Kamis, 09 Agustus 2018
Pemerintah Diminta Ambil Langkah Ini Hadapi Sanksi AS
Pemerintah seharusnya segera menempuh jalur mediasi dengan AS.
Mochamad Januar RIzki
0
Pemerintah Diminta Ambil Langkah Ini Hadapi Sanksi AS
Foto: www.wto.org

Badan penyelesaian sengketa dagang pada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) belum lama ini mengeluarkan keputusan terkait kebijakan hambatan nontarif produk impor dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia. Dalam keputusannya, WTO mengabulkan gugatan AS yang berhak mendapat kompensasi atas pemerintah Indonesia sehubungan kebijakan pembatasan impor hortikultura dari negara adidaya tersebut.

 

AS mengklaim nilai kompensasi atas kerugian yang dialami AS mencapai US$ 3,5 juta atau sekitar Rp 5 triliun melalui WTO. Lalu, pada 6 Agustus 2018 lalu. WTO mengumumkan adanya permintaan resmi dari Amerika Serikat. Isinya, Amerika menuntut WTO menjatuhkan sanksi sebesar Rp 5 triliun. Nilai tersebut kerugian yang harus ditanggung Amerika karena belum adanya perubahan regulasi di Indonesia pasca keputusan WTO tersebut.          

 

Dimintai tanggapannya, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana mengusulkan agar pemerintah menempuh jalur mediasi dengan AS. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk memberi penjelasan kepada AS bahwa pemerintah telah melakukan perubahan regulasi sektor perdagangan internasional (terkait tarif) agar sesuai dengan ketetapan WTO.

 

“Jadi kalau AS minta dilaksanakan (perubahan peraturan) kan sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah bahwa berbagai peraturan sudah diubah,” kata Hikmahanto saat dihubungi Hukumonline, Rabu (8/8/2018). Baca Juga: Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

 

Hikmahanto menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu mekanisme yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia-AS. Menurut Hikmahanto, proses penyelesaian sengketa ini termasuk dalam mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO, badan yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa antar anggota WTO.

 

Hikmahanto menjelaskan terdapat beberapa tahapan yang dapat ditempuh masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa dagang ini. Pertama, setiap pihak dapat menempuh upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara. Kemudian, apabila upaya perdamaian tidak menemukan hasil, maka masing-masing pihak membawa permasalahan ini di tingkat panel.

 

“Nah, kasus kemarin (sanksi AS) sudah sampai tahap ini,” kata Hikmahanto.

 

Persoalan ini sebenarnya telah diputuskan WTO sejak November 2017 lalu. Saat itu, AS bersama Selandia Baru dinyatakan menang melawan Indonesia yang telah melakukan proteksi impor makanan dan produk hortikultura seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buahan kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi.

 

Pemerintah Indonesia telah merespon putusan WTO tersebut dengan melakukan perubahan peraturan terkait produk-produk yang dipermasalahkan. Sayangnya, sampai batas waktu penyesuaian peraturan tahap pertama pada 22 Juni 2018, AS menilai perubahan peraturan yang pemerintah Indonesia lakukan belum cukup mengakomodir keputusan WTO.

 

Karenanya, AS meminta kepada WTO untuk menerapkan sanksi kepada Indonesia berupa retaliasi atau aksi balas berupa pengenaan tarif agar produk (ekspor) Indonesia tidak dapat masuk ke AS.

 

Persoalan sanksi dagang AS ini juga menjadi perhatian lembaga nirlaba yang salah satu fokus mengadvokasi isu perdagangan internasional, Indonesia Global Justice (IGJ). Direktur Eksekutif IGJ, Racmi Hertanti menjelaskan retaliasi tersebut merupakan konsekuensi hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa di WTO. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah dapat memperkirakan retaliasi tersebut jika dianggap belum menyesuaikan regulasi dengan ketentuan WTO.

 

Rachmi menganggap permintaan retaliasi tersebut merupakan strategi AS dalam mengatasi defisit perdagangannya dengan negara lain termasuk Indonesia. “Ini (retaliasi) akan menutup keleluasaan Indonesia untuk menegosiasikan beberapa kesepakatan dagang dengan AS yang secara khusus melemahkan posisi tawar Indonesia,” kata Rachmi. Baca Juga: Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Keluar dari Keanggotaan WTO

 

Menurut Rachmi, pemerintah perlu bertindak cepat melakukan pertemuan dengan AS untuk memastikan bahwa telah melakukan penyesuaian aturan guna mengikuti ketentuan WTO. “Sesegera mungkin membuktikan kepada AS, bahwa Indonesia telah melaksanakan keputusan (WTO) dalam konsultasi ke depan,” harap Rachmi.

 

Berdasarkan dokumen IGJ, berdasarkan hasil laporan Panel DSB WTO terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan Indonesia yang dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yaitu:

 

  1. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  3. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  4. Permentan No. 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Import Produk Hortikultura
  5. Permentan No. 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  6. Permentan No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PERMENTAN No. 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  7. Peraturan Menteri Perdagangan No.16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor produk Hortikultura
  8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
  9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
  10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.

 

Akan dibahas

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan besaran nilai retaliasi AS tersebut akan dibahas pada pertemuan di DSB WTO pada 15 Agustus 2018. Menurutnya, angka yang diajukan AS tersebut merupakan keputusan sepihak yang masih bisa berubah. “Jelas, angka U$D 350 juta yang diajukan AS merupakan angka sepihak yang masih dapat diperdebatkan,” kata Iman dalam keterangan persnya, Rabu (9/8/2018).

 

Dia menjelaskan dalam tahapan ini, AS berupaya mengamankan haknya untuk melakukan retaliasi apabila Indonesia dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya sesuai rekomendasi dari badan sengketa WTO. Menurut Iman, apabila DSB WTO mengabulkan permintaan otorisasi yang diajukan, maka masih perlu dibentuk panel untuk menentukan besaran nilai retaliasi ini. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.