepala daerah dan pejabat lain yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan rawannya tingkat korupsi di daerah. Misalnya, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari dalam suatu kesempatan mengungkapkan ada 9 titik rawan korupsi di daerah.

 

Sektor yang cukup rawan terjadinya korupsi antara lain perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, dan perizinan. Selanjutnya, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen-promosi-mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

 

Selain melakukan upaya pencegahan dan penindakan, KPK juga kerap berkoordinasi bahkan melakukan supervisi terhadap beberapa kasus yang terjadi di daerah diantaranya 6 kasus di Riau. Selain itu, ada beberapa kasus lain yang disebut juga disupervisi seperti kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS kategori dua (K2) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

 

Deputi Penindakan KPK, Irjen (Pol) Firli diketahui berada di NTB pada Mei lalu dan mengatakan timnya akan menggelar rapat bersama Polda NTB dan Kejati NTB. Sebelum menjabat Deputi, Firli merupakan Kapolda NTB.

 

Selain kasus tersebut, salah satu perkara yang cukup ramai dibicarakan yaitu perihal dugaan korupsi proyek pengadaan benih bawang putih tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah mantan pimpinan KPK bahkan bersuara mengenai dugaan kasus korupsi ini.

 

KPK sendiri membuka peluang melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap kasus tersebut. Tetapi Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan sejumlah syarat yang memperbolehkan KPK melakukan upaya tersebut.

 

Menurut Febri, KPK diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk lakukan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan aparat penegak lain. Tetapi hal itu baru bisa dilakukan ketika suatu perkara korupsi sudah pada tahap penyidikan dan penuntutan.

 

"Prinsipnya dalam menjalankang fungsi trigger mechanism tersebut KPK akan memfasilitasi dan membantu jika ada kendala bagi aparat penegak hukum lain dalam penyidikan atau penuntutan," kata Febri, Jumat (13/7/2018). Baca Juga: KPK Sebut OTT Kepala Daerah Sebagai Sebuah Tragedi

 

Korupsi mengkhawtirkan

Para mantan pimpinan KPK buka suara terkait maraknya berbagai kasus korupsi yang terjadi selama ini. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengatakan, kasus rasuah saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, sehingga harus ada kerja sama antar lembaga penegak hukum.

 

“KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua. Termasuk kepala negara,” kata Zulkarnain saat dihubungi, kemarin.

 

Menurut Zul, sapaan Zulkarnain, sebagai kepala negara Presiden Jokowi harus secara serius memperhatikan persoalan ini karena tidak dapat hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan KPK. Menurutnya, penangkapan atau penanganan perkara yang selama ini dilakukan KPK hanya sebagian kecil dari banyaknya dugaan tindak korupsi yang terjadi. 

 

“Maka pencegahan itu, eksekusi perbaikannya harus bekerja sama dengan presiden, dengan kementerian lembaga terkait. Yang bisa menekan itu Presiden. KPK sulit menekan itu kecuali, yang sudah bermasalah pidananya, cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK), baru bisa,” paparnya.

 

Sebelumnya, Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad dalam sejumlah kesempatan menyatakan masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di sektor tertentu. Samad sepertinya lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan pangan.

 

Berbeda pendapat dengan Samad, eks pimpinan KPK lainnya Bibit Samad Rianto berpendapat sektor korupsi tidak hanya di pertanian, tetapi juga di segala sektor baik pemerintah pusat maupun daerah.

 

“Pernyataan Abraham Samad itu ya itu pengamatan dia. Kalau menurut saya, semua bidang itu ada korupsinya, cuma saja ada yang mencuat ke permukaan ada yang nggak. Ada yang ketangkep karena sial, ada yang nggak,” kata pensiunan jenderal polisi ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.