Foto

Sikap 110 Pakar Soal Hak Angket KPK

Oleh:
Resa Esnir
Bacaan 2 Menit
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD bersama dengan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Yuliandri serta Pimpinan KPK Agus Raharjo dan Laode M Syarif saat menerima hasil kajian 110 pakar hukum tata negara terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (14/6).
Sebanyak 110 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN dan PUSaKO menyebut penggunaan hak angket merupakan modus anggota DPR untuk menyerang KPK dalam membongkar perkara kasus-kasus korupsi, karena hak angket yang digulirkan DPR merupakan produk ilegal dan cacat hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD bersama dengan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Yuliandri serta Pimpinan KPK Agus Raharjo dan Laode M Syarif saat menerima hasil kajian 110 pakar hukum tata negara terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (14/6).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD bersama dengan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Yuliandri serta Pimpinan KPK Agus Raharjo dan Laode M Syarif saat menerima hasil kajian 110 pakar hukum tata negara terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (14/6).
Sebanyak 110 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN dan PUSaKO menyebut penggunaan hak angket merupakan modus anggota DPR untuk menyerang KPK dalam membongkar perkara kasus-kasus korupsi, karena hak angket yang digulirkan DPR merupakan produk ilegal dan cacat hukum.
Sebanyak 110 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN dan PUSaKO menyebut penggunaan hak angket merupakan modus anggota DPR untuk menyerang KPK dalam membongkar perkara kasus-kasus korupsi, karena hak angket yang digulirkan DPR merupakan produk ilegal dan cacat hukum.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Hanya Rp42.000/bulan
Berlangganan Sekarang