Sabtu, 14 Juli 2018
Kepastian Hukum dan Transparansi Pemerintah Soal Akuisisi Freeport Dipertanyakan
Isi dalam Head of Agreement tersebut dinilai tidak rinci sehingga berpotensi menimbulkan sengketa.
M Januar Rizki
0
Kepastian Hukum dan Transparansi Pemerintah Soal Akuisisi Freeport Dipertanyakan
Ilustrasi Pertambangan. Foto: ADY

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar bersama PT Freeport Indonesia (FI) telah melakukan tanda tangan kerja sama kesepahaman berupa Head of Agreement (HOA) pada Kamis (12/7). Dalam HoA tersebut pemerintah menyatakan telah menyepakati berbagai poin-poin penting sehubungan dengan akusisi saham Freeport oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) -Inalum-.

 

Beberapa kesepakatan penting tersebut antara lain kepemilikan saham Inalum sebesar 51 persen di FI setelah sebelumnya hanya 9,36 persen. Di mana, pemerintah daerah yang diwakili Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan porsi saham 10 persen dari kepemilikan tersebut.

 

Kesepakatan lainnya, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar AS$3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto, perusahaan asal Britania Raya, dan 100 persen saham Freeport McMoran Inc., induk perusahaan FI, di PT Indocooper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di FI. Rencananya, para pihak akan menyelesaikan jual beli saham ini sebelum akhir 2018.

 

Namun, meski pemerintah telah mengklaim jual beli saham ini mendekati tahap akhir ternyata masih terdapat pertanyaan dari publik mengenai status hukum HoA tersebut. Salah satunya diutarakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.  

 

“Menurut menteri BUMN pada konferensi pers dinyatakan HoA mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat (non-binding agreement). Hal ini perlu mendapat klarifikasi mengingat keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda,” kata Hikmahanto, Sabtu (14/7).

 

Dia mengkhawatirkan apabila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa maka menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum. Menurut Hikmahanto, pemerintah harus segera menyelesaikan proses akuisisi tersebut ke tahap yang lebih serius untuk menjamin kepastian jual beli saham Freeport.

 

Tidak hanya itu, ternyata isi dalam HoA tersebut juga dinilai tidak rinci sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Salah satunya, menurut Hikmahanto, adalah masa waktu status konsesi FI. Berdasarkan aturan saat ini, konsesi FI seharusnya berakhir pada 2021 namun dalam keterangan pers FI menyatakan penandatangan kerja sama ini menyepakati keberlangsungan FI hingga 2041. Padahal, hingga saat ini belum ada kejelasan status perpanjangan konsesi FI tersebut.

 

“Untuk hal ini menjadi pertanyaan apakah pemerintah pasca 2019 (bila ada perubahan) akan merasa terikat dengan HoA yang ditandatangani atau tidak,” katanya. Menurut Hikmahanto, status konsesi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga saham FI. Dia menilai harga saham FI akan jauh lebih murah seandainya berakhir pada 2021 dibanding 2041.

 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian, menurut Hikmahanto, sehubungan dengan aturan pengambil keputusan di RUPS. Dia menilai jika dalam pengambilan keputusan RUPS ada aturan 51%+1 atau lebih, maka pemerintah tidak menjadi pemegang saham pengendali meski menjadi mayoritas kepemilikan.

 

“Terlebih lagi, bila saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran adalah saham istimewa yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Juga bila penunjukan Direksi dan Komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoran,” katanya.

 

Selain itu, dia juga menilai dalam jual beli saham ini harus dijelaskan lebih rinci apakah saham pemerintah akan terdelusi apabila tidak mampu meningkatkan penyetoran modal sesuai dengan keputusan RUPS. Sehingga besaran 51% kepemilikan saham pemerintah tersebut akan turun.

 

Dia mengimbau agar pemerintah transparan dan akuntabel dalam poin-poin yang disepakati HoA. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi pertanyaan bagi publik. “Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi,” kata Hikmahanto.

 

Hikmahanto mengimbau agar perjanjian-perjanjian yang disepakati harus detail untuk menghindari kesalahpahaman. “Harus benar-benar dicermati karena bagi lawyer ada adagium yang mengatakan 'the.devil is on the detail' (setannya ada di masalah detail). Kerap bagi negosiator Indonesia mereka akan cukup puas dengan hal-hal yang umum saja,” tambahnya.

 

Baca:

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar juga menjelaskan bahwa akuisisi FI tersebut sampai saat ini hanya sebatas penandatanganan HoA. Bahkan menurutnya, proses akuisisi ini bisa batal terjadi mengingat keterangan pihak FI melalui siaran persnya menyebutkan HoA yang telah ditandatangani tersebut hanya berisi kesepakatan yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.

 

“Jadi sementara ini hanya sebatas “kemungkinan” yang bisa jadi mungkin atau bisa juga tidak mungkin untuk memiliki saham 51% tersebut,” katanya.

 

Dia juga menyayangkan pemerintah yang sudah sepakat memberikan perpanjangan operasi Freeport sampai tahun 2041. Seharusnya, menurut Bisman, pemerintah harus menyampaikannya secara transparan isi HoA dan kepastian waktu akuisisi tersebut. “Jangan sampai nanti memiliki 51% saham namun  ada term and condition tertentu sehinga tidak bisa berkuasa mutlak atas Freeport termasuk dalam menentukan direksi dan seluruh kebijakan operasi tambang yang dijalankan,” katanya. 

 

Kemudian, Bisman juga meminta kepada pemerintah untuk mempublikasi kepastian harga dan perhitungan saham Freeport. Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah memperhitungkan nilai Freeport hingga tahun 2041 padahal seharusnya cukup sampai 2021. 

 

“Harus diingat, membeli saham itu aksi bisnis yang bisa menguntungkan tetapi bisa juga merugikan keuangan negara. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bersama, sehingga sepatutnya pemerintah harus hati-hati dan mempertimbangkan dengan matang rencana pembelian saham Freeport ini,” jelasnya.

 

Aspek kepastian hukum dan transparansi akuisisi saham FI juga menjadi pertanyaan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah berpandangan langkah penandatanganan HoA ini masih menyisakan banyak pertanyaan untuk didalami seperti metode valuasi/penentuan nilai kepemilikan saham Indonesia pada FI, status HoA, hingga hak pengelolaan tambang oleh Freeport akan berlanjut hingga 2041. 

 

Kemudian, Maryati juga mempertanyakan perubahan status FI nantinya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dari sebelumnya Kontrak Karya. Menurutnya, dengan menjadi IUPK, FI bukan hanya harus melepaskan 51% sahamnya untuk dimiliki Indonesia namun juga harus menyepakati klausa kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah dan bersepakat atas ketentuan fiskal serta perpajakan disyaratkan pemerintah. Kemudian, dengan IUPK tersebut FI juga harus bersedia mematuhi segala ketentuan standar lingkungan dan sosial yang berlaku di yurisdiksi Indonesia. “Jika tidak (dipatuhi), maka Pemerintah dapat sewaktu-waktu memberi sanksi bahkan mengakhiri IUPK Freeport,” kata Maryati. 

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan masih banyak hal-hal rinci yang harus diperjelas dalam perjanjian yang ditandatangani berupa HoA ini. Menurutnya, hasil negosiasi pada Agustus 2017 dan  Juli 2018 tidak banyak berubah walaupun pada saat ini nilai ambil alih kepemilikan telah disepakati sebesar AS$3,85 miliar.

 

Fabby mengingatkan bahwa AS$3,5 miliar merupakan pembayaran “participating interest” Rio Tinto di operasi saat ini dan AS$350 juta untuk FCX. Dengan fakta ini, dia meminta pemerintah memberikan klarifikasi atas klaim bahwa Indonesia telah menguasai 51% saham FI. Selanjutnya, dia juga meminta agar publik perlu mencermati tahapan perundingan berikutnya, termasuk pelaksanaan tanggung jawab FI untuk mengatasi kerusakan lingkungan dari operasi selama ini.

 

“Jangan sampai beban itu akan menjadi beban yang dialihkan kepada Inalum seiring dengan penguasaan mayoritas saham PT FI,” kata Fabby.

 

Manajer Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho juga mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu mengusut enam indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan FI. Enam pelanggaran berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penerapan Kontrak Karya FI yaitu mengenai penggunaan kawasan hutan lindung, kelebihan pencairan jaminan reklamasi,  penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan, kerusakan karena pembuangan limbah di sungai, muara dan laut, hutang kewajiban dana pascatambang, dan penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Menurutnya, sejauh ini masalah-masalah tersebut belum menemui titik terang penyelesaian, padahal BPK telah menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh Freeport jumlahnya sangat fantastis, yakni sebesar Rp185,563 triliun. 

 

Kemudian, Aryanto juga meminta pemerintah menyelesaikan 47 pelanggaran lingkungan oleh FI berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang meliputi ketidaksesuaian operasi FI dengan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan (RKL-RPL) serta FI tidak memantau dan mengendalikan beragam polusi di udara, laut, sungai, dan hutan; Termasuk di antara polusi itu adalah limbah berkategori bahan berbahaya dan beracun (B3).

 

Sementara itu, Nurkholish Hidayat dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia – LOKATARU mengingatkan para pihak yang melakukan kesepakatan untuk tidak mengabaikan status dan kondisi para pekerja PT.Freeport Indonesia, khususnya 8400 pekerja yang mogok dan PHK sepihak oleh manajemen karena dianggap mangkir. Nurcholish menyesalkan absennya suara Pemerintah – khususnya Menteri Tenaga Kerja terkait nasib para pekerja yang mogok tersebut.

 

“Perhatian Pemerintah atas kondisi pekerja seharusnya sama besar dengan perhatian terhadap kondisi lingkungan dan ekonomi’ imbuhnya Nurcholis yang juga menjadi wakil masyarakat sipil di EITI Indonesia. 

 

Dengan adanya akuisisi ini, pemerintah berencana memasukkan FI menjadi bagian dari penggabungan usaha atau holding BUMN pertambangan yang dipimpin Inalum. Dalam HoA tersebut, Inalum akan menggelontorkan dana untuk membeli saham FI sehingga porsi kepemilikan pemerintah menjadi 51%.

 

Saat dikonfirmasi mengenai status hukum dari HoA dan transparansi akuisisi ini, Head of Corporate Communication Inalum, Rendi A Witular menyatakan kesepakatan ini mengingat setiap pihak. Nantinya, seluruh pihak akan menuangkan kesepakatan yang lebih rinci dalam perjanjian berikutnya. Dia juga mengatakan dalam klausula-klausulanya tentu akan mengatur dengan kondisi.

 

“HoA dalam konteks kemarin itu ibaratnya sudah 85 persen proses negosiasi ini selesai. Komponen terberat terkait harga, jumlah saham dan struktur transaksi sudah terselesaikan dan tertuang dalam HoA tersebut,” kata Rendi kepada Hukumonline.

 

Dia menyatakan persoalan yang masih belum selesai antara lain soal bahasa hukum tentang jaminan investasi dan IUPK yang menunggu rekomendasi dari KLHK. Sedangkan, operasional tambang nantinya tetap akan dipegang oleh FI. Sedangkan aspek keuangan, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal akan akan diserahkan kepada pemerintah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.