Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara resmi menyampaikan hasil pengawasannya sepanjang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Dalam laporannya, terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian Bawaslu. Antara lain, terkait dengan hak pilih pemilih tambahan; partisipasi pemilih tidak memenuhi target di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (C6) kepada pemilih; banyaknya surat suara yang tidak sah saat pemungutan suara; pemungutan suara ulang (PSU) dan hasil pengawasan terhadap perolehan suara yang tipis di Pilkada 2018.
Terkait hak pilih pemilih, Bawaslu menyoroti tingginya jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dari total 143.667.935 orang yang memiilih pada Pilkada serentak 2018, terdapat 173.553 pemilih dari DPPH dan 2.032.556 pemilih dari DPTb. Untuk diketahui, jumlah DPTb merupakan dasar evaluasi terhadap proses pemutahiran data pemilih sepanjang tahapan pemilihan.
Menurut Bawaslu, pemilih yang masuk dalam DPTb tersebut, sangat potensial tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 karena DPS Pemilu 2019, berdasarkan DPT Pilkada serentak 2018. “DPTb ini hampir pasti belum masuk ke dalam DPS (Pemilu 2019) sehingga pada Pileg - Pilpres mereka (diusahakan) bisa masuk dalam DPT,” ujar anggota Bawaslu, Muhammad Afifudin, di hadapan wartawan di kantor Bawaslu, Kamis (12/7).
Tahapan perbaikan DPS akan berlangsung hingga Juli 2018 untuk selanjutnya dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) pada 22 Juli 2018 dan perbaikan DPSP hingga 12 Agustus 2018. Diharapkan, sepanjang tahapan tersebut, KPU dapat melakukan pencermatan terhadap DPTb Pemilihan dan menjadikan bahan utama untuk perbaikan DPS dan DPSHP Pemilu.
Temuan Bawaslu berikutnya adalah terkait partisipasi pemilih dan pemilih disabilitas dalam Pilkada. Pada Pilkada serentak 2018, partisipasi pemilih di 17 propinsi rata-rata sebesar 69 persen dengan daerah yang mencatat partisipasi paling tinggi adalah Kalimantan Barat sebesar 75 persen. Partisipasi pemilih paling rendah terdapat di Kalimantan Timur dan Riau sebesar 58 persen. “Masih harus didorong betul bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa maksimal,” ujar Afifudin.
Sementara partisipasi pemilih disabilitas rata-rata sebesar 49 persen dengan tingkat pemilih disabilitas tertinggi terdapat di Maluku sebesar 96 persen dan paling rendah terjadi di Jawa Tengah 32 persen.
Selanjutnya, temuan terkait surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 3.098.239 atau setara 3 persen dari seluruh logistik pemilihan yang digunakan. Surat suara tidak sah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 778.805 surat suara, Kalimantan Timur sebanyak 50.110 surat suara, dan Jawa Timur sebanyak 782.027 surat suara.