Info Hukum
Produk Pilihan
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami Foto
Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja, MK Gandeng BPKP dan LPSK
Oleh:
Resa Esnir
Bacaan 2 Menit
Ketua MK Arief Hidayat (tengah), Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kedua kanan), Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (kedua kiri), Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan), dan Sekjen MK M Guntur Hamzah (kiri), berbincang seusai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan BPKP dan LPSK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/3).
Kerja sama MK, LPSK dan BPKP ini dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan serta untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pemahaman hak konstitusional warga negara dan perlindungan saksi korban
Ketua MK Arief Hidayat (kedua kiri), Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kedua kanan), Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (tengah), Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan), dan Sekjen MK M Guntur Hamzah (kiri), berbincang seusai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan BPKP dan LPSK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/3).
Kerja sama MK, LPSK dan BPKP ini dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan serta untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pemahaman hak konstitusional warga negara dan perlindungan saksi korban
Ketua MK Arief Hidayat (kedua kiri), Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan), Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (kiri), Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kedua kanan) berbincang seusai penandatanganan nota kesepahaman antara MK dengan BPKP dan LPSK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (6/3).
Kerja sama MK, LPSK dan BPKP ini dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan serta untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pemahaman hak konstitusional warga negara dan perlindungan saksi korban
Berita Populer
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com