Beberapa bulan lalu, DPR dan pemerintah sepakat bakal mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai UU sebagai “hadiah” hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-73. Namun,saat sidang Tahunan MPR 2018, Kamis (16/8) kemarin, yang agenda utamanya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tak menyinggung sama sekali mengenai pengesahan RKUHP. Lantas, apa penyebabnya RKUHP gagal menjadi “kado” HUT RI Ke-73?
Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Arsul Sani mengatakan RKUHP terus dibahas meski memasuki tahun politik. Perkembangan terakhir, Tim Panja RKUHP sedang menampung berbagai pandangan/masukan dari seluruh elemen masyarakat termasuk mengidentifikasi berbagai keberatan dari elemen masyarakat sipil.
“Di internal (Panja) sedang merapikan RKUHP. Pengidentifikasian keberatan- keberatan elemen masyarakat sipil,” ujarnya kepada Hukumonline di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Baca Juga: Nasib RKUHP ‘Hadiah’ Ultah Kemerdekaan RI Terancam Kandas
Selanjutnya, kata Arsul, menyamakan pandangan/pendapat fraksi-fraksi partai di parlemen atas berbagai masukan dan keberatan elemen masyarakat sipil. Ketika telah dicapai persamaan pandangan diharapkan saat kembali dibahas tak lagi menemui perdebatan panjang di internal Panja.
Bagi Arsul, langkah tersebut dipandang dapat mempercepat proses pembahasan RKUHP antara DPR bersama dengan pemerintah. Sebab, selama ini perdebatan substansi RKUHP tak dapat dihindari antar sesama anggota Panja RKUHP yang berlainan fraksi saat pembahasan.
Dalam pembahasan terakhir masih menyisakan sejumlah persoalan yang memunculkan keberatan dari masyarakat. Mulai hukum yang hidup di masyarakat, delik korupsi, delik narkotika hingga penghinaan terhadap kepala negara. Meski sejumlah isu tersebut secara substansi telah dirampungkan. Hanya saja, belum dilakukan persamaan persepsi antar fraksi-fraksi partai di parlemen.
Namun yang pasti, kata anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu, Panja RKUHP tetap berkomitmen bakal merampungkan RKUHP ini sebelum berakhirnya DPR periode 2014-2019. “Yang jelas saya mau katakan, dalam DPR periode ini Insya Allah selesai karena itu jadi tekad kita semua. Sebab, kalau di-set (ditargetkan) akhir tahun ini, nanti ribut lagi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.