Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon klinikKlinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Tips HukumPidanaKeluargaPerdataKenegaraanProfesi HukumIlmu HukumBisnis
Pertanahan & PropertiKetenagakerjaanPerlindungan KonsumenHak Asasi ManusiaKekayaan IntelektualTeknologiStartup & UMKM
Icon JurnalJurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Daftar JurnalArtikel
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon beritaBerita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
UtamaTerbaruKolomFotoJedaTajuk
ProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar Kampus Surat Pembaca
Icon EventEvent
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Kegiatan TerkiniEvent OrganizerIn-House Training
Arsip KegiatanNarasumber
Icon online publicationData Pribadi
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon RankingRankings
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisPusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Peraturan Pusat
Putusan
Peraturan Daerah
Precedent
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionsUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
PRODUK PILIHAN
Icon Exdoma
Exdoma

Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi

Publikasi Online

Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda

Icon Ranking
Rankings

Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia

Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
PRODUK PILIHAN
Icon Premium Stories
Premium Stories

Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum

Icon Pusat Data
Pusat Data

Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi

Icon Event
Event

Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini

Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Berita> Foto
Foto

KPK Larang Pejabat dan PNS Terima Gratifikasi

Oleh:
Resa Esnir
Bacaan 2 Menit
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi1.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi3.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi2.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi5.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi4.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi6.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi1.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi3.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi2.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi5.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi4.JPG
KPK Tunjukan Barang Gratifikasi6.JPG
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) besama Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memperlihatkan sejumlah barang hasil gratifikasi yang diserahkan oleh beberapa pejabat penyelenggara negara kepada KPK di Jakarta, Senin (4/6).
Dalam surat tersebut, KPK meminta pejabat negara untuk tidak menerima hadiah apa pun bentuknya.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah/2018, KPK mengeluarkan surat edaran pencegahan korupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) besama Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memperlihatkan sejumlah barang hasil gratifikasi yang diserahkan oleh beberapa pejabat penyelenggara negara kepada KPK di Jakarta, Senin (4/6).
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah/2018, KPK mengeluarkan surat edaran pencegahan korupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara.
Dalam surat tersebut, KPK meminta pejabat negara untuk tidak menerima hadiah apa pun bentuknya.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
Berita Populer
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com