Jumat, 10 Agustus 2018
Advokasi Hakim:
Hakim Wafat Meninggalkan Nama
Masalah kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas, terutama layanan kesehatan dan penanganan hakim yang meninggal dalam tugas, perlu mendapat perhatian negara.
Muhammad Yasin
0
Hakim Wafat Meninggalkan Nama
Rumah dinas hakim di Semarang. Foto: MYS

Rumah nomor 3 di Jalan Pamularsih Buntu Semarang itu sepi. Seekor kucing hitam berbaring malas di depan pintu. Karpet pink tersandar di pintu masuk. Saat disambangi hukumonline Selasa (31/8) siang pekan lalu, tak ada orang yang tinggal di dalam rumah. “Ora wani,” seorang pria tua yang ‘menjaga’ perumahan itu.

Rumah nomor 3 bukan satu-satunya yang tak dihuni di kompleks perumahan hakim itu. Rombongan perwakilan Komisi Yudisial yang datang ke sana menyaksikan sendiri beberapa bagian rumah rusak berat. Di satu rumah, tampak barang-barang perabotan terbuat dari plastik bertebaran di bagian halaman. Rumah nomor 3 di kompleks Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Semarang itu termasuk yang lumayan bagus, meskipun asbes bagian kanan sudah mulai hancur.

Di rumah inilah, jasad Siyoto ditemukan sudah kaku suatu sore pada pertengahan Mei lalu. Ia berpulang seorang diri karena isteri dan anak-anaknya tinggal di Jember, Jawa Timur. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Eddy Parulian Siregar, masih mengingat ketika ia dan beberapa orang berusaha mendobrak pintu rumah. Setelah berhasil masuk, Eddy melihat langsung tubuh koleganya itu sudah kaku. Kepalanya bersandar di tembok. Eddy menduga Siyono begadang malam harinya untuk menyusun putusan.

(Baca juga: Kala Fasilitas Layak Sang Pengadil Jauh dari Harapan)

Hari itu, Selasa 15 Mei 2018, Siyoto dijadwalkan membacakan putusan perkara yang telah ia tangani bersama anggota majelis lain. Tapi hingga jadwal siang hari, putusan dimaksud tak jadi dibacakan. Alih-alih membacakan putusan, Siyono malah tak kunjung muncul di gedung pengadilan. Para hakim dan panitera PN Semarang merasa ada janggal, tak biasanya Siyoto begitu. “Ditelepon juga tak pernah diangkat,” kata Eddy kepada hukumonline.

Kecurigaan Eddy dan hakim lain terbukti. Setelah dibawa ke rumah sakit (RS) Karyadi Semarang ternyata Siyoto telah menghembuskan nafas terakhir beberapa jam sebelumnya. Status whatsap (WA)-nya masih terbaca pukul 08.41. “Kemungkinan meninggal pukul sembilan pagi,” duga Eddy.

Jenazah Siyoto dimandikan dan dikafani lalu dibawa lebih dahulu ke PN Semarang sebagai penghormatan terakhir. Selanjutnya, almarhum dibawa ke Jember untuk dimakamkan di tempat asalnya. Siyoto, hakim senior yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, itu meninggal dalam tugas. Meninggalnya Siyoto sampai juga ke telinga pimpinan Mahkamah Agung, dan sempat dibahas juga dalam salah satu diskusi terfokus yang diselenggarakan Komisi Yudisial.

Siyoto bukan satu-satunya hakim yang meninggal dalam tugas. November 2014 silam, Josephine Rotua Situmorang, 50 tahun, mengalami nasib serupa kala bertugas di Pengadilan Negeri Serang. Ia diduga meninggal karena serangan jantung. Saat ditemukan pertama kali, jasad korban dalam posisi duduk menghadap laptop di salah satu ruangan rumah dinasnya. Rekan kerja almarhumah, Louise Betty, semula beberapa kali menelepon tapi tak ada respons. Akhirnya Betty datang ke rumah korban karena ada berkas yang harus segera ditandatangani. Betty menemukan sang hakim sudah tak bernyawa.

Seorang hakim yang bertugas di Banten juga bercerita tentang kematian seorang hakim saat mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Mahkamah Agung. Hakim yang meninggal saat diklat itu akhirnya dimakamkan di Sumatera Selatan. “Setahu saya isterinya dulu juga seorang hakim, tapi sudah meninggal karena kanker,” cerita sang hakim.

Daftar hakim yang meninggal dalam tugas bisa terus bertambah. Kematian adalah sesuatu yang alami bagi makhluk hidup dan tidak bisa diprediksi. Tak terkecuali bagi hakim. Tetapi beban kerja hakim acapkali dianggap ikut memicu penurunan kesehatan bagi para penyandang profesi mulia itu. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Purwono Edi Santosa, tak menampik beban kerja sebagian hakim, apalagi yang bertugas sebagai hakim kasus korupsi. Kasus korupsi dari 36 daerah kabupaten/kota ditangani Pengadilan Tipikor Semarang, ditambah kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. “Seringkali sidangnya sampai malam,” ujarnya. “Beban kerja dan perhatian terhadap hakim tidak balance,” tegasnya.

(Baca juga: Komisi Yudisial Gagas Tes Narkoba dalam Seleksi Calon Hakim Agung)

Aspek kesehatan hakim salah satu yang disorot. Meninggalnya sejumlah hakim dalam tugas mungkin saja terjadi karena kurangnya pemeriksaan kesehatan. Pasal 48 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tegas menyatakan ‘negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Jaminan keamanan dan kesejahteraan itu antara lain dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung; dan perubahannya lewat PP No. 74 Tahun 2016.

Ada 10 hak keuangan dan fasilitas bagi hakim yang disebut dalam Pasal 2 PP No. 94 Tahun 2012. Selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan jaminan kesehatan, ada jaminan keamanan, rumah negara, fasilitas transportasi, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokoler, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain. Berkaitan dengan jaminan kesehatan, PP ini hanya menyebut hakim diberikan jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sejumlah hakim bercerita kepada hukumonline, tidak ada yang berbeda dari jaminan kesehatan kepada hakim dibandingkan warga biasa. Hakim mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Seorang dokter yang bertugas memeriksa kesehatan hakim menjelaskan obat yang tersedia adalah obat untuk sakit ringan seperti sakit kepala dan demam. Untuk tindakan medis lanjutan ke dokter spesialis, hakim harus membayar sendiri biayanya.

(Baca juga: Urgensi Jaminan Keamanan dan Kesehatan Sang ‘Wakil Tuhan’)

Hakim-hakim yang bertugas dalam persidangan Tipikor hingga larut malam, misalnya, tak ditopang layanan kesehatannya oleh negara; tak dihitung sebagai lembur. Kopi atau makanan ringan selagi istirahat sidang acapkali harus dikeluarkan dari kantong para hakim. Selama itu pula hakim memeras otak dan tenaga untuk mengungkap fakta persidangan, bersama aparat penegak hukum lainnya.

Cerita lain tentang layanan negara kepada para hakim muncul dari wafatnya hakim Siyoto. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang ini dikuburkan di daerah asalnya di Jember. Biaya yang dikeluarkan mulai dari pemeriksaan kematian di rumah sakit hingga pemberangkatan dari Semarang ke Jember menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Semakin jauh tempat tugas seorang hakim yang meninggal biaya yang dibutuhkan untuk pemberangkatan daerah asal semakin besar. Sayangnya, negara tak menanggung biaya pengurusan jenazah seorang hakim yang meninggal dalam tugas. Demikian pula perhatian negara terhadap anak-anak sang hakim yang masih kecil.

Dua penelitian yang pernah dilakukan mengkonfirmasi masalah kesejahteraan hakim itu. Penelitian pertama dilakukan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, berjudul ‘Pengkajian Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara’ (2015). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa minimnya  kesejahteraan yang difasilitasi negara terhadap hakim sebagaimana halnya pejabat negara masih jauh dari ekspektasi. Meskipun gaji hakim sudah dinaikkan, tetapi fasilitas penunjang seperti rumah, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan masih minim. Rumah dinas hakim bukan saja banyak yang tak layak ditempati, tetapi juga jumlahnya tak sebanding dengan jumlah hakim. Alhasil, tak sedikit hakim memilih mengontrak rumah dengan biaya sendiri.

Penelitian kedua, dilakukan para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR Tahun 2016. Salah satu topik penelitian yang dipublikasikan adalah ‘Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara’ yang ditulis peneliti muda Monika Suhayati. Peneliti menulis bahwa jaminan kesehatan dan biaya perjalanan dinas bagi hakim harus direalisasikan secara bertahap dan simultan.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, sejumlah hakim mengatakan dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban hakim sebagai pejabat negara tidak seimbang. Dituntut bekerja lebih dengan beragam rambu tetapi kesehatan dan kesejahteraannya tak dijaga dengan baik. Permasalahan yang dialami hakim di daerah antara lain sistem penggajian yang masih sama dengan aparatur sipil negara (ASN), besaran uang pensiun yang sangat kecil, kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat tunjangan cuti untuk pulang pergi ke homebase hakim, fasilitas perumahan, transportasi dan kesehatan minim, dan belum memperoleh protokoler sebagai pejabat negara. “Masalah protokoler itu juga penting dimasukkan ke dalam RUU Jabatan Hakim,” kata Purwono Edi Santosa.

Advokasi Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mendengar dan mencatat keluhan para hakim, dan menyampaikan persoalan kesejahteraan hakim kepada Pemerintah. Komisioner Komisi Yudisial, Sumartoyo, menjelaskan ada dua program advokasi yang selama ini dijalankan Komisi Yudisial: advokasi preventif dan advokasi represif.

Perusakan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Bantul pada Juni lalu, atau PN Depok pada 2013 silam, adalah contoh kejadian yang membutuhkan tindakan represif. Dalam kasus di Bantul, Komisi Yudisial langsung berkoordinasi dengan Polres dan pimpinan pengadilan setempat. Hasilnya, polisi bertindak menegakkan aturan. Ada warga yang dinyatakan sebagai tersangka. Advokasi represif juga berkaitan dengan penghinaan atau gangguan keamanan terhadap hakim saat menjalankan tugas.

Bahkan, kata Sumartoyo, ada kasus di Medan yang diadvokasi hakim ketika seorang hakim mengalami tindakan kekerasan oleh oknum polisi. Demikian pula kasus di Maluku, ketika seorang aparat penegak hukum mengancam hakim yang memimpin sidang perceraian. Ancaman itu telah dilaporkan ke atasan si oknum. “Komisi Yudisial ikut turun tangan agar pelaku ditindak,” ujarnya kepada hukumonline.

Advokasi preventif berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan hakim menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam menjalankan tugas. Salah satu program yang dikembangkan adalah judicial education. Pilar penyangga program ini adalah pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Komisi Yudisial beberapa kali menyelenggarakan forum pertemuan antara ketiga pilar dan pemangku kepentingan lain untuk membahas beragam hal. Dalam forum pertemuan semacam itulah tersebut kasus Siyono dan isu kesejahteraan hakim.

Menurut Sumartoyo, Komisi Yudisial ikut bertugas mendorong kesejahteraan hakim, selain meningkatkan kapasitas mereka. Kapasitas bertali temali dengan masalah lain seperti integritas hakim, dan pada akhirnya berhubungan pula dengan kualitas putusan hakim. Komisi Yudisial ikut bertanggung jawab menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. “Tugas mulia hakim itu harus kita support,” ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan hakim seperti yang disuarakan banyak hakim di Tanah Air dijalankan melalui proses, meskipun selama ini terkesan lamban. Bagaimanapun, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu duduk bersama untuk mendorong Kementerian Keuangan lebih memperhatikan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara. Implementasinya mungkin saja tidak mudah mengingat jumlah hakim yang ribuan, proses mutasi yang terus bergulir secara periodik, dan ketersediaan anggaran negara.

Kasus kematian Siyoto dan hakim lain yang wafat saat menjalankan tugas seharusnya menjadi pemicu perhatian lebih kepada nasib para wakil Tuhan. Hakim adalah profesi mulia yang menentukan nasib seseorang di mata hukum. Menurut Sumartoyo, kasus ini setidaknya bisa menggugah para pengambil kebijakan agar kesehatan hakim diperiksa secara rutin.

Meskipun sudah meninggal beberapa bulan lalu, nama Siyoto masih tertera di laman resmi Pengadilan Negeri Semarang. Sebagai manusia, hakim yang wafat memang akan meninggalkan nama. Nama mereka yang tertera selamanya dalam putusan yang pernah mereka buat. Hakim membuat putusan itu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.