Sabtu, 14 Juli 2018
Terpidana Korupsi Ramai Ajukan PK, KY Yakin MA Independen
Putusan perkara korupsi bukan hanya tergantung dari berat ringannya vonis, tapi bagaimana pertimbangan hukum dan kualitas putusan menjadi lebih baik.
RED
0
Terpidana Korupsi Ramai Ajukan PK, KY Yakin MA Independen
Ilustrasi : BAS

Maraknya terpidana korupsi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), membuat Komisi Yudisial (KY) yakin bahwa MA akan menangani perkara secara independen dan parsial. "KY percaya MA sebagai lembaga independen tidak akan mudah diintervensi oleh siapapun," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (13/7).

 

Hal ini diungkapkan Komisioner KY ini dalam menanggapi maraknya terpidana korupsi ajukan PK, setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun sejak Mei 2018 lalu. Menurutnya, maraknya terpidana korupsi mengajukan PK tidak ada hubungannya dengan anggaran lemahnya MA pasca Artidjo pensiun.

 

"Bila saat Pak Artidjo pensiun kemudian banyak terpidana korupsi mengajukan PK, kemungkinannya adalah karena sosok Pak Artidjo sehingga para terpidana korupsi tersebut menunggu beliau pensiun," katanya.

 

Meski begitu, Farid menekankan bahwa pengajuan PK merupakan hak dari setiap terpidana korupsi. "Maraknya kasus terpidana korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali, hal itu sudah menjadi hak setiap orang atau warga negara, sementara Mahkamah Agung juga wajib memeriksa dan mengadili pengajuan PK yang masuk," ujarnya.

 

KY percaya MA bisa membuktikan tidak akan mudah diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk para terpidana korupsi. Ia berharap, putusan perkara korupsi bukan hanya tergantung dari berat ringannya vonis, tapi bagaimana pertimbangan hukum dan kualitas putusan menjadi lebih baik.

 

"Sebab jika hanya bergantung pada besaran vonis, maka ke depan akan sangat lemah untuk dipatahkan. Apalagi besaran vonis juga telah ditetapkan pada undang-undang," jelasnya.

 

Baca:

 

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Sunarso mengatakan, terdapat empat orang terpidana kasus korupsi yang pernah diusut KPK melakukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Yang mengajukan PK Muhammad Sanusi, Andi Zulkarnain alias Choel Mallarangeng, Jero Wacik dan Guntur Manurung," katanya.

 

Menurut Sunarso, keempatnya mengajukan PK dari lembaga pemasyarakatan melalui surat. Permohonan PK Sanusi ditetapkan tanggal 28 Juni 2018 dengan sidang pertama pada 11 Juli. Sedangkan Andi Zulkarnain penetapannya tanggal 10 Juli 2018 dengan sidang pertama tanggal 19 Juli 2018. “Kalau Jero Wacik ditetapkan tanggal 11 Juli, tapi jadwal sidang belum masuk ke administrasi tipikor," jelasnya.

 

Muhammad Sanusi adalah mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra yang merupakan terpidana penerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang. Di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sanusi dijatuhi pidana selama 10 tahun ditambah denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Sanusi selesai menjalani pidana pokoknya.

 

Sedangkan Andi Zulkarnaen Anwar Mallarangeng alias Choel Mallarangeng divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan pada 7 Juli 2017 dalam perkara korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Choel yang merupakan adik mantan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng langsung menerima putusan tersebut.

 

Sedangkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM) dan menerima gratifikasi. Jero juga mendapat hukuman tambahan berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara Rp5,073 miliar subsider 2 tahun kurungan pada 9 Februari 2016.

 

Sedangkan Guntur, mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai Demokrat dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan serta dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti Rp350 juta. Guntur dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp555 juta dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi anggota Dewan pada 2015.

 

Selain keempat terpidana, sebelumnya sudah ada tiga terpidana korupsi yang mengajukan PK. Ketiga terpidana tersebut adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang merupakan terpidana suap pembangunan P3SON Hambalang dan tindak pidana pencucian uang; mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari selaku terpidana perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai terpidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.